Soal GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) , Kadis DPMD Angkat Bicara

Soal GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) , Kadis DPMD Angkat Bicara

Indonews Bogor.  Membangun Indonesia dari pinggiran sebagai salah satu wujud nyata Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. lebih dari 4 tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi dan jajarannya memfokuskan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah-daerah antara lain melalui Dana Desa.

Membangun wilayah pinggiran perlu dipahami sebagai membangun kota-kota baru yang membawa sumber-sumber kehidupan baru dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia,  untuk itu pemerintah menyediakan dana bantuan untuk Desa.

Ironisnya,  yang terjadi bantuan tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bahkan banyak juga pelangaran atau penyalahgunaan oleh penerima amanah tersebut yaitu Kepala Desa, 

Dari data yang dimiliki Calon Ketua DPD GMPK Kab.Bogor Jonny Sirait menjelaskan,  ” Di tahun 2017 saja terdapat  576 Kasus Korupsi  dengan kerugian > Rp. 6,5 triliun , 1.298 Tersangka Rp. 6,5 triliun dan nilai suap sekitar Rp. 211 milyar. 

Adapun modus tertingginya ada dibidang Penyalah-gunaan anggaran sekitar  154 kasus dengan Nilai Kerugian Negara : Rp 1,2 triliun, yang mana didalamnya termasuk korupsi Dana desa yang mencapai lebih dari Rp. 30 milyar,” Bebernya pada Indonews di kantor sekretariatnya Jl. Raya Kradenan No 99 Kec. Cibinong Kab. Bogor, beberapa hari lalu. 

Ditempat berbeda, Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Drs. Deni Ardiana, mengatakan, ” Urusan pembinaan Desa bukan hanya urusan pemerintah belaka melainkan urusan pemerintah berserta para Stakeholder terkait dalam melakukan pembinaan desa, dalam kondisi sekarang ini Desa merupakan tumpuan dalam strategi pembangunan di Indonesia.

Tentu saja semua mempunyai peranan masing- masing dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia, seperti Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Permasyarakatan serta Media yang selama ini telah berperan dalam pembinaan Desa dari proses perencanaan, pembangunan sampai pertanggung jawaban bahkan sampai pelaporan, “Kata Deni saat dikonfirmasi Dikantornya Selasa 04/12/2018.

Agar masing – masing Kepala Desa tahu cara pengunaan dan pertangungjawaban yang sesuai aturan, dan tidak menyalah gunakan. “Tambahnya.

Himbauan saya kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bogor, agar lebih transparan dalam menggunakan Dana Desa (DD). Sehingga dengan demikian nantinya terhindar kesalahan administrasi, yang berujung masalah tindak pidana korupsi.

Harapan saya tidak ada Kepala Desa yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, artinya kalau mereka sesuai aturan dan sesuai dengan tupoksinya kan bisa lebih nyaman dalam melayani masyarakat juga lebih tenang. 

Ia menambahkan,  Saya sangat berharap dengan adanya GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi) di kabupaten Bogor ini dapat mendorong desa-desa agar lebih baik dan mencegah adannya kerugian dalam pengelolaan keuangan bahkan sampai proses pertanggung jawaban, dan melakukan intropeksi dengan titik berat pencegahan dan penanggulangan korupsi, serta meningkatkan soliditas organisasi. Sebab, kini GMPK sudah mulai dipercaya oleh lembaga pemerintah untuk mengawal program kerjanya, “tegasnya.(Ade Nofiansyah/Nino)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook