Pemerintah Kabupaten Cianjur Gelar Sosialisasi Penyuluhan Hukum Di Desa Sukamantri

Pemerintah Kabupaten Cianjur Gelar Sosialisasi Penyuluhan Hukum Di Desa Sukamantri

Indonews Cianjur. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan 1. Dari polres. Paur Bankum Subag Hukum bagi Sumda Bapak Iptu Agus S.H
2. dari p2tp2a ibu Lidya Umar Indayani Sh mh
3. dari kepala seksi hubungan hukum pertanahan bpk H Yadi Suhadi Sh mh. mengadakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan hukum bagi masyarakat tepatnya di desa Sukamantri Kecamatan Karang tengah, Kamis 15/11/2018.

Acara dimulai dari pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh masyarakat desa setempat, dalam penyampaiannya Sekda Kabupaten Cianjur, mengungkpan, “hukum kita tingkatkan kesadaran hukum sebagai bukti ketertiban ketaatan dan kepatuhan terhadap norma hukum demi terciptanya kepastian hukum di masyarakat,”ungkapnya.

Kepala Desa Sukamantri, Ade Somantri sangat menyambut baik dan gembira atas hadirnya sosialisasi penyuluhan hukum yang di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Kabag hukum sekda.

” Penyuluhan ini sangat penting bagi kami dan masyarakat di desa Sukamantri adanya kegiatan ini masyarakat sudah di bekali ilmu tentang hukum karena desa kami mungkin urusan hukum masih lemah karena kenapa kalau di wilayah itu hukum kadang kadang di sepelekan alhamdulilah sekarang masyarakat kami sesudahnya diberikan penjelasan dan arahan tentang hukum maka masyarakat kami awalnya awam terhadap hukum sekarang udah paham,mengerti dan tahu tentang Hukum, “kata Ade Somantri kepada media Indonews.

Adapun materi yang dibawakan oleh para narasumber yaitu :
Bapak Agus dari polres bagian Paur Bankum Subag Hukum ia menjelaskan, “kebijakan pengarusutaman gender dalam pembangunan istilah gender sudah di gunakan secara luas masyarakat di berbagai forum baik yang bersifat akademis maupun non akademis ataupun dalam diskursus pembuat kebijakan, Gender merumuskan peran apa yg seharusnya melekat pada laki laki atau perempuan dalam masyarakat konsep inilah yg kemudian membentuk indentitas gender atas laki laki dan perempuan yang diperkenalkan dipertahankan dan di sosialisasikan melalui perangkat 2 sosial dan norma hukum yg tertulis maupun tidak ada tertulis dalam masyarakat,”ujarnya.

Menurut, Ibu Lidya Umar Indayani S.H M.H dari P2TP2A “kesadaran hukum dan penghormatan HAM terhadap perempuan dan anak msh rendah terdapat kecendrungan peningkatan korban kekerasan anak di karenakan keluarga, masyarakat kurang akses impormasi dan kurang peka terhadap kasus kekerasan yang kurang optimal perlu adanya upaya untuk mem berikan pelindungan tehadap anak korban kekerasan dalam bentuk suatu pelayanan terpadu,”terangnya.

Sementara itu, H Yadi Suhadi S.H M.H, dari kepala seksi hubungan hukum pertanahan, “Pendaftaran tanah sistematis lengkap PTPL di Indonesia
Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali huyang dilakukan secara serempak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI dalam satu wilayah desa / kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya ( Ps.1 angka 2 PMATR/BPN no 6 tahun 2018 ),”jelasnya.

Selain itu acara ini di Hadiri pula oleh kejaksaan Kecamatan Karang Tengah Polres Cianjur Badan Pertanahan, p2tp2a, Babinsa, Babinkamtibmas, Bpd, Lmp, Ketua RT RW kader PKK posyandu Tokoh Masyarakat Karang Taruna serta Perangkat desa.(Arief)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook