KEKOSONGAN KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN BOGOR KARENA DISDIK TIDAK PEKA?

 INDONEWS BOGOR – Adanya kekurangan calon kepala sekolah yang terjadi disayangkan Indonews. Kejadian tersebut, dianggap sebagai ketidakpekaan Dinas Pendidikan terhadap situasi yang ada. 

Disdik sendiri nampaknya akan menempatkan pelaksana tugas (PLT) kepala sekolah terlebih dahulu sampai selesainya tahapan seleksi dan diklat yang diikuti oleh para peserta tes calon kepala sekolah.

Mendengar kondisi tersebut, Indonews mengaku menyesalkan akan terjadinya kekosongan jabatan kepala sekolah karena persoalan harus menunggu selesai pendidikan, padahal mestinya akan terjadi kekosongan karena pensiun atau mutasi,  itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi jauh sebelumnya.

Seperti dikatakan Mukijo, Kabid Pembinaan kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, “Kepsek itu hanya tugas tambahan, walaupun sekolah dibutuhkn seorang Pemimpin. Dan selain itu pengisian Kepsek harus lulus pendidikan di solo, saya lupa nomenklatur nya apa namanya tempat pendidikan tersebut, dan masa belajar nya pun cukup lumayan lama 3 bulan.”

Lebih lanjut Indonews mempertanyakan, kenapa tidak ada antisipasi sampai terjadi hal tersebut? Mukijo menjawab, “kita hanya sebatas usulan dan kuota kabupaten Bogor untuk pendidikan Kepsek ke solo hanya 25 orang per tahun, tentu hal ini bisa jadi dilematis karena akan berkelanjutan kekosongan tersebut, sekarang saja sudah 42, sementara kuota hanya 25 per tahun, belum lagi tahun ini akan ada yang pensiun, jawab Mukijo.

Indonews menegaskan lagi, bahwa persoalan Kepsek ini tidak bisa dianggap remeh, karena jabatan kepala sekolah ini sangat strategis bagi peningkatan kualitas pendidikan, memiliki fungsi vital di dalam sebuah sekolah.

Jika terjadi kekosongan yang sangat lama, bahkan sampai ada yang sampai setahun kosong. Dan dibenarkan oleh Yanto, selaku Kasubag Umpeg Dinas Pendidikan. “Iya betul memang ada beberapa sekolah yang sudah lewat dari 1 tahun lebih kosongnya. Sampai saat ini sudah ada 42 SDN dan 3 SMPN yang kosong Kepseknya. Dan sedang dalam usulan ke Kemendagri.

Sementara kaitan dengan Kemendagri masa tugas Bupati sudah akan berakhir, sementara regulasinya menyatakan bila masa tugas Bupati sebelum dan sesudah 6 bulan, tidak boleh melakukan mutasi pejabat tanpa ada rekomendasi dari Mendagri.

Dan saat ini untuk mengisi kekosongan tersebut sudah diusulkan dan paling lambat 2 Minggu ke depan sudah terisi jabatan Kepsek tersebut, ujar Mukijo.

Dengan kondisi tersebut di atas, patut diduga bisa dibilang Disdik kurang peka terhadap situasi sehingga calon kepala sekolah terlambat pengajuannya.

Dan juga, ada kemungkinan Disdik memegang prinsip papatah Jawa, “Alon-alon tapi kelakon.” Tentunya Indonews mendukung langkah yang ditempuh oleh disdik dalam menjaring calon kepala sekolah. Pasalnya, seorang kepala sekolah diharuskan memiliki kemampuan untuk mengembangkan sebuah sekolah guna terciptanya pendidikan yang lebih baik.

Kalau langkahnya seperti itu, sangat bagus. Jangan sampai ada kepala sekolah yang tidak memiliki kemampuan manajerial pengelolaan sekolah. Mengenai pengisian kekosongan dengan menempatkan PLT Indonews menyatakan tidak akan mempermasalahkan. Hanya saja, dirinya meminta disdik untuk menempatkan orang terbaik di jabatan tersebut.

Kembali lagi, seorang kepala sekolah itu merupakan supir dari sebuah sekolah sehingga maju atau mundurnya sekolah ditentukan oleh kepalanya. Selama PLT itu memiliki kemampuan yang baik, maka tidak ada masalah. Akan jadi masalah apabila yang ditempatkan oleh disdik tidak memiliki kemampuan apa-apa,” tandasnya.

Sementara itu, sampai tulisan ini dibuat, seleksi calon kepala sekolah yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Bogor belum ada hasilnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, diketahui belum menerima hasil tes dari assessor yang tidak lain adalah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (*)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook