Disdukcapil Kabupaten Bogor Manipulasi Suket?

Disdukcapil Kabupaten Bogor Manipulasi Suket?

BOGOR INDONEWS – Pengacara pasangan calon (Paslon) Bupati Bogor periode 2018-2023 nomor urut 3 Jaro Ade-Angrid Kansil, menduga ada manipulasi Surat Keterangan (Suket) dari Disdukcapil. Baik pemalsuan data, data ganda, dan sejenisnya.

Herdiyan Nuryadin, SH., MH., CLA  selaku kuasa hukum paslon Jaro Ade-Angrid Kansil mengungkapkan, berdasarkan bukti yang diperoleh, telah terjadi ketidakcocokan Penduduk yang melakukan perekaman dengan SUKET yang di cetak oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, per periode 29 April 2018 s/d 26 Juni 2018.

“Suket yang dicetak Disdukcapil 133.386 sementara Penduduk yang melakukan perekaman 44.146 dari data tersebut terjadi perbedaan yang fantastis dimana selisihnya 89.240,” ujar Herdiyan pada Indonews di Kantornya Selasa (07/08/2018) 

Sementara pada Surat edaran mendagri No 471/1768/SJ tertanggal 12 mei 2016, menerangkan “bahwa penduduk tersebut  benar-benar sudah melakukan perekaman KtP-El dan sudah terdata dalam database kependudukan baru bisa mendapatkan Suket,” tegas Herdiyan

“Inilah yang harus dijelaskan ke publik oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, mengapa ada 89.240 Suket tanpa ada penduduk melakukan perekaman KTP-el,”ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, R.H. Oetje Subagdja. S.P mengungkapkan, semua suket yang dikeluarkan sudah berdasarkan data base yang dimiliki Dukcapil Kabupaten Bogor, katanya pada Indonews di kantornya yang pada saat wawancara tersebut didampingi Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk disdukcapil kabupaten Bogor, Dadan.

Dia membenarkan, “jumlah Suket yang dicetak per periode 29 April 2018 s/26 Juni 2018 sejumlah 133.386, serta Suket yang dicetak tersebut  benar-benar penduduk yang sudah melakukan perekaman KtP-El,” terang Oetje

Lebih lanjut Oetje menyebutkan, bagi pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun  pada saat hari H pencoblosan, disdukcapil tetap membuka pelayanan  agar masyarakat bisa memperoleh hak politik sebagaimana mestinya, tegasnya

Ia menepis adanya tudingan bahwa pihak Dukcapil sengaja melebihkan pencetakan suket untuk menguntungkan pasangan salah satu calon Bupati tertentu dalam perhelatan pilbup Bogor 2018.

“Tidak benar itu jika ada yang menyebut bahwa kami melebihkan pencetakan Suket, kami nyatakan itu tidak benar sama sekali dan kami siap membuktikan bila memang diperlukan,” katanya.dengan penuh keyakinan dan hal itu juga di benarkan oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran penduduk.

Terkait hal itu, Indonews menghubungi salah satu pengamat hukum dari Jakarta, Sangap Sidauruk,SH,MH, dia menyampaikan, “manipulasi suket merupakan pelanggaran hukum serius,”katanya melalui telepon selulernya.

“Tidak semua pelanggaran yang berhubungan dengan Pilkada hanya dijerat pakai UU Pilkada. Misalnya jika ada insiden kekerasan selama Pilkada, itu bisa dijerat KUHP. Nah pemalsuan data atau manipulasi suket bisa dijerat pula dengan UU Administrasi Kependudukan,” tutur Sangap.

Sangap menambahkan, suket yang diterbitkan Disdukcapil harus sesuai dengan data base kependudukan. Jika suket yang terbit datanya tidak sesuai, itulah yang dimaksud manipulasi. Apalagi jika itu menguntungkan paslon tertentu.

Ancaman hukuman bagi pelanggar UU Administrasi Kependudukan juga tidak main-main. Minimal 6 tahun penjara. “Jika ada bukti bahwa suket dimanipulasi, 1 lembar pun itu sudah bisa dijerat,” ungkap pengacara muda itu.

Diberitakan sebelumnya, paslon bupati dan wakil bupati  Jaro Ade-Inggrid Kansil mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Gugatan itu diajukan karena ada dugaan kecurangan pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor, khususnya terkait DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan) dan dugaan politik uang.

Gugatan tu didaftarkan  ke MK  Jakarta dengan nomor: APPP30/1/PAN.MK/2018. Termohon adalah KPU Kabupaten Bogor.
Dengan adanya gugatan itu, KPU  Kabupaten Bogor pun menunda penetapan pasangan calon  bupati dan wakil bupati Bogor terpilih pada Pilkada 2018.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti juga membenarkan hal itu. Dia mengakui penundaan terjadi karena ada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK yang diajukan tim Jaro Ade-Inggrid Kansil. “Belum dilakukan penetapan karena ada gugatan ke MK,” kata Haryanto. Menurut dia, penetapan bupati Bogor harus menunggu hasil putusan MK. 

Untuk diketahui, berdasarkan hasil pleno tingkat kabupaten, pasangan Jaro Ade – Ingrid Kansil hanya berselisih sekitar 2,3 persen suara dari pasangan Ade Yasin – Iwan Setiawan.(Iyan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook