Warung Kopi BOGOR KAPAYUN ! “BUNG KARNO & SEMANGAT JARO ADE?” .

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN !
“BUNG KARNO & SEMANGAT JARO ADE?”
.
Indonews, Bogor – “Kalian hanya punya waktu tidak lebih dari 30 menit, karena agenda Paduka sangat padat”, bisik ajudan cantik bernama Rahlan – mantan sniper Polwan India. Saya dan Pimred Indonews – Jonny Sirait,Amd pun bergegas masuk ruang tamu Istana Tampaksiring, Bali. Disana sudah duduk Presiden Ir.H. Sukarno (Bung Karno) ditemani beberapa penari cilik Bali. Kemudian kami pun berebut menyalami ‘Putra Sang Fajar ini dengan takjim , dan beliau mempersilahkan duduk. “Saya sudah baca WA kalian tadi pagi, kalian bertanya tentang  pandangan saya tentang  bagaimana upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada?”, tanya Bung Karno (BK) sambil merapihkan letak kopiahnya. Kami mengangguk.
.
“Pemilu baik Pilpres dan Pilkada  merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi, serta mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian, proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga.   Yang terdasar atas kesuksesan atau tidaknya, sejauhmana peran dan partisipasi masyarakat. Pertimbangan rasional dengan menjadi pemilih cerdas perlu terus-menerus disosialisasikan, sehingga nantinya diharapkan dapat terpilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kualitas yang tinggi.Itu tanggung-jawab kita semua, penyelenggara dan peserta, sejak dari Kemendagri, KPU/KPUD, Bawaslu, Parpol pengusung, Timses , Panwaslu termasuk para calon Pilpres dan Pilkada juga Pers. Semua punya tanggung-jawab yang sama..”, Bung Karno memanggil ajudan cantik itu , beliau mengingatkan untuk menyiapkan sarapan bubur kacang hijau dan teh pahit Bali. Saya mengedipkan mata kepada ajudan itu, tapi si cantik ini malah memonyongkan mulutnya.’Ahaay..
.
Kemudian beliau meneruskan, suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara dan peserta saja. Namun demikian, juga harus didukung seluruh pemangku kepentingan pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Hal ini secara tegas diamanatkan pada pasal 434 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu. Pemerintah pusat  dan pemda dalam koordinasi pelaksanaan pemilu harus punya persepsi yang sama, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kelancaran pemilu serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.Khususnya tentang ‘kejujuran akan suara rakyat yang tidak akan di manipulasi alias di akali, apalagi jika dilakukan oleh penyelenggara karena kepentingan materi atau jabatan, itu yang ‘nggak benar.Karena Tuhan pun akan marah jika itu terjadi, ingat SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN.
.
Dari 171 Pilkada serentak tahun 2018 lalu , khususnya di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota jumlah daftar pemilih tetap (DPT)  mencapai >  152.079.997 orang, ini termasuk tinggi era-pasca Reformasi 1998 karena mencapai lebih dari 72%.Berarti partispasi msyarakat demikian tinggi untuk adanya perubahan dalam berdemokrasi dan mimpi menjadikan bangsa dan negara ini lebih baik dari 10 tahun sebelumnya demikian besar. Sayangnya dicederai oleh adanya 35 kasus yang terindikasi politik uang (money politic) sebagaimana yang disampaikan Bawaslu bulan Juni 2018 lalu, dalam arti ini disaat masa tenang ya. Apalagi pasca Pilkada. Saya ada catatan bahwa ada sekitar 63 sengketa Pilkada 2018 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun di akhir bulan Juli KPU mengatakan 28 sengketa atas 17 Pilbup dan 11 Pilwalkot, data detil kalian cari sendiri ya ?— Kemudian pembicaraan terhenti karena sarapan pagi telah tersaji, kami pun menyantap bubur kacang hijau itu. —
.
SEMANGAT JARO ADE
Tidak lama Bung Karno memperlihatkan beberapa berkas, …..“Saya tidak paham apa yang terjadi Kabupaten Bogor saat Pilkada 2018 lalu. Namun saya menerima salinan ini yang berisi Permohonan gugatan pasangan Jaro Ade – Ingrid  dengan nomor perkara 28/PHP.BUP-XVI/2018 , dimana hal ini terjadi pasca KPU Kabupaten Bogor menetapkan pasangan nomor urut dua, Ade Yasin-Iwan Setiawan ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara > 41,14 %  atau 912.221 suara dari 2.358.564 DPT. Jaro Ade-Ingrid menduga, para penyelenggara pemilu dan Panwaslu Kabupaten Bogor telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan diantaranya  Pelanggaran terjadi di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Hal lain mereka menduga juga adanya selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan perubahan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara setelah rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan. Mereka memandang, pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif..”, Bung Karno membetulkan letak kopiahnya lagi, sambil melempar berkas tadi ke meja, kami diam.
.
“Kalian sudah up-date dari Jaro Ade tentang kelanjutan hal ini?”, taya BK, Lae Jonny memajukan duduknya dan menjawab, “Sudah paduka, kabar terakhir MK membatalkan gugatan mereka dengan berbagai alasan”, Bung Karno mengernyitkan dahi. Lae Jonny meneruskan, “Kemarin sore saya bertemu beliau, diantara pembicaraannya Jaro Ade mengatakan ,”Inii bukan tentang puas atau tidak tentang keputusan MK tersebut, Saya hanya mengingatkan saja bahwa Pemilih adalah persoalan penting dalam sebuah Kontestasi … bahkan didalam konstitusi Pemilih adalah pewujudan dari kedaulatan rakyat. Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD…bahkan dalam Pasal 6A ayat (1) menyatakan: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat… ini makin menempatkan rakyat sebagai Pemilih sebagai bagian sangat penting… karena tidak ada seorangpun rakyat yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang tidak didaftarkan dalam DPT pemilu 2019. Ini selain merupakan tindakan penghilangan hak pilih dan merupakan bentuk pelanggaran pidana pemilu , juga lebih dari itu, yaitu MENGHILANGKAN KEDAULATAN RAKYAT…maka kami dari partai golkar melakukan gugatan Sengketa DPT 2019 agar pemilih tidak  kehilangan haknya..”, kata Lae Jonny…”Itu Jaro ade yang katakan?”, ..”Betul paduka..”, ..”Bagus itu, karena semangat untuk kebenaran dan keadilan niscaya akan mendapatkan banyak kemudahan. Dan Tuhan YME Maha Penetap yang sebaik-baiknya apalagi jika dilakukan melalui saluran hukum yang berlaku. Kalau pun kemudian jauh dari harapan, Tuhan YME Maha Tahu atas semua itu. Lakukan saja upaya-upaya itu karena memang dijamin oleh konstitusi, salam hangat saya untuk Jaro Ade – Ingrid ya. Oke saya pamit, sudah ada agenda lain menanti..”, beliau pun pamit, tinggalah si ajudan cantik sendiri, Lae Jonny yang juga Ketum Bogor Kapayun & Sahabat Jokowi Kerja (Joker) bergegas mencari tempat merokok,  saya mencubit pipi ajudan cantik itu. Matanya melotot, ahaayy…!, Mohon maaf lahir bathin………………… (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews bd.Media dan Event Organizer)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook