Oknum BPN Kabupaten Bogor Dilaporkan Ke Polda Jabar

INDONEWS BOGORSengketa Pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan masih terjadi hingga saat ini. Pada Awalnya sengketa Pertanahan hanya terjadi antara Pihak Perseorangan, namun saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor infrastruktur, sektor pertambangan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan tanah yang begitu meningkat belakangan ini diakibatkan pertumbuhan masyarakat yang begitu pesat.
Seperti yang terjadi oleh Nasrun Popo (NP) dari Desa Bojongnangka, Kabupaten Bogor dengan developer PT. APL, dimana PT. APL mengklaim, bahwa tanah tersebut di beli dari Pemkab Bogor. Sementara pihak NP yang sudah melaporkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Bogor dan juga ke Kepolisian, terkait karena telah dirugikan secara sepihak oleh pihak yang patut di duga adanya oknum tertentu. NP mengaku bahwa tanah tersebut telah dibeli dari saudara Topik Hidayat sebelumnya sudah bersertifikat sebelum ganti nama ke Nasrun Popo.
Dugaan sementara, Topik telah memalsukan tanda tangan untuk pembuatan sertifikat tersebut, yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak PT.APL Padahal tanah tersebut masih dalam proses pengaduan, dimana hasil Labkrim pemalsuan tanda tangan Polres Cibinong baru keluar bulan November. Yang membuat terkejut dan tidak masuk akal adalah Kepala Kantor BPN membuat surat ke Kanwil Provinsi pada bulan September. Hasilnya telah dinyatakan syah dalam soal jual beli tersebut. Pertanyaannya, kok bisa atau berani Kepala Kantor BPN menyatakan sudah syah secara peraturan jual beli tanah, sementara persoalan tanah ini masih bersengketa, karena Polres Cibinong baru akan mengeluarkan hasil Labkrim tanda tangan palsu pada bulan November. Pertanyaannya sekarang ada kongkalikong apa antara Topik, BPN dan PT. APL?
Dengan situasi seperti itu, tentu PT. APL merasa terganggu pembangunnya, bila tanah tersebut masih bersengketa, oleh karena itu pihak PT. APL ingin segera menyelesaikan persoalan ini oleh pihak terkait. Terbukti PT. APL telah melayangkan surat keputusan pembatalan sertifikat hak milik Nomor 3445, 3446, dan 3447 kepada pihak-pihak terkait, dimana salah satu nomor sertifikat itu adalah milik NP. Surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala BPN Kabupaten Bogor.
Dengan kondisi tersebut, NP berargumen, bahwa BPN terkesan memaksakan kehendak, karena menurutnya persoalanan masih prematur, dan sudah sewajarnya yang menuntut berdalih seperti itu. NP berharap semoga dengan jekadian ini masyarakat perlu berhari-hati, karena bila dilihat pada kasus ini BPN tidak independen dan terkesan membela pengusaha.
Berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menegaskan bahwa persoalan sengketa tanah dapat dicegah dengan pelaksanaan program kerja Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. “Sengketa harus dicegah dari hulunya, yang terjadi saat ini bukanlah hulu melainkan dari muara. Hulunya adalah pemetaan, pengukuran, serta sertipikat tanah yang kita terbitkan.
Sofyan melanjutkan saat ini 70 persen perkara pengadilan adalah masalah tanah, karena itu Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk mencegah terjadinya sengketa tanah. “Penyelesaian yang paling baik adalah tidak ada sengketa,” ujarnya. Pencegahan juga dimulai dari pelayanan di Kantor Pertanahan, Sofyan menyoroti masih ditemukan kasus di mana warkah hilang di Kantor Pertanahan. “Kenapa warkah bisa hilang? Warkah harus dijaga dengan baik karena dokumen ini bisa membantu kita menyelesaikan sengketa,” kata Sofyan. Untuk itu Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN ditugaskan untuk terus perbaikan sistem pelayanan pertanahan. “Penyelesaian yang bisa kita lakukan di Kantor kita adalah secara holistik. Saya ingin ditiap ruangan Eselon I ada meja bundar sehingga kita bisa membahas hal-hal yang akan menimbulkan sengketa,” terangnya.
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan program kerja Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan 5 juta sertipikat tanah pada 2017 serta melakukan pemetaan tanah-tanah yang belum terdaftar di Indonesia. Apabila selama ini sertipikat yang dibagikan semuanya secara sporadis, melalui PTSL tidak. Sehingga dapat meminimalisir sengketa pertanahan. “PTSL juga dapat memberikan kepastian hukum atas tanah. Saat ini banyak orang takut membeli tanah untuk investasi karena tidak ada kepastian hukum atas tanah tersebut. Sertipikat yang dikeluarkan hasil PTSL tidak boleh diganggu gugat minimal 5 tahun setelah dikeluarkan,” tambah Sofyan.
Kepastian hukum dalam ekonomi menjadi sangat penting karena kepastian hukum dapat mendorong terciptanya investasi serta iklim usaha yang kondusif. “Kepastian hukum harusnya dijamin oleh negara. Kepastian hukum atas tanah merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi negara kita karena dengan kepastian hukum orang jadi tidak takut berinvestasi,” imbuhnya.
Namun di sisi lain, upaya permohonan dari pihak NP, untuk mempertahankan keabsahan data sertifikat tanah secara tak langsung dianggap telah menodai peraturan.
Tak digubrisnya validitas data sertifikat tanah, praktis memicu keresahan di kalangan masyarakat. Masyarakat pun mulai mempertanyakan legalitas sertifikat tanah yang mereka miliki. Inilah sejatinya hukum di Indonesia. Tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Oleh karena tidak digubrisnya permohonan NP ini, NP melakukan Mediasi, lewat Indonews. Karena menurutnya mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa, dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang sifatnya independen (netral), dimana penengah tidak memilikik ekuatan/kewenangan mengambil keputusan yang sifatnya mutlak.
Penyelesaian Konflik/Sengketa dengan cara mediasi adalah bentuk dari kesepakatan kedua belah pihak untuk memilih seseorang sebagai seorang mediator. Begitu harapan besar NP pada Indonews untuk menyesaikan kasus tersebut. (TIM)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook