Janji Politik Calon Bupati dan Wabup vs Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bogor

* Inka (Iin Kamaluddin)

Geliat pilkada serentak tahun 2018 kini sudah mulai menjadi bahasan diskusi diberbagai tempat mulai dari tempat  yang formal sampai dengan di warung-warung kopi, tentu isi pembahasannya sangat beragam dari yang serius, biasa-biasa saja bahkan mungkin hanya sebagai bahan candaan saja. Semua itu adalah dinamika yang wajar ketika akan menghadapi tahun politik mengingat momen itu adalah momen sangat penting dimana masyarakat terlibat langsung dalam menentukan calon pemimpinnya paling tidak 5 tahun berikutnya. Kondisi demikian tak terkecuali terjadi juga di Kabupaten Bogor, bahkan apabila kita cermati diberbagai wilayah di Kabupaten Bogor sampai ke sudut-sudut desa.sudah banyak terpampang baliho, poster dan spanduk yang mempromosikan diri sebagai bakal calon bupati Bogor dengan berbagai latar belakang, ada politisi, tokoh masyarakat, tentara, mantan birokrat sampai kepala desa, dengan berbagai jargon untuk menarik simpati masyarakat yang melihatnya.

Dilihat dari sisi hak warga negara untuk dipilih, kondisi demikian merupakan pertanda yang positif, semakin banyak masyarakat yang merasa mampu dan layak untuk menjadi pemimpin disuatu daerah maka dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk dipilih semakin besar sehingga diharapkan masyarakat pemilih mendapatkan berbagai alternatif pilihan juga. Namun disisi lain, banyaknya individu yang mempromosikan diri sebagai bakal calon kepala daerah menimbulkan beragam pertanyaan juga di masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan figur dan jargon-jargon yang mereka bawa, Dalam konteks pilkada Kabupaten Bogor, pengamatan penulis paling tidak ada 10 orang bahkan mungkin lebih yang mulai mempromosikan diri untuk maju sebagai balon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor, dari jalur partai beberapa ketua partai bahkan sudah mengantongi rekomendasi partainya untuk maju, beberapa partai lainnya masih mengatur strategi untuk berkoalisi menentukan pasanganya, begitupun dari jalur perseorangan yang terus melakukan upaya mengumpulkan syarat dukungan. Dan sampai pada akhirnya KPUD menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor untuk berlaga menarik hati dan simpati masyarakat dan menjadi pemimpin di bumi tegar beriman untuk 5 tahun kedepan.

Terlepas dari semua itu, yang paling penting untuk dicermati adalah jargon politik yang nantinya akan menjadi janji politik pasangan terpilih, dan janji politik itu kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam kerangka inilah masyarakat harus dapat menilai secara realistis terhadap janji-janji politik atau visi-misi yang ditawarkan oleh para calon tersebut, begitupun untuk para calon harus mampu menyajikan rumusan janji-janji politik melalui visi-misinya yang realistis pula dengan berorientasi pada pemecahan permasalahan daerah yang ada dan pengembangan kreatifitas serta inovasi dalam pembangunan daerah. Kenapa demikian ?. karena pada dasarnya penyelengaraan pembangunan  suatu daerah tidak datang secara “ujug-ujug” dan disadari, tidak pula dapat dilakukan secara “sim salabim”, kesemuanya ada proses, ada rangkaian, ada periodesasi, ada pula hal lainnya yang telah dituangkan dalam berbagai aturan.

 Gambaran Perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor

Dalam periodesasi pembangunan Kabupaten Bogor, jika menilik dari dokumen perencanaan yang ada,maka periodesasi tahun 2018-2023 merupakan periodesasi Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 5 tahunan yang ke 4 dari Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD 2005-2025). Visi yang tertuang dalam dokumen RPJPD tersebut adalah “Kabupaten Bogor Maju dan Sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa”, dari sisi ini maka Visi RPJPD semestinya menjadi arah acuan dalam perumusan visi misi dalam RPJMD berikutnya, artinya siapapun yang mencalonkan diri menjadi Bupati Bogor harus mempertimbangkan ini dalam menyusun jargon-jargon dan janji-janji politiknya, karena janji-janji politik tersebut nantinya harus dan akan menjadi dokumen rencana pembangunan dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi, agar arah pembangunan selaras  dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai gambaran, jika kita urut kebelakang untuk melihat visi misi daerah periodesasi 5 tahunan sebelumnya yakni :  Visi pada periode 2003-2008 “ Tercapainya Pelayanan Prima demi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”,Jika boleh disederhanakan maka kata kunci visi pada periode ini adalah Pelayanan Prima. Lanjut padaVisi periode 2008-2013 yakni : Terwujudnya  Masyarakat  Kabupaten Bogor yang Bertakwa, Berdaya   dan  Berbudaya Menuju Sejahtera”, kata kunci visi ini adalah Bertakwa, Berdaya dan Berbudaya. Selanjutnya pada periodesasi 2013-2018 adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”, Kata kunci visi ini adalah Termaju.Untuk melihat capaian kinerja dari visi tersebut tentu kita harus mengkaji lebih dalam terhadap indikator-indikator penentu keberhasilannya, namun demikian, karena visi tersebut sudah diimplementasikan, maka kata kunci sudah berubah menjadi sebuah pertanyaan mudah yang perlu dijawab yaitu : Sudahkah Pelayanan Prima tercapai ?, Sudahkah Bertakwa, Berdaya, dan Berbudaya terwujud ?. dan Sudahkah Kabupaten Bogor Termaju ?……..Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu akan beragam, tergantung dari sudut pandang masing-masing, akan tetapi paling tidak, calon-calon yang akan tampil dalam perhelatan pilkada di Kabupaten Bogor dapat melihat dan menganalisis gambaran perkembangan arah pembangunan periodesasi 5 tahunan sebelumnya untuk dijadikan salah satu dasar arah rencana pembangunan selanjutnya dari janji-janji politik yang dibawanya, dan yang lebih penting lagi bahwa masyarakat Kabupaten Bogor dapat merasakannya.

*Pemerhati Bogor*

 

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook