JARO ADE : HUKUM BERAT PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK

JARO ADE : HUKUM BERAT PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK

Indonews, Bogor – Dewan Penasehat Relawan Bogor Jadi Kapayun (RBJK) Herman M. Noor, akan terus mengawal dan mendampingi Korban kejahatan seksual pada anak yang terjadi di Sentul Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Menurut hasil investigasi kami, Herman meyakini bahwa tiga orang pelaku dapat dikenakan pidana sesuai UU no 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ancamannya hukuman mati dan bisa juga dikebiri.

Lebih lanjut ia menerangkan, perlakuan bejat yang dilakukan oleh ketiga pria yang bekerja di salah satu rumah produksi (PH) pengisi acara di stasiun televisi swasta tersebut terjadi pada akhir tahun lalu.

Ia bersama keluarga korban dan korban ke kantor Komnas PA di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, meminta Komnas PA membantu dan mendampingi, sehingga kasus ini segera diproses. Pasalnya kasus ini seperti hilang ditelan bumi, katanya pada Indonews, jumat (06/04/18)

Kasus ini sendiri terjadi pada akhir November 2017 yang lalu, dengan nomor : LP/B/1232/XI/2017/JBR/RES BGR.


Jaro Ade  yang juga mantan Ketua DPRD Kab Bogor dan Calon Bupati Bogor periode tahun 2018 – 2023 ini meminta agar pelaku kekerasan seksual terhadap anak dijatuhi hukuman berat dan maksimal.

Dirinya berharap melalui hukuman berat tersebut akan memberi efek jera kepada pelaku. Siapa pun itu yang menghancurkan masa depan anak-anak dan menjadikan pelajaran bagi orang lain agar tidak bertindak serupa.

“Saya berharap pelaku bejat seperti ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Dengan harapan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku tersebut. Kasihan anak-anak harus merasakan tekanan psikis, dan rusak masa depannya,” tegas Jaro Ade yang dikenal Supel dan peduli sama masyarakatnya ini, pada Indonews saat dihubungi.

Ia melanjutkan, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat serta martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Terpisah, Ketua Umum Komisi Perkindungan Anak (Kamnas PA) Republik Indonesia Arist Merdeka Sirait menegaskan, tidak ada kompromi hukum terhadap pelaku UU no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Kejahatan pencabulan atau persetubuhan terhadap anak itu merupakan kejahatan luar biasa. Kalau pun ada perjanjian perdamaian yang dilakukan antar pihak korban dan pelaku, itu hanya meringankan dalam persidangan bukan menghilangkan pidana,” tegas Arist.

Ia memaparkan, pihaknya bersedia untuk mendampingi korban dalam perkara yang menimpa warga Sentul itu. “Komnas PA sangat siap untuk mengawal proses hukum perkara ini” tukasnya.(R. Iyan Mufti)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook