Warung Kopi BODESUCI, “KITA IBARAT BURUNG PIPIT DITENGAH API KORUPSI” .

Warung Kopi BODESUCI,
“KITA IBARAT BURUNG PIPIT DITENGAH API KORUPSI”
.
Indonews, Jakarta – Saat Nabi Ibrahim Allaihisalam  dibakar oleh Raja Namrudz dan kaumnya, semua makhluk yag ada disekitarnya hanya diam meratapi, namun tidak demikian dengan seekor  burung pipit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ia kemudian terbang bolak-balik mencari air. Burung pipit itu mengisi air di dalam paruhnya kemudian dilepaskannya ke atas unggun api yang membakar beliau . Itulah yang dilakukannya berulang kali hingga Nabi Ibrahim as diselamatkan oleh Allah. Perbuatan burung pipit itu diperhatikan oleh makhluk Allah yang lain, lantas bertanyalah mereka kepada burung kecil itu,
.
“Mengapa kamu bersusah-payah bolak-balik mengambil air, sedangkan kamu tahu api besar yang membakar Nabi Ibrahim takkan hilang dengan sedikit air yang kamu siramkan itu?“. Lalu dijawab oleh burung kecil, “Walaupun aku tahu aku tidak akan mampu memadamkan api tersebut, namun aku mesti berusaha untuk menegakkan kebenaran dengan segenap kemampuan yang kumiliki.”

“Allah tidak akan bertanya kepadaku apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak. Tapi aku lebih takut Allah akan menanyakan apa yang aku lakukan saat melihat kezaliman di depan mataku!, semua terdiam. Nah seperti itulah saat diawal kehadiran kami, GMPK (Red: Gerakan Masyarakat  Perangi Korupsi). Kami ibarat burung pipit itu, namun kami Lillahitaala. Yang penting kami harus berbuat sebelum mata ini tertutup..”, demikian sebagian diskusi dan motivasi dari ‘orang tua kami, bapak Tjetjep Muljana – Mewakili Ketua umum GMPK – Irjen Pol. (Purn.) Dr. Bibit Samad Rianto, MM, Ph.D

Bapak Tjetjep melanjutkan, “…Memberantas korupsi tidak cukup dilakukan dengan upaya represif dan hanya dibebankan kepada KPK saja, tetapi harus melibatkan segenap komponen bangsa. Pasalnya, korupsi merupakan fenomena gunung es, dimana es yang tidak nampak di bawah air laut sangat lebih besar ketimbang yang ada di permukaannya. Es di bawah laut inilah yang harus ditanggulangi dengan langkah preventif (pencegahan) dan preemtif (penangkalan) sehingga tidak muncul ke permukaan lagi sebagai Tindak Pidana Korupsi..”

“..Kami, GMPK , yang  didirikan sejak   Oktober 2013, oleh para warga Civil Society yang peduli pada nasib Bangsa Indonesia yang sedang dirongrong oleh perilaku Korupsi, agar ikut berperan dalam aspek pencegahan (preventif) dan penangkalan (preemtif) dan bantuan represif. Kami. bersifat Organisasi Kemanusiaan dan Sosial yang independen, unitaris, kekerabatan dan tempat berhimpunnya para pemerhati perilaku kehidupan masyarakat dan birokrasi yang tergerak untuk berperan serta melakukan pencegahan dan penangkalan korupsi. Kami sangat terbuka kepada siapapun yang ikut serta bersama kami. Mungkin lebih baik kita menjadi burung – burung pipit kecil daripada tidak perduli sama sekali. Terima-kasih atas kehadiran kalian semua, semoga Sllah SWT, Tuhan YME memberikan kemudahan dan kelancaran atas segalaniat baik kita semua, Aamiin..”, Tandas pak Tjetjep  mengakhiri pertemuan ini di kantornya dikawasan Jalan Teluk Betung, Jakarta pusat (Senin,5/11), kami pun pamit selayaknya anak dengan orang tua. 

Pada kesempatan terpisah, Ary ‘Dicky Buntoro – Relawan Jokowi senior (Sekjend JMN – Jaringan Makmur Nusantara, Kord.KRJ – Konsorsium Relawan Jokowi dan Dewan Redaksi Indonews) mengatakan, “Jika dilakukan dengan benar, Dana Desa merupakan  supporting untuk pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Masalah ada oknum yang korupsi itu bicara tentang oknum dan moralitas. Dan kewajiban para relawan Jokowi dan pekerja media (Pers)  sebagaimana pesan Presiden Jokowi untuk ikut mengawasi penggunaannya sangat mutlak diperlukan, karena memang ada payung hukumnya untuk itu. Kalau pun ada lebih 102 kepala desa yang korupsi dengan nilai > Rp.30 milyar itu pun belumlah 0,2% dari jumlah Kades seluruh Indonesia yang berjumlah > 74.000 kepala desa. Namun korupsi dana desa adalah sikap tidak terpuji dan ditentang dalam agama apapun. Mengapa banyak dana desa yang tak terserap bahkan mengendap di kas daerah?, takut KPK?. Oleh karena itu, para kepala desa bisa berdiskusi dengan KPK, Satgas Dana Desa atau GMPK . Ini cara lebih baik daripada tidak mampu menyerap atau  pemakaiannya tidak tepat guna.  Idealnya , mereka harus bisa menyerap anggaran tersebut minimal 75 %. Ada contoh menarik , saat Dana desa tahap satu thn.2017 nilainya  Rp.36 triliun, yang terserap  hanya Rp.35,8 triliun. Masih ada Rp.160 miliar yang kemudian sampai akhir Juli 2017 belum bisa terserap . Saya belum dapat data akhir bagaimana ceritanya, kalau tidak salah ada di 44 desa. Jika tahun 2019 ini  nilainya > Rp.75 trilyun, dengan 75 ribu desa, maka rata-rata Rp 1,1 miliar/desa. Hal lain, fungsi Pendamping desa belum maksimal, mereka hanya mendampingi dan mengawasi saja. Harus terus di-evaluasi sehingga tepat guna itu dana desa, jangan kemudian menjadi ‘mandor dana desa. Salam hangat saya untuk pejuang-pejuang dana desa baik itu di Satgas Dana Desa juga di GMPK. ‘Perangi Korupsi Dana Desa !”, papar beliau yang gemar turun ke desa-desa di seluruh Indonesia mengakhiri bincang-bincang.
.
Paa kesempatan ini,  kami (saya dan Jonny Sirait,Amd – Pimred Indonews) mengucapkan terima-kasih atas dukungan dan kerjasama baiknya  Jhony Latuheru dan Nita – GMPK DPD Purworejo – Jawa Tengah. Juga Nino – Reporter Indonews. Semoga kita mampu menjadi burung – burung Pipit itu, Inshaa Allah. ‘Perangi Korupsi !! , mohon maaf lahir bathin … (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews bd.Media dan Event Organizer)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook