Warung Kopi BOGOR KAPAYUN. “GURU HONORER KABUPATEN BOGOR KE-2”

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN.
“GURU HONORER KABUPATEN BOGOR KE-2”
.
Jika pada tulisan sebelumnya, diceritakan bahwa kami (Saya, Pimred Indonews – Jonny Sirait,Amd & Puguh Kuswanto  – Caleg DPRD Kab.Bogor/Dapil IV Kab. Bogor) menghadap Bung Karno di Istana Bogor, demikian juga saat ini. Kebetulan Bung Karno sedang menerima tamu, maka kami pun ‘menyelinap ke belakang teras istana untuk sekedar ‘merokok.(Mohon jangan dicontoh ya).Dari jauh ajudan cantik Arumsari melotot, saya mengedipkan mata. Ahay..
.
Kami pun kembali membahas tulisan sebelumnya tentang “BAGAIMANA CARA MEMBANGUN INDONESIA LEBIH BERADAB TAHUN 2019-2024”, selain pengawasan Dana Desa, Dana Kelurahan agar tidak dikorupsi. Juga masalah maraknya issue Guru Honorer yang kini menjadi komoditas politik. Memang  ada beberapa daerah yang masih kekurangan guru, namun anggaran di pemda dan pusat belum memadai, sehingga DPR RI pun ‘setengah-memaksa Presiden Jokowi untuk mengangkat > 1,2 juta guru honorer di tahun 2019 , dalam arti ini menjadi ‘value Jokowi untuk kampanye Pilpres 2019. Sayangnya ‘bom waktu ini ditolak Jokowi, malah diserahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin – sebagaimana amanah dalam UU No.5/ Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tegas menyatakan setiap perekrutan mesti melalui tahapan seleksi. Persyaratan seperti batas usia diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.  Jadi otomatis guru honorer yang ada sekarang ini, sebenarnya di dalam undang-undang tidak diakomodir lagi. Jokowi tidak tertarik untuk ini, beliau menyerahkan semua sebagaimana aturan yang ada. Ini masalah krusial bukan untuk main-main. Dan kami mendukung sikap beliau.
.
Berikut catatan lain ditulisan sebelumnya, Yang terjadi saat ini kita memang kekurangan guru, tapi pemerintah tak punya cukup anggaran untuk menggaji mereka. DPR RI berkewajiban mencari jalan keluarnya, bukan cuci-tangan dan menjadikan sebagai komoditas politik Pilkada dan Pilprres 2019. Pedihnya, situasi darurat itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kemana mereka selama ini?, jika saat ini ada sekitar 1,2 juta guru honorer kemudian ada keinginan menjadi ANS/PNS di tahun 2019 kenapa DPR RI tidak mengusulkan di tahun 2017 atau tahun ini?, sehingga akan masuk di APBN tahun 2019. Andai saja setiap guru honorer diangkat menjadi ANS/PNS di tahun 2019 dengan UMR min.Rp.2,5 juta, APBN akan menyediakan Rp.3 trilyun. ‘Cemen itu. Tentunya harus melalui tahapan dan aturan yang berlaku, bukan untuk komoditas politik. Kenapa DPR RI  tidak segesit  saat pengajuan Dana desa thn.2015 dan Dana kelurahan thn.2018? 
.
Maka kami mendukung upaya Guru Honorer dimana saja berada khususnya di Kab. Bogor dalam mencapai niatnya menjadi ANS/PNS tetap, tentunya dengan terlebih dahulu pematangan anggaran baik di pemda setempat dan di pusat, harus sinerji. Bukan untuk janji kampanye Pilkada atau Pilpres, harus karena niat tulus. Yang saya tahu, Untuk tingkat SD, 5 daerah dengan rasio guru terendah adalah Papua, Jawa Barat, DKI, Banten, dan Bangka Belitung. Sedangkan, daerah dengan jumlah guru honorer tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Aceh. Kita juga tidak menafikan masih banyak guru honorer yang berdedikasi, kita juga tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa ada banyak dari mereka yang menjadi guru honorer karena tidak diterima bekerja di tempat lain. Tidak heran bila mereka bertahan dengan honor sekian ratus ribu sebulan. Gaji yang sedikit itu pun masih lebih baik ketimbang tidak ada pemasukan sama sekali.Termasuk dedikasi menjadi ‘Pahlawan Pendidikan yang jumlahnya semakin menurun karena kebutuhan ekonomi dan politik. Semoga hal ini tidak terjadi di kabupaten Bogor, amin yarabil’alamiin. 
.
Tiba-tiba ajudan cantik bernama Arumsari – mantan sniper TNI-AL Korea  menghampiri, dan berbisik agar kami mematikan rokok. “Paduka marah..!”, katanya berbisik ditelinga saya demikian dekat sehingga nafasnya cukup membuat jantung ini seolah berhenti berdetak. “Bagaimana Paduka tahu?”, tanya Lae Jonny. Si cantik menunjuk titik-titik CCTV ditempat kami ‘nongki ini. 
.
Kemudian kami pun duduk kembali ke teras, Lae Jonny diminta Puguh untuk menceritakan pertemuan kemarin siang dengan Dr. Ninà Nurmasari – Kasubagumpeg Dinas Pendidikan Kab Bogor. Lae Jonny pun berceritera,  “Oh iya aku lupa, begini ya, bagi saya Ibu Nina itu ibarat ajudan cantik mba Arumsari tadi, dia mengawal Pemkab Bogor khususnya Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana prosedur dan protapnya, sangat profesional. Maka saat saya tanyakan tentang kriteria Surat Tugas (ST) yang dikeluarkan Pemkab Bogor dan Disdik   bagi para guru honorer jelas itu merupakan bagian dari pelayanan dinas dan  tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru honor, lebih dari itu  pemanfaatannya sebagai validasi data guru honor di wilayah Kabupaten Bogor”, Lae Jonny pun memperlihatkan beberapa foto saat bertemu ibu Nina.

Ditambahkan Lae Jonny, bahwa menurut ibu Nina Legalisasi para guru honorer untuk mendapat honor dari dana BOS , Karena juklak juklik Pembayaran honor dari dana biar sah, BOS harus ada surat tugas dari  disdik tidak cukup Surat Tugas (ST) dari sekolah, berarti asumsi kami  semua honorer harus diketahui oleh Dinas Pendidikan. ST tersebut hanya bisa untuk dana BOS  dan ketika mengurus nuptk tidak bisa hanya punya ST .  Upaya lain, Kami juga mencoba mengajukan ke pemda agar guru-guru tersebut punya SK, tapi  terbentur kepada PP-48, karena bukan kewenangan kami , hanya sebatas mengusulkan. Kami juga lakukan diskusi dengan pihak BKN, apa betul harus ada SK nah akhirnya keluar lah edaran GPK bahwa tanpa sk pun akan bisa dipergunakan berbagai kepentingan. Selama ini ada beberapa ST sdh terdaftar di dapodik tapi  ada juga di dapodik tapi ST belum ada, dan hal ini sedang kami verifikasi, jadi sekarang kita masukan dulu ke dapodik agar medapat data yang benar, Dan berharap akhir tahun 2018 ini akan selesai pendataan itu. Baru ST akan dkeluarkan. .”,Lae Jonny menghentikan bicara karena ajudan cantik datang dengan se-teko kopi panas dan panganan ubi cilembu goreng.
.
Kemudian dilanjutkan, “Mengenai ANS/PNS  dibawah 35 thn kita bukan diam tapi ada beberapa dibawah 35 thn yang tidak lolos verifikasi karena datanya tidak ter-upadate di BKN  karena sebelumnya data awal SMA, dan hal itu juga kita diskusikn ke BKN  tapi  pihak BKN tidak bisa karena kwatir hal itu akan jadi ‘rame semua . Kami juga berkordinasi dengan Kemenpan RI tapi tetap tidak bisa. Upaya lainnya kita terus berkordinas dengan Bupati untuk pengajuan  peningkatan kesejahteraan. Kami bisa memberikan tunjangan kesejahteraan guru honorer yang dibawah 5 thn = Rp. 500rb , 5-10 tahun = Rp.750.000 keatas, dan yang diatas 10 tahun senilai Rp. 1 juta keatas. Dan saat ini kita ajukan 2 x lipat dari jumlah tersebut dan ini sedang menunggu proses pemda dan ini benar2  telah dilakukan Kadisdik Kab.Bogor.

Benar, saat ini  Kab.Bogor sedang darurat guru, jumlah guru honorer baru sekitar 12.601 orang, yang belum terdaftar banyak, mungkin lebih dari 14.000 orang, dan yang masuk usia pensiun sekitar 500 orang. Untuk pengangkatan memang belum ada, adapun kuota yang tersedia hanya 200 orang ANS/PNS. — (Kami mengakhiri diskusi karena ajudan memanggil kami untuk masuk kembali keruang Bung Karno. Inshaa allah nanti akan kami sampaikan kepada para pembaca Indonews termasuk lanjutan hasil wawancara dengan ibu Nina)  —
.
Kami pastinya  selalu bersama Disdik Kab. Bogor dan ikut mengawal proses guru honorer, agar tidak jadi ‘bancakan politik. Karena telah diiamanahkan dalam UU.No.40/1999 tentang Pers. Salam sejahtera kami untuk seluruh jajaran Disdik Kab.Bogor, khususnya ibu Nina ‘Pengawal setia Disdik. Kita satu semangat bagaimana cara ‘Membangun Indonesia Lebih Beradab, memang harus dimulai dari lingkungan sekitar. ‘Ahay. Mohon maaf lahir bathin..(Arief P.Suwendi – Ketum Persatuan Relawan Indonesia (PERI), Penasehat Media Ummat & Indonews bd.Media & Event organizer) ——- BERSAMBUNG ——

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook