Perangkat Desa di Lamongan Demo, Tuntut Kenaikan Tunjangan

INDONEWS LAMONGANPuluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Lamongan mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Lamongan. Mereka menuntut kenaikan tunjangan perangkat desa.
Aksi perangkat desa ini sempat memanas. Pasalnya, dinas terkait yang sebelumnya bersedia menemui puluhan perangkat desa ini ternyata hingga 1 jam tidak berada di lokasi pertemuan. Puluhan perangkat ini ramai-ramai mengancam akan meninggalkan lokasi pertemuan karena lamanya dinas terkait menemui perangkat ini. Namun, panasnya situasi ini mereda setelah pejabat dinas terkait dan Sekretaris Kabupaten Lamongan menemui para pengunjuk rasa.
“Undang-undang sudah menyebutkan, kepala dan perangkat desa menerima penghasilan tetap tiap bulan dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota,” kata Nasir sambil mengutip bunyi Undang-undang, Rabu (10/1/2018).
Dikatakan oleh Nasir, besaran nilai tuntutan kenaikan penghasilan tetap yang dituntut untuk dinaikkan tersebut ditambah tunjangan setelah nilainya diakumulasikan adalah sebesar Rp 2,5 juta perbulan. Saat ini, ungkap Nasir, besaran penghasilan perangkat desa di Lamongan rata-rata nilainya hanya sebesar Rp 1,1 juta saja.
“Dengan diterbitkannya UU Desa yang baru otomatis menuntut perangkat desa agar lebih meningkatkan kinerjanya, dengan demikian tentunya nilai penghasilan yang kami terima saat ini jauh dari kata layak, jika dibandingkan dengan kinerja yang harus kita emban,” tegasnya.
Hingga saat ini, dialog antara para perangkat desa dengan pemkab Lamongan masih berlangsung. Belum ada kesepakatan apakah tuntutan mereka dipenuhi atau tidak. “Kalau tuntutan kami dipenuhi, kami juga akan tetap turun jalan, meski dengan cara yang berbeda,” tegas Hartono. (Ant)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook