Warung Kopi BOGOR KAPAYUN. “JEBAKAN BETMEN DANA DESA?” .

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN.
“JEBAKAN BETMEN DANA DESA?”
.
Pilpres 2019 menjelang, strategi dan jurus pemenangan para timses calon presiden , wapres dan para caleg  demikian hiruk-pikuk. Kadang ada yang terlalu ‘lebay sehingga membuat muak publik. Bagi kami, dalam berpolitik diperlukan kedewasaan dan etika sebagaimana warisan leluhur dan pendahulu bangsa, “Di tahun politik 2019 ini, semua orang harus mampu hijrah dari ujaran-ujaran kebencian, dan berganti kepada ujaran-ujaran kebenaran, hijrah dari pola-pola yang konsumtif ke produktif, hijrah dari kegaduhan-kegaduhan ke persatuan dan kerukunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah hendaknya para calon presiden dan wapres dan caleg mendatang ‘mempertunjukan sifat dan prilaku positip, bukan sebaliknya apalagi yang membuat resah masyarakat”, demikian pernyataan Pres.RI, Jokowi didepan ratusan peserta Kongres Indonesia Millennial Movement Tahun 2018 (12/11/2018) lalu di Istana Bogor lalu demikian ‘mak-jleb.
.
Cilakanya tidak  semua orang memahami ‘sindiran Jokowi, termasuk para timses. Mereka lebih sibuk dengan APK – Alat Peraga Kampanye dan seremonial lainnya. Bukan pada esensi dan konsep kerja yang akan diusung dan ditawarkan kepada publik,  bahkan para timses itu sangat ‘alergi bicara tentang Dana Desa, mungkin dianggap kurang seksi ya?, ahahahah. “Betul abangda, padahal, Dana Desa  merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.  Apalagi jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah meningkat tiap tahunnya. Pada awal diuncurkan thn.2015 senilai >  Rp 20 triliun, tahun 2019 akan dianggarkan > Rp.70 trilyun untuk sekitar 74.000 desa di seluruh Indonesia”, kata Jonny Sirait,Amd mengawali diskusi ini 

Untuk melengkapi tulisan ini maka kami pun menghubungi teman di Kemendes RI, Wahyu Hananto Pribadi yang pernah ‘malang-melintang dijalan bersama sebagai relawan sejak thn.2012 lalu. “Saya bicara sebagai pribadi lho ya mas, apapun Dana Desa telah terbukti hasilnya, membangun kemandirian desa, penyerapan lapangan kerja , meningkatkan prilaku gotong – royong dan keadilan pembangunan. Sebagaimana pertanyaan sampeyan, hal sederhana seperti apa yang dapat dilakukan relawan Dana Desa,  adalah memastikan apakah disetiap kantor desa terpampang pengumuman transparasi penggunaan Dana Desa. Kalau tidak ada, tanyakan saja. Relawan Dana Desa juga pekerja-media (Red: Pers) tidak punya hak menghakimi aparatur desa atau siapapun yang diduga menyalah-gunakan Dana Desa, sudah ada aturan, ada hukumnya. Laporkan saja dulu penegak hukum, tidak boleh main hakim sendiri atau merasa paling benar. Relawan Dana Desa harus profesional dalam bekerja. Saya setuju dengan sampeyan jika sebagian Caleg memandang Dana Desa kurang seksi untuk dikampanyekan, didiskusikan dengan masyarakat sekitar, dianggap tidak populer ya?.  Diawal tulisan ini, sangat jelas  jika Presiden Jokowi meminta kita semua harus mampu hijrah dari ujaran-ujaran kebencian, dan berganti kepada ujaran-ujaran kebenaran, hijrah dari pola-pola yang konsumtif ke produktif, hijrah dari kegaduhan-kegaduhan ke persatuan dan kerukunan…”, demikian ‘mas Wahyu disela kegiatannya melalui seluler. Sayangnya kami tidak bisa memuat banyak hal, karena inilah komitmen kami. Menghargai kerja teman, tanpa harus meninggalkan atau mengkhianati teman seperti selama ini kami lakukan. Maka pertemanan kami pun tetap terjaga hingga kin, Inshaa Allah. Matur suwun, wis ngono wae, ahahahah..

Ary ‘Dicky Buntoro, seorang relawan senior , Sekjen JMN – Jaringan Makmur Nusantara dan Dewan Penasehat Indonews Bd.Pemberdayaan Masyarakat berpendapat lain akan hal ini. “Dana desa yang telah diberikan hendaknya digunakan dengan penuh tanggung jawab agar desa-desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional. Aparatur Desa dan para stake-holder harus saling mengingatkan jika ada oknum yang berniat menyalah-gunakan Dana Desa. Saya ingatkan kepada semua pemangku kepentingan terhadap desa dan dana desa agar tidak main-main lagi dalam pengelolaan dana desa, karena pemerintah akan mengawasi dengan ketat. Jadi setiap penyelewengan dana desa sekarang pasti akan dapat dengan mudah diketahui. Jadi jangan main-main lagi dalam pengelolaan dana desa. Peran Pers dan LSM, termasuk GMPK – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Kab. Bogor harus ‘terdepan namun ikut aturan dan hukum yang berlaku. Penggunaan Dana Desa harus semakin baik , harus terus dilakukan evaluasi. Kita tahu penyerapan di tahun 2015 sebesar 82% , tahun 2016 meningkat menjadi 97%, hingga Oktober 2018 ini lebih dari 72% telah terserap baik. Semoga di tahun 2019 akan semakin baik apalagi Dana Desa tersedia lebih dari Rp.70 trilyun.  Dana Desa bukan untuk ‘bancakan politik, namun untuk membuat jalan, sarana air bersih, pendidikan anak usia dini (PAUD), penahan longsor, MCK dan lain-lain. Jelas, Dana Desa tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup…”, kata Dicky 

Lain halnya dengan statemen Puguh Kuswanto – Caleg Dapil IV kab. Bogor dari Golkar yang juga Dewan Pembina Bogor Kapayun, saat ditanya tentang Dana Desa. “Setuju, Dana Desa telah terbukti manfaatnya. Namun jangan lengah pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa , karena ada dua fenomena besar  di tahun-tahun ini yakni digelontorkannya dana BPJS Kesehatan dan dana desa. Maka, dua-duanya berpotensi bermasalah. Harus banyak sistim dan SDM untuk mengawal ke-duanya,  dan  peran relawan Dana Desa seharusnya mampu menutup kekosongan ini di > 74.000 desa di seluruh Indonesia. Problemnya di situ. Pengawasannya belum maksimal, ditambah dengan masih adanya penyalah-gunaan. Menurut saya, awal korupsi Dana Desa sebenarnya terletak pada moralitas oknumnya, sistemnya sudah oke kok. Sekali lagi ini soal moralitas, saya sebagai caleg di Dapil IV akan memastikan Dana Desa akan tepat guna. Paradigma bahwa Dana Desa akan membawa banyak manfaat sosial dan ekonomi itu yang harus terus disampaikan kepada banyak orang..”
.
Maka kepada para Timses Pilpres 2019 dan para Caleg 2019, mari lakukan apa yang diminta Presiden Jokowi, agar hijrah dari ujaran-ujaran kebencian, dan berganti kepada ujaran-ujaran kebenaran, hijrah dari pola-pola yang konsumtif ke produktif, hijrah dari kegaduhan-kegaduhan ke persatuan dan kerukunan. Bagi para Pengguna Dana Desa, hati-hati karena akan banyak ‘jebakan betmen disana. Ada Pers, ada LSM GMPK, dan ada Allah SWT – Tuhan YME yang mengawasi. Kerja benar saja daripada dipenjara, mohon maaf lahir bathin…(Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews Bd.Media & Event Organizer)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook