Warung Kopi BOGOR KAPAYUN. “Deklarasi GMPK Kab.Bogor & Dialog Interaktif Membangun Indonesia Lebih Beradab” .

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN.
“Deklarasi GMPK Kab.Bogor & Dialog Interaktif Membangun Indonesia Lebih Beradab”
.
Indonews, Bogor – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi  (GMPK) didirikan dengan legalitas Akte Notaris ,No.10/21 Oktober 2013 – Yulkhaizar Panuh,SH. AHU: 265-.AH.01.07/2013. Atas semangat elemen masyarakat, yang dalam kerjanya demikian lekat dengan KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi & Satgas Dana Desa/Kemendes.RI serta Penegak hukum lainnya. Ketua Umum GMPK adalah  Irjen.Pol.Bibit Samad Rianto – mantan Wkl.Ketua KPK Periode Thn.2007–2011 (Ketua: Antasari Azhar).
.
Dan itulah yang terus memacu  semangat kami (Saya & Jonny Sirait,Amd – Pimred Indonews) untuk terus berbagi waktu, pikiran dan enerji positip  baik melalui kegiatan BNN – Badan Nasional Narkotika dan Pemberantasan Korupsi. Tentunya melalui kerja kami selaku Pekerja Media / Pers. Memang tidak mudah namun itulah ‘seni-hidup. “Life’s Art”. Management is Art.
.
Dalam keperdulian terhadap Peredaran & Penyalah-gunaan Narkoba, kami ingin seperti ‘kang Dik Dik Kusnadi – Kasubdit BNN. Dalam hal pencegahan korupsi, kami ingin seperti ‘pak Bibit , kalau pun telah berusia 73 tahun, beliau abdikan hidupnya untuk berbuat baik dalam ikut serta memberantas korupsi. Salah satunya dengan didirikannya organisasi kemasyarakatan (Ormas) bernama GMPK – Gerakan Masyarakat Peran‎gi Korupsi. Yang menurut April – sekretariat GMPK kini telah tersebar di lebih 81 cabang baik provinsi, kota & kabupaten seluruh Indonesia.
.
“Maka atas-nama DPP-GMPK kami mengucapkan selamat datang kepada DPD GMPK Kabupaten Bogor , mari kita bersama bekerja mencegah dan menangkal korupsi dalam bentuk apapun., sekecil apapun. Kalau bukan kita siapa lagi yang harus perduli. Untuk rencana deklarasi & pengukuhan DPD GMPK Kab.Bogor tekhnisnya bisa berkordinasi dengan pak Tjetjep Muljana. Untuk skedul pak Bibit masih ‘open sekitar tgl.17-21 Desember, silahkan saja, kami manut kalian..”,papar April sebelum kami pamit.

Benar dalam melakukan kebaikan apalagi yang menyangkut nilai-nilai moralitas dan kebangsaan tidak bisa berjalan sendiri dan suka-suka, termasuk dalam ikut serta memerangi korupsi. Peran kita harus deteksi, preventif, preemtif, rehabilittasi & bantuan represif sebagaimana diamanahkan dalam UU.No.31/1999 pasal 41 & 42, UU.No.30/2002pasal 1 ayat 3 & PP.No.71/2000 pasal 2).
.
Dalam aturan GMPK, setiap anggota harus berprilaku selaku pengabdi dan pekarya serta memiliki 4-U = Tahu, Mau, Mampu & Kontinyu. TAHU bahwa korupsi adalah musuh bersama, MAU – ikhlas dan berkarya bagi sesama, MAMPU  – kreatifitas dalam berkarya & KONTINYU adalah gerakan yang berkesinambungan sebagaimana aturan GMPK & tidak ‘menabrak hukum yang berlaku.
.
Tahun 2019 mendatang, anggaran Dana Desa akan turun > Rp.70 trilyun untuk > 74.000 desa diseluruh Indonesia, termasuk di > 416 desa di kabupaten Bogor. Maka kami siap bersinerji dengan semua pihak untuk ikut serta mengawal agar penggunaan Dana Desa itu tepat guna & jujur. Sebagaimana ‘pesan ‘pak Tjetjep Muljana – Wakil Ketua GMPK, “Biarlah menjadi burung pipit kecil sebagaimana burung Pipit yang berusaha memadamkan api besar yang akan membakar Nabi Ibrahim AS oleh Raja Namrudz, karena burung pipit itu tidak diam saat ada ke-dzaliman didepan matanya”.

SELAMAT DATANG DEKLARASI GMPK KAB. BOGOR  
Inshaa Allah Deklarasi (Pelantikan & Pengukuhan) akan dilaksanakan di Gd.Serbaguna Jl. Tegar Beriman Cibinong, Kab.Bogor, Tgl.17 Desember 2018 yad. Sampai saat ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 200 orang undangan (Para Kepala desa, SKPD, LSM, Pers, dsb). Panitia juga mempersiapkan acara Dialog Interaktif dengan tema “MEMBANGUN INDONESIA LEBIH BERADAB”, dimana nara-sumbernya akan menghadirkan, al; Kantor Staff Pres RI, Kemendes RI, KPK, Satgas Dana Desa, dsb. “Semoga semua rencana ini berjalan sesuai harapan, yang jelas kami berusaha maksimal  berbuat yang terbaik menjadikan KABUPATEN BOGOR KAPAYUN THN.2019-2024. Kabupaten Bogor yang beradab, yang bersih dari praktek-praktek korupsi sekecil apapun, khususnya dalam penggunaan Dana Desa“, tutup Jonny Sirait, Amd – Ketua DPD GMPK Kab. Bogor yang juga Ketum Bogor Kapayun dan wakil ketua PERI bd. Investigasi kebijakan publik. Demikian, mohon maaf lahir-bathin……………..  (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia dan Penasehat Media Ummat & Indonews Bd.Media & Event Organizer)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook