Warung Kopi BOGOR KAPAYUN “PRESTASI JOKOWI, MUTASI PAJAK, ATAU MUTASI PEJABAT!?”

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN
“PRESTASI JOKOWI, MUTASI PAJAK, ATAU MUTASI PEJABAT!?”
.
Indonews, Bogor – Pemerataan & Keadilan Pembangunan Nasional yang dilakukan sejak tahun 2014 sampai saat ini, khususnya dibawah pemerintahan Presiden Jokowi & JK telah dirasakan semua masyarakat, termasuk saudara-saudara kita di kawasan Indonesia Timur yang selama ini seolah ‘terlupakan. Presiden Jokowi telah memberikan tauladan dengan kerja-keras, kerja bersama-Bersama kerja & kejujuran bagaimana melakukannya secara terukur, cepat, tepat, dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Dan semua ini tercapai disaat masyarakat ikut andil kedalamnya, salah-satunya melalui dan menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.
.
Jokowi selalu memotivasi bahwa terciptanya Keadilan Pembangunan Nasional dimulai dari pencapaian Pajak sebesar-besarnya, karena pajak adalah kontribusi wajib pribadi atau badan usaha yang dilandasi ‘kebersamaan membangun bangsa dan negara besar bernama INDONESIA. Jokowi selalu menyampaikan pesan moral bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan ‘hak dari setiap warga negara’ untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan nasional.
.
Jika Jokowi & masyarakat ‘Kerja Bersama, Bersama-kerja’ dengan baik dalam pencapaian Pajak selalu diatas 80%, maka banyak hal kebaikan yang akan kita rasakan bersama ,al; (1). Ketersediaan Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dsb. (2). Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya, (3). Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak, (4). Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya, (5). Dana Pemilu, (6). Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya.
.
Realisasi Pencapaian pajak Nasional sejak tahun 2014 s/d thn.2017 selalu menaik, Misal, Tahun 2014 , tercapai 91,7%, atau >Rp. 1.143 triliun dari target > Rp.1.246 triliun, Tahun 2015, 82,2% , tercatat > Rp 1.060 triliun, dari target Rp 1.295 triliun , Tahun 2016 tercapai > Rp.1.105 triliun (81,54%) dari target > Rp 1.355 triliun , Tahun 2017 mencapai 91,3% (Rp 1.147,59 triliun) dari target > Rp.1.283,6 triliun
.
BAGAIMANA DI KABUPATEN BOGOR ?, NGERI-NGERI SEDAP !
Untuk mencari info terkait hal ini, dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara maka saya menelepon Pimpinan Redaksi Indonews, ‘Lae Jonny Sirait,Amd. “Horas abangda !”, sapanya dari seberang seluler. “Horas Lae, sudah baca japriku semalam?”,..”Tentang pajak Kabupaten Bogor?, sudah bang. Intinya demikian, Target Pemkab Bogor atas pendapatan daerah pada Rancangan KUA-PPAS APBD 2018 sebanyak Rp 5,06 triliun dibanding dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,24 triliun, kita katagorikan saja masih ‘defisit. KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara. Perbandingan antara target pendapatan daerah dengan porsi belanja daerah disini (Red:Kab.Bogor) mencapai Rp 1,69 triliun. Sementara itu, target belanja daerah mencapai Rp 6,71 triliun,al; belanja tidak langsung sebanyak Rp 3,27 triliun dan belanja langsung Rp 3,43 triliun. Maka masih ada defisit Rp 1,69 triliun atau 33,75 %. Kami berharap, tahun 2018 ini sebagai akhir dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 semua target bisa tercapai oleh Pemkab Bogor, namun saya belum dengar bagaimana formula yang pas antara Pemkab dan DPRD, nanti kalau sudah A1 akan kita sampaikan ke publik ,bang…”,kata Jonny , dan terdengar bunyi ‘srupuuuttt…sepertinya dia sedang ‘ngopi.
.
Ditambahkan Jonny, saat Bupati menyampaikan Rancangan KUA-PPAS APBD 2018 lalu, beliau (Red: Bupati Nurhayanti) juga menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD 2016. Dalam laporan tersebut, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.5,97 triliun dari target Rp.5,81 triliun. Berarti over atau melebihi target. Sementara realisasi belanja Rp.6,47 triliun atau terserap 92,33% sedangkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Rp. 692 miliar. Maka atas prestasi-prestasi ini hendaknya dapat ditingkatkan oleh para Bupati/Wabup Bogor thn.2018-2022 mendatang, bukan sebaliknya.
.
“Lae, saya amati Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Bogor terus meningkat. Bahkan jumlahnya tercatat sebagai yang terbesar kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi. Namun, pendapatan tersebut belum maksimal direalisasikan. Memang ada peningkatan antara 47-55% setiap tahunnya, namun potensi yang tergarap masih dibawah 85%, karena masih banyak yang bayar ke-tetangga sebelah (Red: Depok,dsb). Dan jiika memang tidak ada ‘kesepakatan dengan tetangga-sebelah tersebut, hendaknya Pemkab Bogor dan instansi terkait lebih sering ‘sosialisasi agar masyarakat Kabupaten Bogor segera memutasikan kendaraannya (berplat B,dsb) ke Kabupaten Bogor (plat F) sehingga potensi PKB kab.Bogor akan selalu maksimal, jika tidak mampu maksimal, mungkin pejabatnya yang wajib ‘di-mutasi’, ….halooowww….halooowwww, halooowwww…..”, sapa saya, karena seluler Lae sunyi-senyap. Setelah lama tak ada reaksi , saya pun semakin yakin bahwa ini pasti karena masalah klasik, Pulsa habis, baterai lowbatt atau sedang diground. Ya sudahlah..
.
(Arief P.Suwendi, Ketum Persatuan Relawan Indonesia (PERI) & Penasehat Indonews Bd.Media & Event Organizer)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook