DPD GMPK Kab. Bogor Bangun Kemitraan Dalam Memerangi Korupsi

DPD GMPK Kab. Bogor Bangun Kemitraan Dalam Memerangi Korupsi

Indonews Bogor.  Dengan terlahirnya GMPK (Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi)  didirikan oleh Ketua Umum GMPK adalah  Irjen.Pol. Bibit Samad Rianto (mantan Wakil Ketua KPK Periode Th 2007–2011) dan atas semangat elemen masyarakat, Dalam melakukan kebaikan apalagi yang menyangkut nilai-nilai moralitas dan kebangsaan, termasuk dalam ikut serta memerangi korupsi, Peran kita harus Deteksi, Preventif, Preemtif, Rehabilittasi dan Bantuan Represif sebagaimana diamanahkan dalam UU.No.31/1999 Pasal 41 & 42, UU No.30/2002 Pasal 1 Ayat 3 & PP.No.71/2000 Pasal 2.

Menurut Jonny Sirait Ketua DPD GMPK kab.Bogor, “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka mau tidak mau korupsi harus diberantas, baik dengan cara Preventif maupun Represif. Penanganan kasus korupsi harus mampu memberikan efek jera agar tidak terulang kembali. Tidak hanya demikian, sebagai warga Indonesia kita wajib memiliki budaya malu yang tinggi agar segala tindakan yang merugikan negara seperti korupsi dapat diminimalisir, “Ujarnya, Senin 17/12/2018.

Sambung Jonny,  Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara Indonesia memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum. Maka dalam penindakan hukum bagi pelaku korupsi haruslah tidak boleh pilih kasih, baik bagi pejabat ataupun masyarakat kecil. Diperlukan sikap jeli pemerintah dan masyarakat sebagai aktor inti penggerak demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, semua elemen masyarakat juga berhak mengawasi dan melaporkan kepada institusi terkait jika terindikasi adanya tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pemberantasan Korupsi, Diperlukan kerja sama semua pihak maupun semua elemen masyarakat, tidak hanya institusi terkait saja.

Maka kehadiran kami, Sebagai organisasi GMPK  Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Kabupaten Bogor adalah bertujuan untuk diatas tadi. Kedepan kami merasa bangga jika dapat menjadi mitra-kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan segenap instansi lainnya. Sehingga motto menjadikan Kabupaten Bogor Termaju dapat cepat direalisasikan kalau pun secara bertahap,”Bebernya.

DEWAN Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPD GMPK) Kabupaten Bogor harus bisa menjadi satuan tugas (Satgas) mengawal penggunaan dana desa. Sebab, GMPK adalah kumpulan pribadi anti perilaku korupsi yang merugikan keuangan dan ekonomi negara.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMPK Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Rianto saat melantik Jonny Sirait menjadi Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor periode 2018-2023, Senin (17/12).

Menurut Bibit, saat ini pemerintah sedang sibuk melakukan pembangunan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Kehadiran Satgas Dana Desa dan GMPK adalah keikutsertaan dalam mencegah dan menangkal terjadinya korupsi dalam penggunaan anggaran, baik di kementerian atau lembaga pemerintah,” kata Bibit dalam sambutannya.

Dia berpesan, pengurus DPD GMPK Kabupaten Bogor harus berdiri terdepan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam mewujudkan Kabupaten Bogor termaju. Bersama-sama memberikan informasi positif dan advokasi jika terjadi penyalahgunaan anggaran, khususnya penggunaan dana desa.

“Jika selama ini semua orang sibuk memerangi korupsi di wilayah tertinggi satu gunung es, maka Satgas Dana Desa dan GMPK harus mampu masuk wilayah terbawah gunung es korupsi itu. Terutama di desa-desa seluruh Indonesia,” ujar Bibit.
.
Untuk itu, katanya, DPD GMPK Kabupaten Bogor bisa melakukan sinergitas program dalam hal sosialisasi dana desa bersama Pemkab Bogor, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Apdesi Kabupaten Bogor.
.
Ketua DPD GMPK Kabupaten Bogor, kata dia, juga harus punya kepribadian teguh terhadap aturan yang diinternalisasi dalam dirinya. Dengan demikian, ia tidak mudah goyah dengan pengaruh lingkungan sosial yang ada, bahkan mampu melawan hal apapun yang bertolak-belakang dengan kepribadiannya.

“Itulah yang disebut dengan integritas. Hanya individu yang mempunyai integritas tinggi terhadap nilai dan aturan yang dia junjung dan mampu untuk tidak melakukan tindakan amoral. Diantaranya adalah perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, kalau pun ada kesempatan untuk melakukannya,” katanya.

Menurut mantan perwira tinggi Polri ini, soal penggunaan dana desa harus transparan dan akuntabel. Alasannya, masalah transparansi dan akuntabilitas dana desa masih menjadi salah satu isu yang menarik perhatian banyak kalangan. Kondisi ini terjadi karena banyaknya kasus dugaan penyimpangan dana desa yang disorot oleh media massa.

“Hampir tiap hari ada kabar mengenai dugaan penyimpangan dana desa. Sedangkan kita tahu korupsi itu dilarang dalam semua agama. Jadi bagaimana disebut beradab jika korupsi masih dilakukan. Apalagi terhadap anggaran dan dana yang semestinya untuk hajat orang banyak,” tandasnya.
.
Dia menyebutkan, korupsi timbul karena ada niat, kesempatan, kekuasaan/wewenang dan lemahnya iman dan agama. Korupsi dilakukan untuk memperkaya pribadi, kelompok dan korporasinya. Jadi korupsi adalah pengingkaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke-2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga Sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor, Wawan Darmawan. Menurut dia, masyarakat Kabupaten Bogor harus berwawasan kebangsaan menuju terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik.

Keanekaragaman suku, etnis, agama dan komunitas di Kabupaten Bogor, kata Wawan, merupakan warisan yang harus dijaga baik. Hal itu juga bukan hanya tugas Pemkab Bogor namun semua elemen masyarakat. Termasuk LSM atau Ormas dan Pers.

“Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor telah banyak melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI maupun demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya dengan pembentukan forum – forum strategis, lintas elemen masyarakat yang saat ini lebih 300-an LSM atau Ormas di Kabupaten Bogor,” kata Wawan.

Menurutnya, DPD GMPK adalah LSM atau Ormas ke-7 yang fokus dalam hal memerangi korupsi. Untuk itu, dia mewakili Pemkab Bogor mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus DPD GMPK periode 2018-2023.

“Kalau pun mungkin saya bukan orang yang tepat untuk duduk disini menggantikan Bupati Bogor karena berhalangan hadir, tapi saya merasa bangga dapat duduk bersama tokoh-tokoh nasional, khususnya dalam kesamaan memerangi korupsi,”Tutupnya.(Ade Nofiansyah)

Terkirim dari tablet Samsung.

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook