Warung Kopi BOGOR KAPAYUN ! Daripada bisnis Cilok atau Seblak “BISNIS PENGGELEMBUNGAN SUARA LEBIH MANTAP ?”

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN!
Daripada bisnis Cilok atau Seblak
“BISNIS PENGGELEMBUNGAN SUARA LEBIH MANTAP ?”
.
Indonews, Bogor – Pasca Pemilihan Umum Nasional maupun internasional, masalah kasus penggelembungan suara kemudian berujung pada hukum. Termasuk di Indonesia, sebut saja kasus PSU-Pemungutan suara ulang ) di TPS-1 Desa Tambar saat Pilbup Jombang thn.2018, TPS Kelurahan Bontoduri dan Kel.Pabaengbaeng kecamatan Tamalate VS KPU kota Makasar saat Pilwakot Makasar thn.2018, Vonis hukuman 3 bulan penjara kepada Ketua KPPS TPS-7, Desa Kanjilo, kecamatan Barombong, Sulawesi karena menggelembungkan suara caleg dari seharusnya 46 suara menjadi 124 suara saat Pilbup thn.2014, Vonis 1 tahun penjara kepada wakil ketua DPRD Kab.Brebes – Deddy YS karena memberikan uang Rp.15 juta kepada PPK – Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, kabupaten Brebes saat pileg thn.2009 lalu dan berbagai contoh lainnya.
.
Semua ini ibarat mimpi buruk dari waktu ke waktu untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang ‘amanah dan Pemilu yang jujur. Dan apakah ini terjadi di Pilbup Bupati Bogor thn.2018-2023?
.
Saya pun mencoba mencari tahu dan sumber yang dapat terpecaya adalah melalui Pemimpin Redaksi INDONEWS – Jonny Sirait,Amd atau yang akrab kami panggil ‘Lae Jonny. Beberapa kali saya telepon masih belum angkat, saya pun kembali ke aktifitas awal disebuah kamar hotel kecil di Wonosobo, Jawa Tengah. Yaitu, sikat gigi. Tak lama seluler berdering rupanya dari Lae Jonny. “Horas abangda, maaf tadi sedang parkir. Siap perintah abangda”, kami pun asik kepada hal diatas.
.
Kata Lae Jonny, saat ini Publik menduga jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab.Bogor ada main untuk memenangkan paslon tertentu . Dugaan itu diungkapkan usai sidang lanjutan sengketa Pilbup Bogor di Mahkamah Konstitusi Jakarta, pekan lalu.
.
“Bahkan muncul rumours lainnya dimana ada ‘dugaan jika  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab.Bogor telah menerbitkan surat keterangan pengganti KTP-el (Suket) tanpa rekam. Maaf abang sedang dimana ini?”
.
“Aku sedang di Wonosobo Lae”,..”Mantap ada kegiatan apa?”,..”Ah main saja kebetulan teman sekolah kita, kakak kelasmu sekarang berdinas di Polres Wonosobo, kangen-kangenan saja, ceritera-ceritera lucu..”,..”Ogh aku pikir, siapa namanya bang?”, ..”Aku bisikan saja ya?”, ..saya pun menyebut nama itu. “Ogh mantaplah , salam hormat untuk beliau bang, berarti ini acara reuni kecil ya?”,..”Iya,ahahaha..”, ..”Ahahah, aku pikir sedang kampanye Jokowi 2 Periode..”,..”Ahahaha..beda frekwensi ini”.
.
Kemudian Lae Jonny meneruskan lagi, dugaan lainnya adalah adanya surat yang dikeluarkan oleh KPU kab. Bogor dengan nomor.449/PL.0301.SD/3201/KPU-Kab?VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 perihal antisipasi kekurangan surat suara pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). “Ini sedang kami dalami bang, teman-teman sedang investigasi”,tambah Lae Jonny
.
Tiba-tiba seluler terputus, alamak, baterai handphone saya habis karena lupa charge semalam. Saya termenung, sekaligus membayangkan tentang bagaimana kabar AS, TN ,DD dan lainnya yang divonis 6 tahun penjara karena kasus tindak pidana Pileg kota Cimahi , Jawa Barat thn.2014 lalu dengan dakwaan perbuatan pidana manipulasi suara.
.
Setelah baterai terisi cukup saya telepon Lae Jonny kembali, hingga kemudian putus karena ada kegiatan lain. Untuk melengkapi informasi, saya mencoba menelepon seorang sahabat yang juga advokat hukum muda, Sangap Sidauruk,SH,MH ; “Begini contoh yang sederhananya, ada seorang yang mencuri ayam, yang kita pertanyakan adalah dia mencuri karena lapar atau memang sudah terbiasa mencuri, ini akan beda pendalaman hukumnya. Antara mencuri karena lapar dengan biasa mencuri, habbit, itu akan beda hasil hukumnya. Nah jika ini sengaja dilakukan dalam hal penggelembungan suara termasuk indikasi adanya suap, juga berbeda hasil hukumnya..”, kata Sangap.
.
Ditambahkan, Bilapun bisnis seblak atau cilok dianggap bisnis kecil dari sudut keuntungan tapi jelas jauh lebih terhormat dan membahagiakan pada akhirnya. Melihat perkembangan para pelaku yang semakin banyak maka perlu dibuat perasaan jera bagi pelaku dan rasa takut bagi yang akan berbuat dengan cara sanksi pidana yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Ada 2 pelanggaran yang sanksinya tidak diatur dalam UU Pilkada, yaitu perbuatan penggelembungan suara dan politik uang padahal kedua perbuatan itu bukan masalah administratif tapi jelas perbuatan pidana dan berakibat signifikan terhadap demokrasi. Oleh karena itu 2 pelanggaran itu dimasukkan ke pidana umum atau KUHP. Penggelembungan suara dikenakan Pasal 263 tentang pemalsuan surat dengan ancaman 6 tahun dan Politik uang dikenakan Pasal 149 KUHP tentang penyuapan dengan ancaman hukuman sembilan bulan penjara. Sangap pun mengakhiri selelulernya karena mau sidang,’Mauliate Bang !

Dan saya semakin yakin saja bahwa Bisnis Cilok atau Seblak kalah pamor dan kurang profit dibanding dengan bisnis penggelembungan suara dimusim pemilihan umum. Agh sudahlah, ahahahah…… (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia dan Penasehat Media Ummat dan Indonews bidang media & event organizer)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook