Warung Kopi BODESUCI “BAGAIMANA CARA KORUPSI DANA DESA?”

Warung Kopi BODESUCI
“BAGAIMANA CARA KORUPSI DANA DESA?”
.
Saat ini hampir disemua televisi sedang melaporkan temuan-temuan BASARNAS (Badan SAR Nasional) mengenai musibah LION JT-610 , Karawang, Jawa Barat. Termasuk di televisi warung kopi ini, kalau pun terkendala sinyal antene namun cukuplah menjadi kebanggaan melihat kerja mereka. Semua yang ada di warkop demikian serius menontonnya, apalagi ada ARUMSARI, putri sulung Abah pemiilik warkop ini. Yang jarang nonton TV pun, serta-merta tumplek ‘blek . Gerimis yang turun membuat kami saling merapatkan duduk menghindar ‘tampias gerimis. Saya dan Jonny Sirait,Amd – Pimred Indonews pun demikian, duduk kami demikian dekat dengan kursi Arum, sehingga parfumnya pun tercium lekat dihidung. Kerudung warna coklat muda-pinky yang dikenakan semakin memunculkan aura kecantikannya.‘Ahay..
.
Kehadiran Arum sangat kami nantikan apalagi dia adalah advokat muda, sehingga bisa ‘sharing segala hal yang berbau hukum. Sebagaimana pertanyaan Lae Jonny ke Arum, “ Assalamualaikum Neng Arum, to the point ya, bagaimana langkah-langkah atau upaya hukum yang harus kami tempuh sebagai masyarakat atas dugaan adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh perangkat desa. Dimana ADD tersebut tidak digunakan sesuai dengan RAB dan kesepakatan dengan masyarakat?”
.
Arum tersenyum dan menjawab, “Abang kan pekerja media (Red: Pers), itu sudah diamanahkan dalam UU.No.40/1999 tentang Pers, abang berhak mendapat informasi tentang itu dan menyampaikannya ke publik. Tentunya melalui check and re-check, harus valid, faktual berdasarkan data. Sehingga bukan hoax, berita bohong atau fitnah, dengan demikian terhindar dari sangsi hukum karena pencemaran nama baik, dsb. Prinsipnya, dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
.
Adapun Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan ADD merupakan perbuatan tercela dalam agama apapun, dengan alasan apapun. Apabila ada yang melakukannya , maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis hingga tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian..”, Arum menghentikan bicara, tampias gerimis membasahi sebagian kerudungnya, ia pun bergeser duduk, cilakanya duduknya semakin dekat dengan saya. Dada saya bergetar hebat.’Ahay..
.
Kemudian Arum melanjutkan, “..Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) , dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.
.
Saya lupa tepatnya di desa mana yang jelas ini terjadi di Aceh Timur kalau tidak salah, dimana berkat laporan Pers setempat akan dugaan korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara Rp 120 juta lebih dalam kasus proyek infrastrruktur fiktif. Dan setelah diperiksa oleh polisi benar saja dilokasi itu tidak ditemukan adanya pengerjaan fisik, alias proyeknya fiktif. Kini Kepala Desa dan beberapa orangnya sudah dipenjara.———— Kemudian Arum pamit karena kegiatan lain, Gerimis berhenti turun.
.
DANA DESA MEMANG EMPUK DI KORUPSI?
Penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-awal 2018. Diperkirakan lebih dari 139 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan 107 orang oknum kepala desa dengan kerugian lebih dari Rp.30 milyar, 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang.
.
Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap.
.
Karena 139 kasus diatas maka dapat kami simpulkan titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa itu terdiri dari: (1) proses perencanaan, (2). proses pertanggungjawaban, (3). monitoring dan evaluasi, (4).pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.
.
Modus korupsinya, antara lain; (1). membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, (2). mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. (3). Ada juga yang meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, dan (4).pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.
.
Diakhir tulisan ini, kami mewakili manajemen dan redaksi Indonews mohon sinerjitas dan komunikasi dari pihak-pihak yang kemudian menjadi nara-sumber kami (Kepala desa, Lurah, Camat, SKPD terkait dsb) baik waktu lalu & mendatang – sebagaimana tugas dan fungsi kami sebagai bagian dari ‘kontrol-sosial dan aplikator atas UU.No.40/1999 tentang Pers, dalam ‘mengawal dana desa dimana pun berada, khususnya di BODESUCI – Bogor, Depok, Sukabumi & Cianjur. Demikian, mohon maaf lahir bathin… (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews bd.Media dan Event Organizer)

Facebook Comments

1 Comment

  1. Bener2 sasaran empuk nih dana desa ya kang

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook