GMPK Akan Memerangi Dan Mencegah Korupsi Di Indonesia Bukan Mencari Dana

GMPK Akan Memerangi Dan Mencegah Korupsi Di Indonesia Bukan Mencari Dana

Indonews Bogor.  GMPK –  Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi didirikan pada Oktober 2013, atas dasar pemikiran beberapa warga Civil Society yang peduli pada nasib Bangsa Indonesia yang sedang dirongrong oleh perilaku Korupsi, untuk berperan dalam aspek pencegahan (preventif) dan penangkalan (preemtif) dan bantuan represif.

Perhimpunan bersifat Organisasi Kemanusiaan dan Sosial yang independen, unitaris, kekerabatan dan merupakan tempat berhimpunnya para pemerhati perilaku kehidupan masyarakat dan birokrasi yang tergerak untuk berperan serta melakukan pencegahan dan penangkalan korupsi.

GMPK dengan ketua umum , Irjen Pol. (Purn.) Dr.Bibit Samad Rianto, MM, Ph.D, mantan Wakil Ketua KPK, yang juga Ka. Satgas Dana Desa/Kemendes RI pula.

Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Ketua Umum DPP GMPK, Bibit Samad Riyanto mengungkapkan, “GMPK akan meneruskan perjuangan memberantas korupsi dengan merumuskan road map kegiatan GMPK dan kemantapan metode kerja, Ketua Satgas Dana Desa itu menambahkan, GMPK dalam perjalanan menjalankan perhimpunan atau organisasi, akan menyusun roadmap (program) pengawasan upaya pemberantasan korupsi, juga akan menjalankan kegiatan pendampingan terhadap berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat. Selain itu, juga membentuk Koperasi Serba Usaha dan LBH di setiap DPD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ungkapnya. 

Ia menambahkan,  digelarnya seminar nasional bermaksud menggali akar masalah korupsi pada tahun politik. Menghadapi kondisi saat ini, GMPK berkeinginan mendorong dan mengajak masyarakat agar mau mampu secara berkelanjutan mencegah budaya korupsi di lingkungan masing-masing,” bebernya. 

Mantan Wakil Ketua KPK itu menyebutkan, semua Anggota GMPK selama tiga tahun berdiri agar melakukan introspeksi dengan titik berat pencegahan dan penanggulangan korupsi, serta meningkatkan soliditas organisasi. Sebab, kini GMPK sudah mulai dipercaya oleh lembaga pemerintah untuk mengawal program kerjanya.

Sedangkan, Ketua Panitia HUT ke-5 GMPK, Dr. Douglas Pasaribu mengatakan, ” Perayaan HUT dan Seminar Nasional, dihadiri pengurus DPD GMPK yang sudah terbentuk di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota,  Dia berharap, pada ulang tahun ke-5 GMPK, di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Jakarta, Minggu (25/11). Kegiatan dirangkai dengan Seminar Nasional bertajuk “Upaya Mereduksi Biaya Politik dalam Pemilu dan Pilkada, semoga menjadi momen bagi negara Indonesia untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi,”harapnya. 

Sementara itu,  Jonny Sirait  Ketua GMPK Kabupaten Bogor, menjelaskan, ” Kerugian negara akibat korupsi semakin meningkat setiap waktunya, diperkirakan untuk periode  tahun. 2014-2017 telah mencapai lebih dari Rp. 200 triliun, nilai yang sebanding dengan dana desa untuk 74.000 desa. Kalau pun jumlah desa di seluruh Indonesia hanya > 74.000 desa. Di tahun 2017 saja terdapat  576 Kasus Korupsi  dengan kerugian > Rp. 6,5 triliun , 1.298 Tersangka Rp. 6,5 triliun dan nilai suap sekitar Rp. 211 milyar. Adapun modus tertingginya ada dibidang Penyalah-gunaan anggaran sekitar  154 kasus  dengan Nilai Kerugian Negara : Rp 1,2 triliun, yang mana didalamnya termasuk korupsi Dana desa yang mencapai lebih dari Rp. 30 milyar,” Bebernya pada Indonews di sekretariatnya Jl. Raya Kradenan No 99 Kec. Cibinong Kab. Bogor, Jumat (30/11/2018) 

Sambungnya, “Maka memberantas korupsi tidak cukup dilakukan dengan upaya represif dan hanya dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya (Kejaksaan, Polri) saja, tetapi harus melibatkan segenap komponen bangsa. Khususnya di bidang pencegahan, kita harus ikut andil bersama  KPK  untuk mendukung KPK sebagai Trigger mechanism” (pemicu dan pemberdaya institusi yang sudah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi) khususnya di Pemerintah Daerah sekitar dalam arti ikut mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang sistem administrasi perencanaan, penganggaran, perizinan, pengadaan barang/jasa, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Penggunaan dana desa, dsb. 

Maka kehadiran kami, sambungnya,  Sebagai organisasi GMPK  Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Kabupaten Bogor adalah bertujuan untuk diatas tadi. Kedepan kami merasa bangga jika dapat menjadi mitra-kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan segenap instansi lainnya. Sehingga motto menjadikan Kabupaten Bogor Termaju dapat cepat direalisasikan kalau pun secara bertahap,”Pungkasnya. (Ade Nofiansyah)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook