UU MD3 Disahkan DPR, Siapa Yang Diuntungkan?

INDONEWS JAKARTAPro dan kontra disahkannya Undang-undang MD3 (UU MD3) menimbulkan polemik, mengapa tidak, karena dengan disyahkannya UU MD3 ‘Membunuh’ Demokrasi di Indonesia, bahkan UU MD3 tersebut hanya untuk kepentingan kelompok tertentu untuk mengisi jabatan-jabatan parlemen DPR RI.

Undang-undang MD3 tersebut diajukan oleh Koalisi Indonesia Hebat yang berkeberatan atas revisi undang-undang MD3 pada 8 Juli 2014 yang dianggap menguntungkan Koalisi Merah Putih. Pengesahan undang-undang MD3 pada 5 Desember 2014 ini dianggap sebagai islah antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih.

Pasca disahkannya melaui Rapat paripurna, yang digelar di ruang paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).  protes datang dari berbagai elemen masyarakat, bahkan Presiden Jok Widodo angkat bicara mengenai revisi undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, atau MD3. Diketahui ada beberapa pasal dalam UU tersebut, yang dianggap kontroversial.

Sehubungan dengan pasal 245, mengenai revisi undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, atau MD3. Diketahui ada beberapa pasal dalam UU tersebut, yang dianggap kontroversial. Ada tiga pasal yang krusial di antaranya, Pasal 245, bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis Presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Protes juga datang dariberbagai elemen masyarakat, termasuk dari kalangan pers. Ada beberapa pasal dalam UU MD3 yang dianggap mengancam kebebasan pers. Seperti pada Pasal 122 huruf UU MD3 berbunyi, “Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

“Saya juga bingung ini ada UU MD3 yang sebetulnya hanya mengikat di internal DPR tidak boleh kan dia mengatur TNI Polri, termasuk wartawan. Ini kok bisa mengancam pihak luar di DPR?” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018).

Begitu juga dengan yang dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak misalnya, bahwa dengan disahkannya revisi UU MD3, DPR sama saja dengan “membunuh” hak berbicara demokrasi dan hak masyarakat sipil.

“Saya kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi karena mereka (DPR) secara berjamaah “membunuh” demokrasi,” ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (13/2/2018). Ia mengungkapkan penambahan 3 pasal pada UU itu pula membawa Indonesia kembali ke arah kegelapan demokrasi.

Menurut Dahnil, “para politisi” dianggapnya ingin berkuasa tanpa batas.

“Mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik. Watak Otoritarian menjadi virus yang menyebar (pada politisi),” tambah Dahnil.

Dengan demikian, Dahnil mengungkapkan akan mengajak seluruh Kader Penuda Muhammadiyah untuk tidak memilih Partai Politik yang mendukung revisi UU MD3 tersebut.

Sementara dari internal sendiri terdapat kontra, seperti anggota DPR fraksi PPP Arsul Sani mengamini apa yang disampaikan fraksi Nasdem.

Delapan fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dua fraksi yang menolak keras dan memutuskan walk out adalah Fraksi Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu pasal yang yang disoroti dalam revisi ini adalah Pasal 122 huruf k.

Revisi Undang-Undang MD3 sekaligus mengukuhkan sejumlah pasal yang dinilai membuat DPR kian tak tersentuh. Beberapa di antaranya yakni pasal 245 terkait pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana. Ada pula pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen.

Pada pasal 245 dinyatakan pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana tidak lagi atas seizin presiden namun melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD). Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menghapus keterlibatan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR.

Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai ketentuan dalam pasal 245 sudah sesuai dengan putusan MK sebab hanya mempertimbangkan, bukan mengizinkan.

“Waktu putusan MK itu kan dikatakan harus persetujuan presiden. Kalaupun ditambah anak kalimat mempertimbangkan MKD, itu hanya mempertimbangkan. Enggak ada kewajiban (dipatuhi),” kata Yasonna usai pengesahan revisi Undang-undang MD3 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Demikian pula pada pasal 122 huruf k tentang penghinaan parlemen. Yasonna menilai pasal tersebut wajar diadopsi di Undang-undang MD3. Ia menambahkan, di beberapa negara ada pasal sejenis yakni contempt of court dan contempt of parliament.

Ia pun mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk menggugat pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau enggak setuju, boleh saja. Kalau merasa itu melanggar hak, ada MK. Enggak apa-apa biar berjalan saja,” lanjut dia

“Menggarisbawahi dengan apa yang disampaikan fraksi Nasdem, maka kami mengamini agar dilakukan penundaan,” tegas Arsul.

Kendati ada dua fraksi tidak setuju, namun RUU MD3 tetap disahkan.

Revisi UU MD3 disahkan melalui paripurna DPR pada Senin 12 Februari 2018. Perubahan lain yang dilakukan, dengan menambah tambahan kursi pimpinan DPR yang akan ditempati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pada Pasal 73 hasil revisi dikatakan, DPR bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap instansi tertentu, dengan meminta bantuan Kepolisian.

Pasal 122, yang merupakan pasal tambahan, bahwa DPR bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak tertentu yang dianggap melecehkan lembaga dan anggota. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang diberi wewenang.

Pasal 73: Ayat (5) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat badan hukum dan atau warga masyarakat yang dipanggil paksa, dan
  2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili badan hukum dan atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Ayat (6) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan hukum dan atau warga masyarakat untuk paling lama 30 hari.

Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan penyanderaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 122 huruf K. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 121A, MKD bertugas:

Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245. Pemanggilan dan permintaan keterangan pada anggota DPR, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas mempersilakan pasal-pasal yang baru disahkan DPR dalam UU MD3 untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sepanjang penggugat memiliki kedudukan hukum, DPR mempersilakan.

“Semua pasal bisa di-review, itu hak warga negara sepanjang punya legal standing. Yang tak boleh ajukan gugatan hanya DPR dan pemerintah. Di luar itu boleh,” kata Supratman, saat dihubungi, Selasa 13 Februari 2018.

Kontroversi, itulah kata yang pantas diungkapkan, bahwa betul memang UU dibutuhkan oleh negara manapun, tapi bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Peraturan Perundang-undangan merupakan alat atau sarana untuk tercapinya suatu cita-cita dan tujuan Negara yaitu Kesejahteraan Masyarakat (Welfare state). Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia. Bijak dalam membuat UU, itulah kata yang tepat untuk para Anggota DPR kita. (*)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook