Warung Kopi BODESUCI, “PARADIGMA KEBANGSAAN ATAU KEBANGSATAN?”

Warung Kopi BODESUCI,
“PARADIGMA KEBANGSAAN ATAU KEBANGSATAN?”
..
Indonews, Bogpr – Dalam berbagai pidatonya, Bung Karno selalu menyampaikan sikap dan sifat positif, diantaranya bahwa untuk merubah kehidupan kita, bangsa dan negara ini, maka terlebih dahulu harus merubah sikap kita agar tidak disebut sebagai ‘Bangsa Tempe’. Optimistis Kebangsaan dan bernegara besar,  ini intinya. Paradigma menjadi bangsa dan negara besar serta tangguh. Lalu buktikan dengan kerja kongkrit karena ini akan ‘membunuh paradigma – paradigma salah yang ada disekitar kita. 
.
Paradigma (Disambiguasi)  adalah model utama, asumsi, pola , metode, konsep, strategi untuk meraih tujuan. Yang disampaikan oleh perorangan atau kelompok. Paradigma bisa dibuat salah atau benar, sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tujuan. Namun jangan paksakan Paradigma Salah untuk benar apalagi jika harus berbenturan dengan etika, norma dan hukum yang berlaku.
.
Semua agama mengajarkan untuk berbuat baik. Namun tidak mengurangi rasa kritis jika itu untuk kebaikan banyak orang. Namun Paradigma yang dipandang baik oleh sekelompok orang bisa salah saat bertentangan dengan hukum, sebagaimana munculnya prilaku ‘baru’ anti-toleransi atas Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an yang merupakan warisan leluhur. Mereka lupa bahwa Paradigma kita sebagai bangsa dan negara besar ini adalah amanah dari Pancasila, UUD 1945 & NKRI. 
.
Tiap orang memiliki paradigma yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal, dan kita boleh berbeda paradigma akan tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa paradigma sayalah yang benar. Kita hanya dapat mempertahankan paradigma kita dengan tetap terbuka terhadap paradigma orang lain. Jika kemudian menjadi masalah hukum maka biarlah penegak hukum yang memutuskan paradigma mana yang benar dan salah, semua asumsi dan diskusi ada disana, sebagaimana kemudian HTI dibubarkan pemerintahan Jokowi (Rabu ,19/08/2017)  melalui Kementerian Hukum dan HAM lantaran dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Maka gugurlah paradigma-paradigma yang telah disusun HTI selama ini. Dan tidak  ada seorang pun yang boleh menafikan dan meng-ingkarinya jika tidak ingin disebut sebagai ‘Pengkhianat Hukum.
.
Paradigma berasal dari bahasa Yunani di tahun 1483 yang berarti suatu model/pola, cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya untuk  mempengaruhi; 1. berpikir (kognitif), 2.bersikap (afektif), dan  3.bertingkah laku (konatif). Maka jika ada yang memaksakan Paradigma salah menjadi benar dan tidak ditunjang etika, norma & hukum yang ada, itu namanya PARADIGMA BANGSAT, alias ‘Tumbila, khewan kecil dikasur ,  yang bisanya hanya menggigit dan menghisap darah manusia. ‘Ahahaha…
.
PARADIGMA SALAH ALA LA NYALLA
Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, yang juga eks-politikus Gerindra – La Nyalla Mahmud Mattalitti usai  bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Surabaya, Sabtu (27/10) lalu kepada pers mengatakan bahwa ia telah meminta maaf kepada Jokowi karena pernah menyebarkan opini negatif ke Jokowi di Pilpres 2014. “Saya minta maaf karena pernah ikut menyebarkan informasi-informasi negatif, termasuk isu-isu Jokowi keturunan dan pendukung PKI saat Pilpres yang lalu,”. La Nyalla memang diikenal sebagai salah satu Jokowi Hatters yang gemar menyebarkan Paradigma salah tentang figur Jokowi. Tentunya cara itu ia lakukan demi ‘sesuatu hal yang menjadi tujuannya terutama jika berhasil ‘melengserkan Jokowi. Alhamdulillah Paradigma salah itu pun gugur dengan sendirinya karena La Nyalla lebih mengedepankan ketentraman diri, bangsa dan negara besar ini daripada ambisi ‘memecah-belah NKRI.’Mantap !
.
PARADIGMA SALAH WAKIL RAKYAT?
Gus Dur pernah katakan jika Senayan (MPR/DPRRI) dipenuhi oleh anak-anak TK, Publik mengatakan Kerja DPRRI itu 4D (Datang, Duduk, Diam, Dengar,  Duit)  atau julukan ‘Tikus Berdasi dan Bersafari pun telah muncul lama ditujukan kepada legislatif baik di DPRRI/DPRD. Ini Paradigma salah , namun menjadi benar karena banyak legislatif  yang ditangkap KPK. “Ahahaha..
.
“…Wakil Rakyat seharusnya merakyat/ jangan tidur waktu sidang soal rakyat/wakil Rakyat bukan paduan suara..”, Demikian potongan lagu  Iwan Fals yang tepat kita nyanyikan untuk mereka disetiap waktu. Karena sejatinya para anggota dewan itu adalah wakil Rakyat, dan wakil rakyat merupakan kepanjangan dari rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. Namun jika para wakil itu sudah seperti paduan suara, apa masih bisa di sebut wakil Rakyat?. Semakin sedih lagi saat KPK memberikan rilis  (Jumat (14/9/2018) bahwa saat ini telah ada > 145 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia yang tersebar di 13 provinsi yang diproses dalam kasus korupsi. Totalnya kalau ditambah dengan anggota DPRRI menjadi 220 orang . 
.
Saya dan Jonny Sirait,Amd – Pimred Indonews menghentikan pembicaraan karena kopi panas telah tersaji, kami pun sibuk dengan kopi itu hingga 5 menit lamanya. Kemudan Lae Jonny  berkata, “Bang, jika ada Calon Legislatif DPRRI/DPD-RI/DPRD-RI yang akan ‘bertempur untuk Pemilu thn.2019 mendatang, apakah dia harus terlebih dahulu merubah paradigma-paradigma salah publik seperti diatas minimal di Dapil-nya?, dan Apa yang bisa dilakukan oleh para caleg itu, bang?”, 
.
“..Paradigma salah tentang semua diatas adalah hukum alam, memang harus berusaha dihilangkan minimal oleh si caleg itu saja sendiri  dengan baik. Karena kalau pun dibuat semacam Kontrak Politik atau Fakta Integritas antara  Caleg dan Masyarakat di Dapil-nya, namun mentalnya memang tidak siap maka saat menjabat ia pun akan menjadi anggota ‘paduan suara juga. Itu yang terjadi atas 220 orang legislatif selama ini. Semua tentang mental, tentang moral . Apalagi tugas para caleg pada Pemilu 2019 itu lebih berat ketimbang pemilu 2014. Sebab, para caleg bakal dituntut untuk mengampanyekan dirinya sendiri, partai politiknya dan calon presiden yang diusung partainya. Format pemilu yang serentak membuat proses kampanye menjadi lebih ramai. Isu-isu kampanye akan bercampur aduk antara pemilu legislatif di tingkat pusat, daerah hingga pemilihan presiden. Kemampuan, intelektual dan profesional caleg menjadi taruhan. Sudah tidak jaman menjual hoaks, kebohongan, janji-janji kosong  dan fitnah. Apalagi yang memecah – belah Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an..”, kata saya
.
“Setuju abangda, Pemilu nasionalnya adalah pilpres, pemilu DPR dan DPD, lalu ada pemilu DPRD provinsi kabupaten kota atau isu-isu eksekutif legislatif, ada isu pilpres, ada isu DPR, DPRD. Namun di Pemilu 2019 semua caleg akan  terfokus pada isu pemilihan presiden.Bagaimana caleg dan timses presiden mampu membuat konsep dan program yang sesuai dengan Paradigma jaman millenial, khususnya menarik hati para millenial yang berjumlah sekitar > 12,7 juta di Pilpres 2019 yad. Paradigma Millenial yang toleran, unity  dan be-smart. Yang mengajarkan mereka tentang Pancasila Harga Mati, Manfaat Dana Desa & Dana Kelurahan bagi Pemberdayaan SDM masyarakat desa, dsb. Begitu ya Bang?”, tanya Lae Jonny yang juga Ketum Bogor kapayun & Sahabat Jokowi Kerja (Joker)
.
“Ya kurang lebih seperti itu ya, Paradigma Millenial yang toleran, unity  dan be-smart. Saya suka istilah itu Lae. Adapun detil legalnya tertuang dalam UU.No.8 tahun 2012 tentang  Pemilu dan aturan dan syarat para calon legislatif (caleg)  DPR, DPD, maupun DPRD. Menurut Husni, apa yang sudah disepakati dalam Undang-undang adalah yang menjadi keharusan bagi tiap parpol untuk menerapkan bagi setiap calegnya. Sementara, jika ada persyaratan teknis lain yang secara spesifik mengatur persyaratan caleg, maka itu menjadi tanggung jawab parpol bersangkutan, dsb “, kata saya lagi.
.
Disaat malam menjelang pekat, saya dan Lae Jonny menyepakati bahwa ; (1).Dalam agama apapun diwajibkan ummatnya untuk tidak korupsi, maka mulailah dari diri caleg itu sendiri. Menyebarkan Paradigma yang benar ttg legislatif. (2).Paradigma Salah dapat dipatahkan dengan kerja kongkrit yang didukung oleh hukum yang berlaku, (3). Membangun bangsa dan negara besar ini adalah dimulai dengan paradigma yang benar ttg Nation & Character Building sebagaimana amanah Pancasila, UUD 1945 & NKRI. (4).Melibatkan generasi millenial sebagai pemilih aktif di Pilpres dan Pileg 2019 sebagai Paradigma Benar menuju pesta demokrasi  yang  Adil & Sehat, (5). Khusus para Caleg di BODESUCI (Bogor, Depok, Sukabumi & Cianjur) harus mampu, menawarkan serta mendiskusikan program ideal & sederhana saja seperti pengawalan Dana Desa, Dana Kelurahan, Pendidikan, Kesehatan , Kemiskinan, Pengangguran  & Pemberdayaan SDM masyarakat desa. Tidak usah muluk-muluk , terbakar janji nanti. Demikian, mohon maaf lahir-bathin… (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews bd.Media dan Event Organizer)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook