GMPK ( Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi ) Untuk Membangun Indonesia Lebih Beradab”

GMPK ( Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi ) Untuk Membangun Indonesia Lebih Beradab”

Indonews, Bogor – Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara,Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat.

Dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK.

GMPK – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi  didirikan dengan legalitas Akte Notaris ,No.10/21 Oktober 2013 – Yulkhaizar Panuh,SH. AHU: 265-.AH.01.07/2013. Atas semangat elemen masyarakat, yang dalam kerjanya demikian lekat dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Satgas Dana Desa/Kemendes RI serta Penegak hukum lainnya. Ketua Umum GMPK adalah  Irjen.Pol. Bibit Samad Rianto (mantan Wakil Ketua KPK Periode Th 2007–2011).

” Dan itulah yang terus memacu semangat kami untuk terus berbagi waktu, pikiran dan energi positip  baik melalui kegiatan BNN – Badan Nasional Narkotika dan Pemberantasan Korupsi. Tentunya melalui kerja kami selaku Pekerja Media / Pers. Memang tidak mudah namun itulah Seni Hidup, “Life’s Art”, Ujar Jonny Sirait, Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, Saat Dikonfirmasi dikantornya, Sabtu 01/12/2018.
.
Ia mengungkapkan, “Dalam keperdulian terhadap Peredaran & Penyalah-gunaan Narkoba, kami ingin seperti Kang Dik Dik Kusnadi (Kasubdit BNN) Dalam hal pencegahan korupsi, kami ingin seperti Pak Bibit, kalau pun telah berusia 73 tahun, beliau abdikan hidupnya untuk berbuat baik dalam ikut serta memberantas korupsi.  Salah satunya dengan didirikannya organisasi kemasyarakatan (Ormas) bernama GMPK ( Gerakan Masyarakat Peran‎gi Korupsi ). 

“Maka dari itu  mari kita bersama bekerja mencegah dan menangkal Korupsi dalam bentuk apapun, sekecil apapun Kalau bukan kita siapa lagi yang harus peduli,”  ungkapnya.

Ia menegaskan,  Dalam melakukan kebaikan apalagi yang menyangkut nilai-nilai moralitas dan kebangsaan tidak bisa berjalan sendiri dan suka-suka, termasuk dalam ikut serta memerangi korupsi, Peran kita harus Deteksi, Preventif, Rehabilittasi dan Bantuan Represif sebagaimana diamanahkan dalam UU.No.31/1999 Pasal 41 & 42, UU No.30/2002 Pasal 1 Ayat 3 & PP.No.71/2000 Pasal 2.
.
Dalam aturan GMPK, setiap anggota harus Berprilaku selaku pengabdi dan pekarya serta memiliki 4-U yaitu Tahu, Mau, Mampu dan Kontinyu. 
” TAHU bahwa korupsi adalah musuh bersama, MAU yaitu ikhlas dan berkarya bagi sesama, MAMPU yaitu Kreatifitas dalam Berkarya dan KONTINYU adalah gerakan yang Berkesinambungan sebagaimana aturan GMPK dan tidak menabrak Hukum yang berlaku,” Tegasnya. 

Ia juga mengatakan bahwa Tahun 2019 mendatang, anggaran Dana Desa akan turun Rp.70 trilyun untuk 74.000 Desa diseluruh Indonesia, termasuk di 416 Desa di Kabupaten Bogor. 

” Maka kami siap bersinergi dengan semua pihak untuk ikut serta mengawal agar penggunaan Dana Desa itu Tepat Guna dan Jujur.

Maka dengan itu Kami mengundang untuk acara Deklarasi dan Pengukuhan Pada Tanggal 17/11/2018 Di Gedung Serbaguna Jl Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor. 

Sampai saat ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 200 Orang Undangan Para Kepala desa, SKPD, LSM, Pers dan lainnya. 

Kami juga mempersiapkan acara Dialog Interaktif dengan tema “MEMBANGUN INDONESIA LEBIH BERADAB”, dimana narasumbernya akan menghadirkan dari Kantor Staff Pres RI, Kemendes RI, KPK, Satgas Dana Desa dan yang lainnya. 

Harapan kami,  Semoga semua rencana ini berjalan sesuai harapan, yang jelas kami berusaha maksimal berbuat yang terbaik menjadikan KABUPATEN BOGOR KAPAYUN THN.2019-2024. Kabupaten Bogor yang beradab, yang bersih dari praktek-praktek Korupsi sekecil apapun, khususnya dalam penggunaan Dana Desa“, tutup Jonny Sirait.(Ade Nofiansyah)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook