Ketua DPD Golkar Gugat KPU

DPT Pileg dan Pilpres 2019 Kabupaten Bogor Kisruh.

INDONEWS BOGOR – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhendi akan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kisruhnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 
“Ya, kami dari partai Golkar akan melakukan gugatan sengketa DPT 2019 agar masyarakat pemilih tidak kehilangan haknya. Jika masyarakat tidak ada namanya di DPT, itu sama artinya menghilangkan kedaulatan rakyat,” kata Ade Ruhendi kepada Indo News, Rabu (17/10).
Menurut Jaro Ade, panggilan akrab Ade Ruhendi, pemilih adalah persoalan penting dalam sebuah kontestasi. Bahkan, di dalam konstitusi, pemilih adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat.
“Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Bahkan dalam Pasal 6A ayat (1) juga dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat,” tandasnya.
Berdasarkan undang-undang tersebut, kata dia,  rakyat sebagai pemilih merupakan bagian yang sangat penting. Hal itu dikatakan Jaro Ade menanggapi laporan seorang warga Ciampea, Kabupaten Bogor, Encep Hendrik S kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat.
Dalam laporan bernomor: 001/LP/PL/Prov/13.00/IX/2018, Encep menyebutkan KPU Kabupaten Bogor tidak memberikan salinan DPT Pemilu 2019 kepada partai politik peserta pemilu 2019 di tingkat kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor pada Rabu (12/9), Encep menyebut pelanggaran ini diduga dilakukan oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bogor.
“Saya tahunya pada 4 September 2018 dari Kang Ade Jaro (Ade Ruhandi. Bahwa beliau belum menerima salinan DPT Pemilu 2019 yang tidak bisa diubah setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bogor tanggal 21 Agustus 2018,” ujar Encep.
Menurut  Encep, sesuai peraturan PKPU No 5/2018, KPU harusnya memberikan salinan DPT kepada peserta pemilu sejak tanggal 22 sampai 28 Agustus 2018.
“Tidak ada kerugian bagi saya selaku pelapor. Tapi tahapan Pemilu harus dijalankan KPU. Saya juga bukan dari partai politik peserta pemilu. Saya hanya masyarakat biasa. Hanya memberi informasi saja karena memang benar adanya dugaan pelanggaran pemilu,” ujar Encep saat Bawaslu melakukan klarifikasi. 
Terkait laporan Encep tersebut, Ketua DPD Parta Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi memberikan kesaksian kepada Bawaslu. Bahkan sesuai surat edaran KPU, Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dilaksanakan Rabu (17/10) .
“Jadi terkait kisruh DPT ini perlu perhatian khusus Mendagri, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Jamwas, Jam Pidum, KPU RI, Bawaslu RI, Kapolda Jawa Barat, Kejati Jawa Barat, KPUD Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat, Kapolres Bogor, Kejari Cibinong,” tegas Jaro Ade.
Dia menilai, dugaan kisruh DPT di Kabupaten Bogor ini harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, selain wilayah penyangga Ibukota, Kabupaten Bogor juga memiliki jumlah pemilih yang cukup banyak yakni sekitar 3,4 juta pemilih.
“Sudah selayaknya perlu tindakan tegas dari para pimpinan lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Harus ada sanksi tegas kepada perangkat di bawahnya jika bermain-main dalam menjalankan tugas sebagai garda terdepan berlangsungnya demokrasi,” pungkas Ade.
Seperti diketahui, DPT di Kabupaten Bogor berjumlah 3.415.593 pemilih, terdiri dari 1.747.411 laki-laki dan 1.668.182 perempuan yang tersebar di 14.907 Tempat Pemungutan Suara (TPS). (R. Iyan Mufti/***)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook