Warung Kopi BOGOR KAPAYUN !, “1 JUTA RUMAH DI KABUPATEN BOGOR,BAGAIMANA?”

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN !,
“1 JUTA RUMAH DI KABUPATEN BOGOR,BAGAIMANA?”

Indonews, Bogor – Pagi ini saya masih berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Menikmati kopi pahit sambil berseluncur sosial-media, khususnya dalam grup ‘internal kami PERI (Persatuan Relawan Indonesia). Demikian lalu-lalang percakapan didalamnya, itulah demokrasi sosial-media. Namun kebijakan organisasi harus dikedepankan sebagai panduan dan komitmen. Hingga diantaranya diskusi tentang program “1 juta rumah Jokowi”, yang ini saya demikian tertarik.
.
Saya ingat sekitar bulan Januari 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program pembangunan 1.000.000 rumah di seluruh Indonesia dengan anggaran > Rp. 75,2 triliun. Dan kami menyaksikan ini, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) cukup berjalan baik.
.
Sebagaimana sejak awal disampaikan Jokowi, Pembangun 1 juta hunian ini untuk mengatasi kekurangan pasok rumah (backlog) 15 juta unit. Semua daerah mempunyai hak untuk mendapatkan ini, termasuk di di Sulawesi Tenggara,  setelah 800 unit terbangun di tahun 2017, di tahun 2018 ini  Sultra akan membangun kembali 6.000 unit melalui Pengembang Indonesia (PI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) antara lain 3.000 unit di Kota Kendari, 3.000 unit lainnya di seputar Konawe, Muna, Baubau, Kolaka Timur (Koltim) dan Kolaka. Menggenapkan > 766.000 unit rumah yg terbangun diseluruh Indonesia.
.
Semua daerah bergerak sebagaimana harapan Jokowi ,”Keadilan dalam Kemanusiaan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
.
Kemudian untuk melengkapi semua ini, saya pun menelepon Pemimpin Redaksi INDONEWS, Jonny Sirait, Amd yang akrab kami panggil ‘Lae; namun hingga beberapa kali belum terangkat. Saya pun meneruskan aktifitas dengan note-book rombeng ini. Hingga 17 menit kemudian, masuklah teepon dari Lae Jonny, “Horas Abanganda, maaf barusan saya sedang ‘nyupir bang”, kata Lae dengan dialek bataknya yang familier ditelinga saya, “Horas Lae, apakah sudah baca japri saya semalam..”, ..”Oh, tentang 1 juta rumah di Bogor itukah?, sudah, maka aku mau berceritera sedikit ini kepada abang untuk melengkapi informasi”,..”Lanjutkan”, kata saya.
.
Kata Lae Jonny, — PERTAMA: Sejak thn.2015 lalu, Bank Tabungan Negara baik pusat maupun area kabupaten Bogor yang telah ditunjuk sebagai salah satau penyedia program ini, telah ikut andil pembangunan lebih dari 1,6 juta unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) . Untuk data detail penyebaran di kabupaten Bogor akan didalami lagi. Yang jelas BTN selalu over-target dalam membangun 1 juta rumah. — KE-DUA, Agar penyebaran dan pembangunannya lebih masiv dan serentak, Jokowi masih harus terus ‘mengawasi dan mengawal ini hingga Pemda setempat, dalam arti hendaknya Pemda lebih terbuka sehingga perizinan yang terkait dengan program ‘mulia ini seakan-akan tidak berbelit-belit, kalau perlu Pemda harus ‘memangkas perizinan pembangunan perumahan. Sehingga tidak lagi ada istilah ‘Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah.
.
Lae Jonny terhenti, “Kenapa Lae?”, tanya saya. “Sebentar bang, aku sedang parkirkan dulu mobil..”,..”memang Lae ada dimana?”,..”Aku sedang mengarah ke BTN Kabupaten Bogor untuk minta informasi detil..?”,..”Ogh, ada apa gerangan?”,..”Aku mau diskusi ringan sambil ngopi-ngopi kecil saja, sekaligus mempertanyakan prospek BTN sana  tentang rencana pendukungan terhadap Pembangunan 1 juta rumah di Kabupaten Bogor thn.2018 ini, betul begitu bang?”,… “Betul itu..”
.
Kemudian dilanjutkan Lae Jonny lagi, — KETIGA –  Jokowi dan Menteri PUPR hendaknya terus bersama REI-Real Estate Indonesia mem-zoning Pemda-Pemda mana saja yang ikut ‘mempersulit perijinan itu. Kalau perlu Jokowi langsung telepon Gubernur,  Bupati dan Walikota. Karena Pers & LSM maupun organ relawan akan ikut mendesak para Pemda itu untuk ‘Cengli. Diajak maju kok gak mau..—- KE-EMPAT, jumlah penduduk yang terus bertambah sedangkan luas lahan tetap. Maka itu, ia meminta setiap daerah untuk memiliki bank tanah sehingga terus tersedia rumah murah untuk masyarakat. Sehingga gampang kalau kita ingin bangun sesuatu, karena tanahnya sudah ada. Jangan sampai justru nanti spekulan atau mafia tanah yang menguasai sehingga harga tanah jadi tidak wajar, kalau pun bank tanah sudah tak mungkin direalisasikan di Pulau Jawa.Tapi masih banyak wilayah lain yang belum digarap. —KE-LIMA, Memang masih  banyak pengembang tidak jadi merealisasikan pembangunan perumahan karena kesulitan mendapatkan akses seperti air bersih, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Karenanya, Jokowi harus juga mengawal agar Pemda-Pemda selalu mengintegrasikan perumahan-perumahan dengan fasilitas publik yang ada.
.
Tuuutt, tuuut, tuuut,….. seluler Lae Jonny terhenti, biasa itu, kalau bukan karena lowbatt, pasti habis pulsa. Nasib Relawan & Jurnalis. Ahahahah….
.
(Arief P.Suwendi, Ketum Persatuan Relawan Indonesia (PERI) & Penasehat  Indonews Bd.Media & Event Organizer)

Terkirim dari tablet Samsung.

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook