Gugatan Jaro Ade-Ingrid Diterima MK, Pilbup Bogor Bakal Diulang?

Gugatan Jaro Ade-Ingrid Diterima MK,
Pilbup Bogor Bakal Diulang?

INDONEWS, BOGOR – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa Pilbup Bogor  dengan nomor perkara  28/3/PAN.MK/2018.di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018) 

“Gugatan itu diajukan oleh pasangan cabup dan cawabup Jaro Ade dan Ingrid Kansil” 

Sidang perdana ini juga dihadiri oleh Ketua KPUD Kab. Bogor Haryanto Surabakti dan Komisioner Divisi Hukum KPUD Kab. Bogor Erik Fitriadi, Komisioner Panwaslu Kab. Bogor Irvan Firmansyah.

Kuasa Hukum Pemohon Herdiyan Nuryadin mengatakan, kamimengajukan tujuh gugatan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor.

“Ada beberapa poin perkara. Pertama permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Pilbup Bogor 2018. Perselisihan hasil pemilu tidak semata mata dari perolehan suara, namun juga ada pelanggaran administrasi pidana. diantaranya tidak sahnya suara daftar pemilih tambahan yang tidak jelas dan mencapai 77.000,” kata Herdiyan di Gedung MK, Kamis (26/7/2018l

Dia menerangkan dengan dibatalkannya hasil pleno perolehan suara Pilbup Bogor dan dihilangkannya daftar pemilihan tambahan yang tidak jelas, maka perolehan suara pasangan Ade Yasin – Iwan Setiawan (Hadist) berubah dari 912.221 menjadi 847.008.

“Dengan berubahnya perolehan suara pasangan Hadist menjadi 847.008 maka pasangan JADI bisa ditetapkan menjadi pemenang karena perolehan suaranya mencapai 859.444. Kenapa pasangan Hadist suaranya berkurang itu karena kami punya bukti-bukti kuat yang akan kami sampaikan dalam sidang selanjutnya,” terangnya.

Lanjutnya Heryadin menjelaskan, dengan bukti-bukti yang ada, dirinya yakin pasangan Hadist bisa di diskualifikasi atau Pemkab Bogor harus melakukan pemilihan suara ulang atau Pilbup ulang.

Ketua KPUD Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti mengaku baru mengetahui isi gugatan yang disidangkan oleh pemohon. Dan pihaknya diberikan waktu hingga empat hari sebelum tanggal (31/7) dengan agenda sidang menyiapkan jawaban dari pemohon.

Perihal jika MK memutuskan untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) dan soal anggarannya, Haryanto tak mau berandai-andai.

“Untuk itu saya tidak mau berandai-andai, dan yang jelas untuk anggaran pilkada ada di Pemerintah Kabupaten Bogor melalui APBD tingkat II,” ujarnya

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menerangkan, untuk sidang sengketa Pilkada Kab. Bogor baru mendengarkan keterangan dari pemohon, dan termohon dalam hal ini KPUD Kab. Bogor diberikan waktu hingga tanggal 31 Juli 2018, untuk menyiapkan jawaban dari gugatan yang dilayangkan oleh termohon.

Setelah agenda pemeriksaan pendahuluan, sidang sengketa Pilkada 2018 akan dilanjutkan dengan pembahasan perkara dan pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 6-8 Agustus. Selanjutnya, MK baru membuat putusan pada 9-15 Agustus mendatang

Ada pun pengucapan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, serta gubernur dan wakil gubernur akan dilakukan pada 18-26 September.

“Dan yang perlu diketahui, saat ini MK tidak hanya terpatok pada selisih suara berdasarkan pasal 158 UU No. 8 tahun 2015 tentang pilkada serentak yang hanya dapat disengketakan jika selisih suara maksimal 0,5% dari jumlah DPT minimal diatas satu juta,” kata Fajar

“Yang terpenting buktinya itu kuat, maka bisa terus berlanjut ke sidang berikutnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, untuk menerima gugatan terkait sengketa pilkada, MK itu tidak hanya terpatok selisih suara saja, tapi juga bukti kecurangan,” tegasnya.

Fajar menambahkan keterangannya, sebelum para hakim mengambil keputusan, pasti dalam sidang berikutnya akan mendengarkan juga keterangan dari saksi ahli, Bawaslu, hingga KPU. (*/Iyan)

Facebook Comments

1 Comment

  1. jika memang menang mudah mudahan AMANAH

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook