Ada Proyek Siluman di SDN Purwasari 01

INDONEWS BOGOR Kegiatan pembangunan berbagai proyek yang dianggarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sudah ada aturan mainnya seperti pada awalnya dilakukan proses tender secara terbuka dan transfaran, bahkan pengadaan asuransi tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek tersebut, namun dalam pelaksanaannya keterbukaan ke publik seringkali ditutupi.
Pada saat Indonews berkunjung ke SDN Purwasari 01 Kecamatan Dramaga, ada Pembangunan tanpa ada pemasangan papan proyek, dan pada saat hal tersebut ditanyakan sama Tukang pembangunan tersebut, semuanya diam dan hanya jawaban tidak tahu dan ketika ditanyakan Pengawas Proyek nya dimana, juga jawaban tidak tahu, ketika di konfirmasi ke pihak sekolah jawabannya “itu bukan urusan kami tanya saja ke pihak kontraktornya” katanya salah satu guru sekolah tersebut yang tidak mau namanya disebutkan pada Indonews.
Ajie Rimbawan, Wasekjend DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, menyampaikan, “Pemasangan papan proyek wajib dilakukan sebab sudah ada payung hukum yang mengaturnya”
Pelaksanaan proyek harus memakai plang nama, secara transfaran kontraktor pelaksana diwajibkan memasang plang merek, hal tersebut sangat berguna agar masyarakat bisa mengetahui dari mana proyek tersebut berasal, katanya menambahkan
“Setiap pelaksanaan proyek harus memampangkan plang nama, dengan tujuan agar masyarakat mengetahui proyek tersebut didanai dari uang rakyat, bahkan pekerjaan dana desa pun harus ada papan merk nya”, tegasnya
Lebih jauh disampaikannya, setiap proyek yang mempergunakan keuangan negara dalam mengerjakan proyek tersebut, harus mematuhi kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti memasang papan merek agar masyarakat mengetahuinya.
Karena hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.
Kedua peraturan yang dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Kalau tidak ada papan merk atau plang nama berarti sama saja proyek siluman” sebutnya
Ditambahkannya hendaknya palng nama sudah harus dipasang dilokasi sejak awal dimulainya kegiatan.dan keberadaannya tidak berdiri sendiri atau lepas dari nilai proyek tersebut, dan plang proyek tersebut sudah dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan juga telah ditanda tangani oleh para pihak ketiga.
“Untuk itu dinas pendidikan Kabupaten Bogor bisa melakukan pengawasan terkait hal tersebut, agar nantinya seluruh proyek pembangunan bisa berjalan baik dan pembangunan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat”, sebut ajie.

(Rio)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook