Disahkannya UU MD3 Tingkatkan Potensi Korupsi Tumbuh Subur di DPR

INDONEWS JAKARTA Penolakan terhadap revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)  yang telah disetujui oleh delapan parpol yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa, terus marak disuarakan kelompok masyarakat sipil. 

Belum 24 jam diluncurkan, petisi yang digagas oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi UU MD3 itu telah mendapat puluhan ribu tanda tangan warganet.

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang membuat petisi ini antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.

Dalam petisi tersebut, koalisi ini menyoroti tiga pasal yang ada dalam UU MD3.

Pertama, adalah Pasal 122 huruf k, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pembuat petisi menilai pasal ini adalah upaya untuk membungkam masyarakat yang ingin mengkritik DPR. DPR seakan menjadi lembaga yang otoriter.

Sebanyak 250 juta masyarakat terancam dengan peraturan ini, apalagi jelang pilkada dan pilpres.

“Mau bentuknya seperti meme Setnov (mantan Ketua DPR Setya Novanto) dulu, ataupun tweet, bahkan dikutip di media sekalipun bisa kena,” tulis pembuat petisi.

Kedua, pembuat petisi juga mempermasalahkan Pasal 73 yang mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang.

Pemanggilan paksa ini termasuk kepada pimpinan KPK yang sebelumnya bukan menjadi kewenangan DPR.

“Langkah ini bisa menjadi intervensi DPR terhadap proses pemberantasan korupsi di KPK,” demikian tertulis dalam petisi tersebut.

Ketiga, pembuat petisi juga menyoroti Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin.

Pasal ini diyakini dapat menghambat pemberantasan korupsi dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan korupsi. Lama-kelamaan, ini akan membuat korupsi makin tumbuh subur di DPR.

“Meski DPR tahu bahwa masyarakat akan banyak menentang, tapi mereka tetap mengesahkan UU MD3. Mungkin karena itu disahkan secepat kilat,” tulis pembuat petisi.

Dalam kaitan itu, anggota DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya siap untuk menjadi saksi bilamana terdapat masyarakat sipil mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengevaluasi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

 “Fraksi PPP sangat mendukung (uji materi) bila diajukan masyarakat sipil. Seandainya kami minta dihadirkan untuk memberi paparan, kami siap memberikan pendapat, argumentasi,” kata Baidowi dalam acara diskusi ‘DPR Takut Kritik?’, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Baidowi juga mengatakan, selain uji materi yang dilakukan masyarakat sipil, terdapat cara lainnya untuk melakukan evaluasi terhadap UU MD3 ini. Seperti melakukan usul evaluasi agar bisa melakukan revisi undang-undang itu.

 “Nah, sekarang ini tinggal fraksi yang lain. Pengambilan putusan kan itu terhadap suara terbanyak. Kami (PPP) dan Nasdem sudah berupaya menunda pengesahan revisi MD3 ini,” paparnya.

Meski begitu, ia menyebut fraksi partai berlambang Ka’bah ini terus melakukan komunikasi dengan fraksi lainnya di DPR mengenai UU MD3 ini.

Sementara dari pihak Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Irma Suryani mengatakan revisi terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terutama disahkannya pasal mengenai penghinaan terhadap anggota dewan sebaiknya tidaklah dilakukan.

Sebab, lanjut Irma, DPR RI harus bisa menjaga martabatnya sebagai anggota dewan agar bisa disegani dan diharomati masyarakat tetapi bukanlah meminta perlindungan pada Undang – Undang.

“Menurut saya ini seperti buruk muka cermin dibanting. Padahal martabat dari sebuah lembaga tergantung dari orang – orang yang ada di lembaga itu. Bukan meminta perlindungan dari UU tapi perilaku kita yang menjadi tolak ukur agar masyarakat menghormati kita,” ungkap Irma dalam acara diskusi ‘DPR Takut Kritik?’ Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Lalu, Irma juga menilai seharusnya tugas DPR yakni mewakili suara dari rakyat, sehingga wajar bilamana ada masyarakat yang kecewa mengkritik DPR dan haruslah menerima kritikan dari masyarakat itu.

“Wakil rakyat itu kita mewakili rakyat dan mereka mempunyai hak untuk mengkritik kita. Kenapa kita menghadapi mereka, malah mau melaporkan mereka. Ini aneh,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, dalam revisi UU MD3 terdapat salah Pasal 122 huruf K yang dimana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR.

Pengesahan mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terus menuai polemik dari masyarakat luas. Pasalnya, banyak pihak menilai DPR enggan mendapatkan kritik dari masyarakat.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Hajar Fickar, menilai bahwa pengesahan UU MD3 berpotensi meningkatkan praktik korupsi di DPR tumbuh subur. Mengingat, kata dia, kini parlemen semakin tak ingin disentuh atau diawasi oleh masyarakat ataupun kelompok.

“Implikasi dari penerapan pasal ini antara lain semakin tidak tersentuhnya lembaga DPR dan membuat potensi korupsi semakin tumbuh subur di DPR, karena orang atau masyarakat semakin khawatir dan takut melaporkan korupsi di DPR,” papar Fickar kepada Okezone, Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Pasal 122 huruf K UU MD3, berbunyi, Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Menurut Fickar, pasal tersebut seakan membentengi anggota DPR dengan rakyatnya sendiri. Padahal mereka adalah wakil rakyat di parlemen.

“Ketentuan pasal ini kontroversi, ini pasal mengancam. Dengan pasal ini seolah-olah rakyat diancam oleh wakilnya sendiri untuk tidak boleh keras keras mengkritik wakilnya,” ujar dia.

Dengan disahkannya UU MD3, Fickar memprediksi bahwa banyak pihak yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.

“Pasal ini secara substansi justru melawan demokrasi, mestinya tanpa ada pasal itupun jika anggota DPR merasa dirugikan oleh orang atau pihak dia punya hak untuk melaporkan pidana,” tutup dia.

Dengan disahkannya UU MD3 ini, mungkinkan akan terjadi lagi pendudukan Gedung DPR/MPR seperti pada kejadian pelengseran preseiden Soeharto?. Semoga itu tidak terjadi lagi. (*)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook