Sub Penyalur Untuk Mewujudkan Program Membangun Indonesia Dari Pinggiran

Sub Penyalur Untuk Mewujudkan Program Membangun Indonesia Dari Pinggiran

Indonews, Bogor – Untuk mewujudkan Program membangun Indonesia dari pinggiran dan penekanan biaya distribusi BBM agar lebih murah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memastikan percepatan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga secara nasional. Upaya itu dilakukan lewat “Sosialisasi dan Koodinasi bersama Stakeholder terkait Percepatan Pengoperasian Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional”  di Hotel The alanaa Sentul Bogor, Kamis  (13/09/2018).

Tampak hadir dalam acara Sosialisasi tersebut diantaranya, Kepala  BPH Migas  Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, MT, Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo, Ka. Biro Hukum KESDM atau yang mewakili,  Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi, Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Drs. Supriadi, Msi, Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang mewakili, Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) atau yang mewakili, Commercial Director PT AKR Corporindo, Tbk, Direktur BBM BPH Migas, dan Para Pimpinan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten.

Fanshurullah Asa pada saat itu mengatakan sebagai tindak lanjut implementasi sub penyalur maka BPH Migas menggelar kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi amanah UU 22 tahun 2001 tentang Migas di ayat 2 disebutkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat orang banyak di seluruh NKRI.

“Pemerintah Daerah sangat mendukung terhadap Sub Penyalur sebagai bentuk kepeduliannya kepada pemenuhan kebutuhan BBM masyarakatnya, dan sampai saat ini telah terbangun 260    unit Sub Penyalur walaupun belum dapat di operasikan,” katanya.

Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa Sub Penyalur identik dengan Pengecer, kedua hal tersebut sangat berbeda, Pengecer menjual BBM dengan harga yang ditentukan oleh Pengecer itu sendiri, akan tetapi harga BBM di Sub Penyalur diatur oleh Pemerintah Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga sedang mengusulkan agar pembiayaan pembangunan Sub Penyalur bisa melalui Dana Desa / Bumdes, dan hal itu bisa jadi sebagai PAD setempat,” ungkapnya

Sedangkan Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo, pada paparannya menguraikan syarat untuk menjadi sub penyalur BBM tertentu diantaranya:Harus memiliki badan atau unit usaha. Untuk yang berminat untuk menjadi sub penyalur dari bahan bakar ini diwajibkan untuk memiliki kegiatan usaha dagang atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. (BUMdes).

Di samping itu lokasi harus memenuhi standar keselamatan dan lingkungan, harus memastikan bahwa lokasi tempat pendirian sub penyalur ini sudah memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi, tidak boleh asal pilih tempat. Harus melalui berbagai prosedur dulu sebelum didirikan. Baik itu meliputi tempat penyimpanan,” pungkasanya. (Dira)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook