Ratusan Pegawai UPTD Pendidikan Kabupaten Bogor Resah


INDONEWS BOGORSejak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis di daerah, per Oktober 2017 tahun lalu, Ratusan pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kabupaten Bogor resah.
Menurut Sakwan salah satu Pegawai Struktural di UPTD Kecamatan Ciomas, menyampaikan, konsekuensi dari penghapusan UPTD tersebut bakal ada 200 tenaga struktural yang menunggu nunggu kepastian kami dialihkan atau ditempatkan dimana, di Kabupaten Bogor ada 40 UPTD Pendidikan dan masing-masing UPTD ada 5 Orang Pegawai Struktural, ujarnya pada Indonews di kantor UPTD Ciomas, kamis 18/01/2018.
Kondisi yang sama juga terjadi di UPTD Pendidikan di kecamatan lain. Salah seorang pegawai UPTD Pendidikan di Kecamatan Dramaga yang tidak mau namanya di korankan, menyampaikan,  “semua ini tentunya butuh solusi teknis dan kami sangat yakin, adanya regulasi dan kebijakan terkait penghapusan UPTD ini, tentunya ke depan sangat kuat keyakinan kami akan disertai dengan regulasi lainnya,” 
 Begitu juga di UPTD Ciampea,  salah satu Pegawai UPTD tersebut yang berstatus honorer atau tenaga kerja kontrak (TKK) dan menolak disebutkan namanya menyampaikan, tidak sedikit diantara para pegawai UPTD itu merupakan tenaga honorer yang sudah belasan tahun bertugas, dan kami menggantungkan hidup hanya bekerja di UPTD.
“Dari tiga UPTD yang dikunjungi Indonews, hampir semua Pegawai UPTD menunjukkan mimik gelisah dan resah” 
Adjie Rimbawan, wasekjend DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ketika di konfirmasi hal tersebut melalui telepon gengamnya, dia menyampaikan “Pemkab Bogor melalui Dinas Pendidikan sudah sepatutnya memikirkan pengalihan tugas bagi para pegawai UPTD tersebut, secepatnya jangan sampai berlarut-larut, tentunya Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tuturnya
Ia menambahkan terkait tenaga Honorer atau TKK jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana mereka sudah belasan tahun bekerja sebagai Pegawai di UPTD yang mana gajinya di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Bupati sudah sepatutnya memperhatikan hal tersebut, secara arif dan bijaksana, pungkasnya menutup pembicaraan.
(Eko Y)
Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook