Warung Kopi BODESUCI “DANA DESA, DANA KELURAHAN. AYO KITA KORUPSI !”

Warung Kopi BODESUCI
“DANA DESA, DANA KELURAHAN. AYO KITA KORUPSI !”
.
Indonews, Bogor – Berdasarkan Permendagri no.137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, saat ini terdapat 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa di Indonesia.
.
Dana Desa setiap tahun senantiasa meningkat di tahun 2018 ini sekitar Rp.120 trilyun untuk > 74.957 desa di seluruh Indonesia, hingga September 2018  telah terserap baik sekitar > 72% . Sayangnya, niat baik ini  ‘dikotori oleh 102 kepala desa yang menjadi tersangka korupsi dana desa dengan nilai Rp.127 milyar?, dalam tulisan2 saya sebelumnya kepala desa yang melakukan korupsi dana desa saya sebut sebagai MANUSIA BOBROK. 
.
Di bulan Oktober 2018  ini Presiden Jokowi tengah mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan usulan APEKSI – Asosiasi Pemerintahan Kota Sel.Indonesia yang  sejak 3 tahun lalu agar  dana kelurahan masuk dalam postur APBN 2019. Maka dalam hitungan ekstrim saya jika setiap kelurahan mendapat dana@Rp. 500 juta sebagai tahap pertama program mulia ini kemudian dikalikan 8.490 kelurahan, maka kita hanya membutuhkan biaya > Rp. 4.245 trilyun saja.
.
Dana kelurahan itu akan terbagi rata, tidak tebang pilih dalam arti hanya kelurahan – kelurahan  yang mendukung Jokowi   di Pilpres 2014 lalu atau Pilpres 2019 mendatang saja yang akan diberikan dana itu. Ini terbukti dengan penyebaran yang adil dalam pembagian dana desa dan pembangunan infrastruktur sejak thn.2014-2018 lalu. Jadi sangat salah jika ada yang menyebut jika dana kelurahan adalah bagian dari PENCITRAAN JOKOWI, bukankah yang mengusulkan adalah para walikota dari 98 Kota ?”, tanya Pimred Indonews – Jonny Sirait,Amd – saat bertemu di warkop ini
.
“Begini Lae, sejak awal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan rencana pengalokasian dana kelurahan awalnya mencuat saat rapat pemerintah dengan walikota, pemerintah daerah dan DPR. Ada keluhan dari kelurahan di kabupaten yang mengeluhkan tak mendapatkan jatah dari dana desa. Hal itu menurut Sri Mulyani menimbulkan kecemburuan dari kelurahan terhadap pemerintahan desa lantaran tak mendapatkan anggaran. Sehingga muncul ide untuk menganggarkan dana kelurahan agar menciptakan harmonisasi di daerah.Khususnya dalam meningkatkan pelayanan lebih baik lagi..”, kata saya
.
“Lae, kalau tidak salah, telah dipersiapkan dana kelurahan sebesar Rp. 3 triliun dalam APBN 2019. Dana itu berasal dari pos dana desa yang dipangkas dari Rp 73 triliun menjadi Rp 70 triliun. Dana kelurahan itu pun konsepnya juga berbeda dengan alokasi dana desa. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi tidak melakukan formulasi seperti alokasi dana desa yang ada formulanya berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, ketertinggalan mereka. Tapi karena merupakan SKPD jadi nanti Mendagri dan Kemenkeu RI yang  akan membuat keputusan terkait formula pembagiannya,” tambah saya
.
“Sepakat bang kalau demikian, berarti dana kelurahan itu juga merupakan aspirasi dari para lurah seluruh Indonesia yang disampaikan kepada para walikota untuk dipertimbangkan Jokowi. Jikalau memang telah dipersiapkan sekitar Rp. 3 trilyun, berarti di tahap pertama tahun 2019 nanti setiap kelurahan akan mendapat > Rp.355 juta ya?”, tanya Lae Jonny lagi yang juga Ketum Bogor Kapayun & Sahabat Jokowi Kerja (Joker).
.
“Iya sekitar segitulah, yang jelas  dana kelurahan itu bukan seperti dana desa. Itu keinginan semua  lurah melalui walikota yang disampaikan kepada Mendagri, Menkeu dan Presiden. Maka apapun alasannya sangat aneh jika DPR RI menolak  usulan mereka itu, termasuk politikus yang ‘nyinyir. Dana kelurahan itu semacam stimulan. Usulan dana kelurahan ini masih akan dibahas dengan Badan Anggaran DPR RI. Sebelum nantinya benar-benar masuk dalam APBN 2019”, kata saya 
.
JOKOWI, DANA DESA & DANA KELURAHAN
Presiden Jokowi melalui KSP – Kantor Staf Presiden bersama Kementerian terkait secara rutin dan berkala mengevaluasi implementasi Dana Desa di 74.957 desa. Mengawasi 74 ribu desa jelas tidak mudah. Namun Dana Desa sudah mengangkat 8.035 desa tertinggal menjadi berkembang dan ada 2.318 desa mandiri baru. Jadi dampak ke masyarakat desa sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Manfaatnya sangat positif untuk warga desa, karena semua diawali oleh niat baik Jokowi untuk bangsa dan negara besar ini, titik.
.
Mengenai kejelasan payung hukum Dana Kelurahan, payung hukumnya adalah UU APBN yang di dalamnya ada Program Dana Kelurahan. Dana Kelurahan ini masuk ke dalam pos Transfer ke Daerah. Pos Transfer ke Daerah sifatnya adalah diskresi kebijakan fiskal Pemerintah dengan payung hukum UU APBN. Setelah UU APBN disahkan nanti alokasi Dana Kelurahan akan diatur lebih detail melalui Peraturan Pemerintah lalu akan ada Peraturan Menteri Desa PDTT, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa.
.
BODESUCI BUTUH RP. 191, 345 MILYAR ?
Saya dan Lae Jonny pun sibuk ‘mengotak-atik angka Dana Kelurahan yang akan disiapkan pemerintah pusat, khususnya untuk Provinsi Jawa Barat. Saat ini di Prov. Jawa Barat terdapat 645 kelurahan dan 5.312 desa, khusus BODESUCI – Bogor Depok Sukabumi Cianjur adalah sbb; Kota Bogor (6 kecamatan, 68 kelurahan), Kab. Bogor ( 40 kecamatan, 417 desa & 17 kelurahan), Kota Depok ( 11 kecamatan, 63 kelurahan), Kota Sukabumi (7 Kecamatan, 33 Kelurahan ), Kab. Sukabumi ( 47 Kecamatan, 381 Desa, 5 Kelurahan ), Kab. Cianjur ( 32 kecamatan, 354 desa & 6 kelurahan). Berarti khusus di BODESUCI terdapat > 192 Kelurahan X @Rp.355 juta/kelurahan = Rp. 68,160 milyar ?
.
Jika Dana Kelurahan akan membawa kebaikan untuk masyarakat  sebagaimana dana desa selama ini, maka tugas kita adalah ‘mengawal agar Dana Kelurahan itu tidak dikorup oleh Lurah sebagai-mana 102 orang  Kepala desa yang korup dana desa. Termasuk anda yang membaca tulisan ini, khususnya para Relawan Jokowi dimana saja berada. Kita kawal Dana Kelurahan, karena dana itu pun berasal dari berbagai pajak yang kita berikan kepada negara. Inshaa Allah, mohon maaf lahir bathin…. (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews bd.Media dan Event Organizer)

Facebook Comments

1 Comment

  1. Saya sih bukannya ga setuju dgn dana kelurahan ini. Tapi untuk apa? Contohnya aja di kelurahan yg ada di Jakarta sdh cukup ko dengan dana seadanya. Toh kegiatannya ga penting2 amat malahan byk buat jalan ibu2. Mungkin sebelum dana itu turun dikasih tau dulu post2nya untuk apa. Itu aja sih pendapat saya

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook