DPT Pileg & Pilpres Kisruh,  Gakumdu Panggil KPU Bogor

DPT Pileg & Pilpres Kisruh, 
Gakumdu Panggil KPU Bogor

Indonews, Bogor – SEJUMLAH anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan petinggi partai di Kabupaten Bogor dipanggil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Pemanggilan itu berkaitan dengan kisruh daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilres) 2019.

Pemanggilan itu dibenarkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi. Dia mengàku sudah dimintai keterangan sebagai saksi terkait jumlah daftar pemilih  di Kabupaten Bogor.

Dalam keterangannya, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Kabupaten Bogor ini menyatakan bahwa KPU  bukan hanya terlambat menyerahkan DPT. Menurut dia, KPU juga diduga melanggar hukum sesuai UU No 7 pasal 208, termasuk DPT pemilu bermasalah bisa masuk pasal berlapis sesuai UU No 7 tahun 2017 pasal 510.

“Yang perlu dipahami bersama, tahapan untuk DPT Pemilu 2019 adalah pertama DPT pemilu terakhir 2018 (Pilkada berjumlah 3.294.825), kedua pemilih pemula, TNI, dan Polri yang pensiun dengan nama DP4, dan di prediksi jumlahnya (120.535). Semua itu baru menjadi DPSHP berjumlah 3.415.360. Ketiga, pemilih tambahan saat Pilkada (DPTB berjumlah 77.602),” beber Ade di Bogor, Senin (1/10).

Dia menjelaskan, yang menggunakan hak pilih dengan E-KTP dan surat keterangan pemilihnya diperbolehkan oleh aturan itu satu jam, yaitu pukul 12.00-13.00 WIB.

“Saya berharap masyarakat yang memiliki hak memilih tidak hilang. Karena satu suara pemilih di Pilpres 2019, sangat menentukan siapa presiden ke depan,” sambungnya.

Dia menduga, polemik itu dikarenakan KPU membongkar kotak suara untuk mengambil ATB KWK yang isinya DPT tambahan saat Pilkada 2018 untuk kepentingan pemilu 2019, langsung diberikan kepada Pantia Penyelenggara Kecamatan (PPK) untuk pendataan dan langsung dimasukan ke DPT pemilu 2019.

“Saya menduga ATB KWK ini kosong dan tidak ada nama pemilih, maka PPK dan KPPS akan kesulitan apa yang mau diinput,” ujarya.

Kalaupun ada beberapa pemilih yang ada di ATB KWK sebagian besar tidak ada nama-nama pemilih DPTB, maka semua itu akan terkendala nama pemilih tambahan.

Apalagi, sambung dia, masuknya data di dalam DPT terjadi penolakan sistem SIDALIh yang dimiliki KPU. Karena memasukan nama pemilih harus sesuai nama dan tempat tinggalnya.

Dirinya mengingatkan, agar KPU dan PPK jangan sampai merubah ATB KWK karena setelah diambil dalam kontak dokumen tersebut harus sama saat di ambil dari dalam kotak.

“Jika ada yang mencoba mengubah, ini akan menjadi masalah pidana pemilu. Selama saya diminta keterangan oleh Bawaslu sama Gakkumdu, semuanya cukup profesional untuk menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Sebelumnya, seorang warga Ciampea, Kabupaten Bogor, Encep Hendrik S melayangkan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam laporan bernomor: 001/LP/PL/Prov/13.00/IX/2018, Encep menyebutkan KPU Kabupaten Bogor tidak memberikan salinan DPT Pemilu 2019 kepada partai politik peserta pemilu 2019 di tingkat kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor pada Rabu (12/9), Encep menyebut pelanggaran ini diduga dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bogor. (R. Iyan/***)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook