Warung Kopi BOGOR KAPAYUN. “PIYE KABARE (KE-1) ..!?”

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN.
“PIYE KABARE (KE-1) ..!?”
.
Indonews, Bogor – Malam beranjak dini hari, perjalanan kami menuju Sukabumi terhenti karena hujan deras dan berpetir hebat di kabupaten Bogor  belum juga berhenti. Dan tersepakatilah kami tetap ‘stay di warung kopi ini hingga hujan reda. Saya dan Jonny Sirait,Amd kembali ke kopi pahit yang mulai dingin, Lae Jonny memulai percakapan. “..Kalau dipikir-pikir pendekatan keamanan yang pernah dipraktekkan rezim Orde Baru itu baik juga ya bang, khususnya untuk menjaga stabilitas negara. Dan bagi mereka yang membangkang pasti resiko besar menantinya, di-penjara atau hilang. Masyarakat awam, aktifis dan siapapun pasti dikejar termasuk aktifis Islam yang dianggap  menolak penerapan Pancasila sebagai azas tunggal serta mengkritisi sikap pemerintah yang dianggap alergi terhadap yang berbau Islam politik. Untungnya ini tidak dilakukan dijaman Soekarno dan Jokowi..”, saya mengangguk-angguk.
.
“Ini terbalik di jaman Jokowi, disaat ada yang mencoba merubah ideologi Pancasila, maka jalan hukum adalah keadilan yang tidak dapat ditawar-tawar, semua dilakukan berlandaskan keputusan hukum, keputusan pengadilan. Bukan like and dis-like.  Apalagi mengerahkan TNI-Polri untuk membungkamnya..”, tambah Lae Jonny, saya mengangguk-angguk lagi.
.
“Sepertinya abang sedang tidak fokus ya, aku ajak bicara abang hanya manggut-manggut saja…”, sela Lae Jonny, saya menelan ludah, kemudian menceritakan pertemuan saya siang tadi dengan seorang pria sepuh dekat stasiun KA kota Bogor. Sebut saja namanya Ridwan – 73 thn, pensiunan BUMN kota Bogor. Diawal ceritera,  Ridwan mengatakan bahwa dalam mengejar pembangunan nasional pasca tahun 1965-an , Soeharto memerlukan kestabilan politik dan keamanan hingga pelosok desa sekali pun, tidak boleh ada yang menentangnya. Awalnya rakyat memaklumi, namun saat menggunakan ‘tangan-besi sebagaimana  yang dilakukan Lee Kuan Yew ketika membesarkan Singapura, juga Mahathir Muhamad di Malaysia. Rakyat mulai merasakan ketidak-nyamanan, termasuk saat ABRI di- ikut serta-kan di dalam politik praktis pemerintahan.  Ini yang bikin fatal, sebab kapan dan di manapun, kalau aparat negara bersenjata diikutsertakan dalam politik pengelolaan negara secara langsung, di situlah akan membawa malapetaka. Ditambah lagi saat keluarga ‘terlibat dalam pemerintahan dan bisnis yang ‘menyolok-mata. Ini yang tidak dilakukan oleh Soekarno dan Jokowi, ini beda Soekarno, Soeharto dan Jokowi”, kata saya 
.
Kata Ridwan lagi, maka siapapun yang mencoba mengangkat kembali ‘romantisme sejarah kelam itu otomatis akan mendapatkan perlawanan rakyat kebanyakan. Kecuali para kroni yang terganggu oleh Jokowi. Kita memang paranoid, trauma tingkat dewa. Wakil Koordinator bidang Advokasi Kontras, Yati Andriani pun mengatakan “Soeharto adalah sosok yang kontroversial. Mengutip kalimat Gus Dur, Soeharto itu jasanya besar tetapi dosanya juga besar”.  Kontras telah mewakili suara kita, kata Ridwan. Maka wajar jika rakyat kebanyakan belum merasa sepakat atas munculnya usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Suharto.
.
Ridwan pun sempat memberikan kliping surat-kabar usang, dimana disana ada ‘deretan kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Soeharto saat berkuasa. Yaitu:
.
1. Kasus Pulau Buru 1965-1966 Soeharto dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pulau Buru bertindak sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang disingkat Pangkoops Pemulihan Kamtib. Melalui keputusan Presiden Nomor 179/KOTI/65, secara resmi berdiri Komando Operasi Pemulihan Kemanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Sebagai Panglima Kopkamtib, Soeharto diduga telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke pulau Buru.  Apapun alasannya ini melanggar HAM. Ini sebagaimana  isi dari Laporan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto – Komnas HAM 2003). 
.
2. Penembakan misterius 1981-1985 “Hukuman mati” terhadap residivis, bromocorah, gali, preman tanpa melalui pengadilan ini dikenal sebagai “penembakan misterius” yang terjadi sepanjang 1981-1985. Apapun alasannya ini melanggar HAM. Dugaan bahwa ini merupakan kebijakan Soeharto dinilai Kontras terlihat jelas dalam pidato rutin kenegaraan pada Agustus 1981. Soeharto mengungkapkan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya. 
.
Operasi tersebut juga bagian dari shock-therapy, sebagaimana diakui Soeharto dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (ditulis Ramadhan KH, halaman 389, 1989). Amnesty Internasional dalam laporannya mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5.000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung. 
.
Ridwan juga berceritera minggu lalu baru bertemu dengan  Bedjo Untung, salah-satu saksi mata  ketika kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi 1965 itu terjadi.Saat itu usianya sekitar 17 tahun, keluarganya menjadi berantakan, ketika ayahnya dicap anggota PKI, dan dibuang ke Pulau Buru, tanpa diadili, bersama ribuan orang-orang senasib seperti ayahnya. Dia pun diburu penguasa sebelum akhirnya tertangkap 5 tahun kemudian.Dia kemudian dihukum penjara selama 9 tahun, plus siksaan, tanpa melalui proses peradilan. Hingga dibebaskan tahun 1976. Bedjo, keluarganya  dan teman-temannya agak sulit melupakan ini, apalagi memaafkannya, kata Ridwan. Dan Bedjo merasa ‘risih saat ada upaya menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Kata Ridwan lagi sebelum berpisah di teras stasiun, Ridwan menyebut gejala ini sebagai tanda-tanda akan ada “Kebangkitan rezim otoriter Orde Baru”. Untuk yang ini saya tidak setuju, namun juga tidak boleh lengah. Dimana jaman kekayaan tanah air ini habis diperkosa untuk kepentingan sesaat, dan ini tidak boleh lagi terjadi.
.
Kata saya kepada Lae Jonny, “ ..Saat didepan ratusan peserta Kongres Indonesia Millennial Movement Tahun 2018 (12/11/2018) lalu di Istana Bogor , Presiden Jokowi mengatakan bahwa ditahun politik 2019 ini, semua orang harus mampu hijrah dari ujaran-ujaran kebencian, dan berganti kepada ujaran-ujaran kebenaran, hijrah dari pola-pola yang konsumtif ke produktif, hijrah dari kegaduhan-kegaduhan ke persatuan dan kerukunan..”.
.
Sebagai relawan Jokowi kami memahami ‘kegeraman presiden asal ‘ndeso ini, maklum sejak Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu, beliau sudah jadi makanan empuk segala ‘fitnah, diantaranya: anak PKI, antek asing, beras plastik, dsb. Sayang semua tidak terbukti. Dan, banyak yang lupa melalui Jokowi-lah  ormas anti pancasila dibubarkan sebagaimana dibubarkannya PKI dijaman Soeharto. Kita sebagai relawan Jokowi tentunya mempunyai cara dan style tersendiri untuk “melindungi” nama baik Jokowi, maka jangan paksa untuk ‘buka-bukaan kartu. Soekarno, Soeharto & Jokowi adalah pemimpin di jamannya. Dan kami masih mempercayakan Jokowi menjadi presiden RI di thn.2019-2024. Biarkan Soekarno & Soeharto tidur lelap, dukung saja Jokowi bekerja. Kepada para Capres/cawapres dan caleg  2019 khususnya dari parpol oposisi. Mari tawarkan program kampanye yang baik, agar suara kami sebagai relawan pun bisa kalian ambil.  Berkampanyelah dengan santun & profesional. Kawal Dana Desa, Dana Kelurahan, lawan radikalisme, lawan narkoba  dan lawan fitnah intoleransi. Pemberdayaan masyarakat desa adalah prioritas setelah puluhan tahun terlupakan.
.
Tiba-tiba pembicaraan terhenti, karena ada truk lewat depan warung kopi ini. Truk roda 12 yang  bak-belakangnya bertuliskan “’Piye kabare, iseh penak jamanku to…’”, kami tersenyum, mohon maaf lahir bathin…. (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews Bd.Media & Event Organizer) —- BERSAMBUNG —
.

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook