Warung Kopi BOGOR KAPAYUN. Ketua DPRRI ,KPK, Satgas Dana Desa, GMPK. “TANYA YANG BELUM TERJAWAB” .

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN.
Ketua DPRRI ,KPK, Satgas Dana Desa, GMPK.
“TANYA YANG BELUM TERJAWAB”
.
Indonews, Jakarta – “INDONEWS  harus tampil lebih beda dari media lainnya, khususnya dalam ikut-serta memerangi korupsi, harus menjadi  agen anti korupsi. Sebagaimana amanah dalam UU Pers sebagai kontrol sosial…”, demikian Irjen Pol. (Purn.) Dr. Bibit Samad Rianto, MM, Ph.D, – Ketua umum GMPK – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, yang juga ketua Satgas Dana Desa/Kemendes RI dan mantan Wakil ketua KPK ini kepada kami disela Seminar Nasional bertema “Upaya Mereduksi Biaya Politik Dalam Pemilu dan Pilkada ” di Gedung Perintis Kemerdekaan, Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/18) lalu.
.
Karena kami juga adalah bagian dari GMPK selaku DPD GMPK Kabupaten Bogor, beliau  ‘me-remind lagi tentang 5 (lima) Program andalan GMPK yang harus kami kembangkan dan kongkritkan,  yaitu; (1). RISET = untuk menemukan kerawanan korupsi (coruption hazards) dan potensi masalah penyebab korupsi (PMPK) pada segenap aspek (gatra) kehidupan bangsa, (2). SOLUSI = Mencari pemecahan masalah korupsi melalui seminar, lokakarya, simposium dan sejenisnya guna mencari jalan keluar terbaik dengan melibatkan para pakar dibidangnya, (3). KONSULTASI = dengan memberikan pencerahan baik terhadap entitas sosial maupun birokrasi untuk menangani masalah korupsi pada tubuhnya masing-masing., (4). ADVOKASI = memberikan bantuan kepada para korban tindak kesewenang-wenangan oleh pihak ketiga, dan (5). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI = mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan formal (TK, SD, SLTP, SLA dan PT), pendidikan non formal dan pendidikan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu GMPK terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun dalam memerangi korupsi.”Kalian harus tampil lebih beda”,kata pak Bibit lagi, Inshaa Allah.
.
GUNTUR KUSMEIYANO – KPK
Diwaktu yang bersamaan Guntur Kusmeiyano – Kepala Satgas Politik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa masyarakat yang ikut-serta dalam anti-korupsi itu  merupakan  kekuatan bagi KPK selama konstitusi , tidak jalan sendiri-sendiri. Kemudian ditambahkan lagi, Di Negara besar seperti Indonesia ini, ada 3 kasus korupsi yang paling sering kali dilakukan oleh para pejabat yang terjerat kasus korupsi yakni, penyuapan, pengadaan barang dan jasa, serta terkait perizinan, jumlahnya mencapai > 32% . Dan 80% – OTT – Operasi Tangkap Tangan adalah yang berkaitan dengan ‘perijinan. “Maka kami merasa perlu untuk  terus melakukan sosialisasi kepada para calon kepala daerah, terkait tiga hal tsb. (Pertama) adalah apa yang akan di hadapi oleh kepala daerah saat nantinya terpilih dan menjabat yang bisa saja menjadi kasus korupsi. (Kedua),  terkait rambu-rambu yang harus dihindari oleh para kepala daerah baru agar mampu menjalankan jabatannya dengan baik tanpa harus tersangkut permasalahan korupsi. Dan (Terakhir), adalah akan diberikan praktik terbaik bagaimana tata kelola pemerintahan agar kepala daerah baru 

mampu mengelola pemerintahan dengan sebaik mungkin, dengan memahami risiko dan juga potensi apa yang akan menjadi temuan korupsi. Itu diberikan agar para kepala daerah selamat hingga masa jabatannya berakhir,” katanya mengakhiri. Nuhun mas, Selamat bertugas!
.
KETUA DPRRI & DANA KELURAHAN
“Dana Kelurahan Inshaa allah jalan ya di tahun 2019, doakan saja semua lancar.  Pastinya sudah tersinerji antara DPRRI, Kemenkeu, Kemendagri dan semua pihak yang berkaitan dengan Dana Kelurahan ini. Sekaligus bagaimana pengawasannya  kita siapkan kerangka pengawasan dan evaluasinya kaya apa. Sehingga pemanfaatan dana kelurahan itu benar-benar menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan perkotaan. Tentunya peran serta aktifis & LSM Anti Korupsi bisa ikut serta secara konstitusi. Kita kerja bersama ya. Termasuk kalian sebagai pekerja media (Pers). Terus bantu ya”, pesan Ketua DPR Bambang ‘Bamsoet’  Soesatyo sambil menuju mobilnya.

Para Pembaca INDONEWS Yth,
Sebagaimana kita tahu, Presiden Jokowi telah menangkap harapan para Walikota tentang Dana Kelurahan seluruh Indonesia sebagaimana yang disampaikan sejak 3 tahun lalu. Dan pemerintah berencana mengucurkan dana kelurahan mulai tahun 2019 yad. Menurut Jokowi, realisasi penyaluran dana kelurahan tergantung persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Jika disetujui, maka dasar hukum yang dipakai pemerintah adalah UU APBN 2019. Diperkirakan akan dikucurkan > Rp.3 trilyun untuk 8.000-an kelurahan di seluruh Indonesia
.
DOUGLAS PASARIBU & PESAN DPP-GMPK
Sementara itu Ketua Panitia Dr. Douglas Pasaribu  – DPP GMPK pada sambutanya mengatakan  kiranya acara ini bukan sebagai seremoni saja namun menjadi momentum bagi  kita semua agar terus ikut-serta menjaga bangsa dan negara besar ini terhindar dari korupsi apapun, sekecil apapun. Beliau juga berharap peserta seminar mengambil benang-merah dari  seminar  ini dimana fokus mengantisipasi dan mengawasi adanya biaya politik yang tinggi di Pilkada maupun Pileg  untuk direduksi dan dicarikan solusi sehingga tertutup peluang dilakukan korupsi disaat seseorang menjadi kepala daerah atau anggota dewan. 

PERTANYAAN YANG BELUM TERJAWAB
Demikian kami sampaikan, sayangnya saat sessi tanya jawab  diakhir seminar saya tidak ‘kebagian nomor padahal pertanyaan yang hendak saya sampaikan adalah sbb:
.
1.Untuk KPK =  Presiden Jokowi pada 17 September 2018 – telah menanda-tangani PP 43/2018 , ttg peluang masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum.  Juga ada ‘penghargaan untuk pelapor jika laporan itu dinyatakan benar, yaitu Penghargaan berupa premi sejak Rp.10-200 juta. Apakah demikian?
.
2.Untuk Ketua DPRRI = Dalam materi  seminar anda, disebut bahwa anggaran pendataan pemilih di KPU selalu tinggi disetiap Pileg/Pilpres , pastinya ini telah diketahui DPRRI  sebelumnya. Termasuk Pre-Pileg/Pilpres  2019 yad;  idealnya dapat dipangkas hingga Rp.600 milyar, anda sebut ini satu  efisiensi APBN;  Pertanyaannya jika disatu sisi ada pemangkasan , mengapa Golkar menyetujui adanya Dana saksi di Pileg/Pilpres 2019 agar dibiayai negara. Jika ada > 801.000 TPS di seluruh Indonesia, dana saksi parpol @Rp.200.000/orang , maka APBN membutuhkan biaya lebih dari  Rp.160 milyar?
.
Pertanyaan kedua, sejauh apa DPRRI ikut mendukung program anti korupsi sedangkan disatu sisi masih banyak anggota DPRRI yang aktif & non-aktig yang dipenjara karena korupsi?

Inshaa Allah pertanyaan ini akan saya simpan sampai ada waktu bertemu mereka dilain waktu. Memang sulit “Membangun Indonesia lebih beradab”. Ahahah. Mohon maaf lahir bathin…. (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews bd.Media dan Event Organizer)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook