Dugaan Kecurangan Pilbup Bogor Segera Diproses MK

Dugaan Kecurangan Pilbup Bogor Segera Diproses MK

BOGOR INDONEWS – Dugaan kecurangan pemilihan bupati (pilbup) Bogor periode 2018-2023 segera diproses Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Hal itu terjadi karena pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Bogor dengan nomor urut 3, Jaro Ade-Inggrid Kansil mengajukan gugatan, Selasa (10/7).

Herdiyan Nuryadin selaku kuasa hukum pasangan Jaro Ade-Inggrid Kansil mengatakan,  gugatan ini diajukan karena ada temuan dugaan kecurangan terkait DPTB (Daftar Pemilih Tetap Tambahan) dan dugaan politik uang pada pelaksanaan pilkada 27 Juni 2018.

Menurut Herdiyan, gugatan itu sudah didaftarkan pada Selasa (10/7) sore ke MK Jakarta dengan nomor: APPP30/1/PAN.MK/2018. Termohon adalah Komisi Pemilihan Umm (KPU) Kabupaten Bogor.

Herdiyan mengaku sudah menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun visual untuk bahan melakukan gugatan ke MK.

“Kami sudah siapkan bukti-buktinya. Gugatan kami berkaitan dengan dugaan kecurangan DPTB dan politik uang,” kata Herdiyan kepada wartawan, Rabu (11/7).

Dengan adanya gugatan itu, KPU  Kabupaten Bogor pun menunda penetapan pasangan calon  bupati dan wakil bupati Bogor terpilih pada Pilkada 2018.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti juga membenarkan hal itu. Dia mengakui penundaan terjadi karena ada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK yang diajukan tim Jaro Ade-Inggrid Kansil.

“Belum dilakukan penetapan karena ada gugatan ke MK,” kata Haryanto sambil menambahkan, gugatan tersebut juga sudah terdaftar di MK, sehingga penetapan bupati Bogor harus menunggu hasil putusan MK. 

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, jika ada pihak yang tidak puas, dan memiliki cukup alat bukti, maka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke MK.

“Kalau tidak puas, dan memiliki cukup alat bukti silahkan mengajukan gugatan ke MK ,” katanya saat berkunjung ke Kabupaten Bogor, Kamis(12/7).

Ia meyakini, dari banyaknya permohonan mengenai sengketa Pilkada yang masuk ke MK, tidak sampai 30 persen yang bakal ditindaklanjuti oleh MK.

“Yang kekalahannya antara dua persen sampai tiga persen saya yakin akan diperhatikan oleh MK,” jelasnya.

Tjahjo menerangkan, MK cukup akomodatif dengan melihat undang-undang yang ada, dan mencermati berbagai perkembangan dari pilkada yang ada.

“Saya kira undang-undang memberikan ruang, bisa lewat panwas, bawaslu, MK,” terangnya.

Dirinya menambahkan, untuk pengumuman resmi dari KPUD akan dilakukan sesuai dengan aturan, karena KPU sudah memiliki tahapan persiapan memasuki pileg dan pilpres.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil pleno tingkat kabupaten, pasangan Jaro Ade – Ingrid Kansil hanya berselisih sekitar 2,3 persen suara dari pasangan Ade Yasin – Iwan Setiawan. Jadi kemungkinan besar sengketa Pilkada di Bumi Tegar Beriman ini akan diproses oleh MK. (*/Iyan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook