Mahar Menjadi Tren Pilkada 2018?

INDONEWS JAKARTAPilkada Serentak akan bergulir pada 27 Juni 2018. Total, ada 171 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak tersebut untuk menentukan siapa yang akan jadi kepala daerah di wilayah masing-masing.

Pilkada serentak juga menjadi ujian khusus bagi penyelenggara pemilu. Sebab, ada banyak daerah yang akan menggelar pilkada dalam waktu bersamaan. Kemampuan dan kualitas penyelenggara pun benar-benar diuji. Ujian serupa juga ada di tangan petugas keamanan agar menjaga pilkada bisa berjalan kondusif.

Sementara bagi partai politik, mereka dituntut untuk bisa memaksimalkan kemenangan di daerah-daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Sehingga, pondasi untuk memenangkan Pemilu 2019 akan semakin kuat.

Soal dominasi calon kepala daerah dan wakilnya, bisa diprediksi dari 171 daerah akan ada 3/4 yang mengusung kader partai. Sementara sisanya kemungkinan berasal dari kalangan sipil, artis, serta berbagai latar belakang lainnya.

Khusus untuk kandidat yang bukan kader partai, partai juga akan berpikir dua kali untuk mengusung. Sebab, meski ingin menang, partai juga tidak ingin hanya sekedar jadi tunggangan gratis kandidat untuk kemudian ditinggalkan setelah terpilih.

Hal itu yang membuat penentuan kandidat kepala daerah berlangsung cukup alot di beberapa daerah. Sehingga, pengumuman kandidat banyak yang terbilang mepet menjelang pendaftaran.

Masih hangat dalam ingatan publik bagaimana Pilgub DKI berlangsung begitu panas. Salah satunya karena adanya isu SARA yang bergulir menjelang pilgub. Akhirnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun tumbang. Anies Baswedan-Sandiaga Uno keluar sebagai pemenang.

Jika di DKI pilkada berlangsung cukup panas, bagaimana pelaksanaan pilkada serentak pada 2018 ini? Hal serupa bisa saja terjadi di daerah lain, termasuk bergulirnya isu SARA.

Sementara selain isu SARA, isu lain yang diprediksi akan bergulir di pilkada serentak adalah money politic  alias politik uang. Isu lainnya adalah soal PKI. Kandidat akan ada yang dikait-kaitkan sebagai keturunan PKI.

Selain hal di atas tadi, yang yang lagi trend adalah soal Mahar politik, diprediksi persoalan ini akan menjadi tren dan menghiasi tahun politik Indonesia 2018-2019. Hal itu disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam diskusi bertajuk Outlook Korupsi Politik 2018, di Kantor Indonesia Corruption Watch Kalibata Timur, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan, tahun Pilkada 2018 akan semakin memanas, lantaran serentak dilakukan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Donal menjelaskan tren mahar politik tidak hanya berkembang di tahun ini. Namun, diprediksi puncaknya akan terjadi tahun ini.

“Karena dari pengakuan lima kepala daerah mereka dimintai mahar politik. Bawaslu tidak pernah menindak adanya praktik mahar politik,” ujar Donal.

Adanya mahar politik dianggap justru bukan untuk memajukan kandidat parpol, tetapi justru mencari pendanaan dengan menjual calon kandidat, bergantung jumlah kursi yang disediakan. Bahkan dikatakan dalam diskusi kemarin, seorang calon kepala daerah setidaknya harus membayarkan mahar kepada parpol antara Rp20 miliar hingga Rp100 miliar.

Subsidi yang diberikan saat kampanye pun tidak akan banyak memberikan dampak. Pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menambahkan mind set masyarakat mengenai pilkada dan pemilu ialah dekat dekat dengan uang, juga bahwa pilkada dan pemilu adalah pesta bagi-bagi uang.

Jubir KPK Febri Diansyah menambahkan, saat ini KPK telah menghimpun 512 nama kepala daerah yang melaporkan total harta mereka. Salah satunya ada yang terdaftar hanya memiliki kekayaan Rp14 juta.

Meski diprediksi akan terjadi beberapa hal negatif, tapi ada hal positif yang bisa diambil dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Publik akan memiliki harapan baru untuk kemajuan daerahnya masing-masing.

Bahkan, kandidat juga menjanjikan berbagai hal jika kelak terpilih. Hal itu yang kemudian harus dikawal agar janji-janji politik bisa diselesaikan dan daerahnya mengalami peningkatan dalam berbagai aspek.

Sementara dari sisi antusiasme publik dalam menggunakan hak pilih, Muradi memprediksi angkanya akan cukup tinggi dibanding pileg atau pilpres. Mengapa?

“Untuk setiap daerah akan berbeda-beda, tapi saya rasa akan di atas 70 persen (partisipasi pemilih). Untuk pilkada itu bisa tinggi karena publik merasa ada keterkaitan langsung dengan daerahnya. Hal itu akan membuat pilkada semakin berkualitas,” jelasnya.
Tapi, KPU jangan terlena. Menurutnya KPU harus tetap bekerja keras melakukan sosialisasi pilkada di semua daerah. Sehingga publik akan semakin bergairah datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. (*)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook