Warung Kopi BOGOR KAPAYUN “SELAMAT DATANG SARASEHAN NASIONAL SAFARI DANA DESA 2019”

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN
“SELAMAT DATANG SARASEHAN NASIONAL SAFARI DANA DESA 2019”
.
Pagi ini  halaman  Istana Bogor, Jawa Barat  basah oleh gerimis. Saya dan Jonny Sirait, Amd baru saja  menghadap Bung Karno melaporkan  acara  deklarasi DPD GMPK Kab. Bogor dan Dialog Interaktif , Senin  (17/12) lalu. Juga melaporkan rencana  acara Sarasehan Nasional ‘Safari Dana Desa : Akuntabilitas & Transparansi Dana Desa, Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju Thn.2019”, bulan Januari 2019 di tempat yang sama acara tgl.17 Desember lalu.
.
“Ceritakan kepada saya mengapa kalian merasa perlu  membuat  acara Sarasehan Nasional itu”,kata Bung Karno . Sambil merapihkan jambul rambut, Lae Jonny menjawab;
.
“Siap Paduka, Seperti kita tahu ,  Anggaran Dana Desa  sejak thn.2015 selalu menaik setiap tahunnya, total hingga tahun 2018  pemerintah  telah mengeluarkan lebih dari > Rp.110 trilyun untuk 74.000 desa di seluruh Indonesia. Tahun 2015, sebesar Rp 20,67 triliun, penyerapannya > 82,72%, tahun 2016 Rp 46,98 triliun,  penyerapannya >  97,65%. Tahun 2017 Rp. 60 trilyun, penyerapannya 98,5%. Tahun 2018 > Rp.70 trilyun, proyeksi penyerapannya > 97%.
.
Meningkatnya persentase penyerapan Dana Desa setiap tahun, adalah prestasi semua pihak termasuk atas peran Satgas Dana Desa RI, KPK  dan pihak lain yang senantiasa memberikan pencerahan dan pengawalan kepada para kepala desa yang menyebabkan itu semua terjadi.Baik secara formal (seminar, bimtek, dsb) dan yang non-formal yang dilakukan oleh LSM Anti Korupsi & Pers. .”, Lae  Jonny mempersilahkan saya bicara, saya mengangguk.
.
“Ijin menambahkan Paduka, Data Kemendes maupun Kemendagri menyatakan bahwa > 74.000 kepala desa di seluruh Indonesia berpendidikan SD-SLTP mencapai 50% yang bisa saja menghambat peng-administrasian baik saat penggunaan anggaran  maupun membuat laporan. Apalagi jika peran orang sekitarnya pun sangat minim, al; BPD, Pendamping Desa, dsb. 
.
Selain mensejahterakan masyarakat desa melalui kebangkitan infrastruktur desa yang baik, Dana Desa pun mampu menyerap lapangan kerja hingga 1,29 juta di seluruh Indonesia. Manfaat lain, GDP per kapita di desa naik hampir 50% dari Rp.573.000,-per bulan/orang pada tahun lalu, menjadi Rp. 804.000,- per bulan/orang pada tahun ini.
.
Melihat pencapaian , manfaat dan penyerapan Dana Desa yang semakin baik, Bank Dunia (World Bank) pun berencana akan menjadikan model ini sebagai model yang akan dipakai untuk pembangunan-pembangunan di desa  negara-negara berkembang lainnya. ..”, kata saya, Bung Karno  tersenyum, Lae Jonny melanjutkan.
.
DANA DESA PROVINSI JAWA BARAT
“Jika saat ini terdapat > 5.000 desa di seluruh Prov. Jawa Barat dan Dana Desa  lebih dari Rp.4,2 trilyun maka setiap desa mendapat > Rp. 840 juta. Yang  diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik desa, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan & pengangguran di desa.
.
Dana Desa adalah bola panas bagi mereka yang tidak mampu mengelolanya, selain harus tepat-guna  juga kepala desa dan aparatnya harus banyak melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor-honor tim/kegiatan, dan rapat-rapat. 
.
Penyerapan Dana Desa di Provinsi Jawa Barat masih perlu ditingkatkan karena masih berkisar > 65%/tahunnya, sebagaimana rilis tahun lalu bahwa penyaluran dari Re¬kening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) baru mencapai Rp.1,087 Triliun dari total pagu Rp.4,794 Tri¬liun (22,68%). Sedangkan Penyaluran ke Rekening Kas Desa (RKD) baru mencapai Rp.226.875 Milliar (20,86 %) dana yang diterima RKUD…”, kata Lae Jonny yang juga Ketua DPD GMPK Kab. Bogor.
.
DANA DESA KABUPATEN BOGOR
Bung Karno mmanggut-manggut, kemudian beliau berdiri , berjalan menuju halaman belakang, kami pun mengikutinya dari belakang. Dibawah pohon Sawo , Bung Karno  berkata, “Saya mendapat laporan dari beberapa team di Pemkab Bogor bahwa Hingga akhir tahun anggaran 2018, dana yang dikucurkan ke seluruh desa di Kabupaten Bogor, belum sepenuhnya terserap. Berikut data terakhirnya;
1.Penyerapan ADD baru 93,81 persen dari nilai keseluruhan Rp 219,3 miliar. 
2.Dana Desa baru 60,05 persen dari Rp 402,9 miliar dan
3. BHPRD 59,82 persen dari Rp 135,4 miliar. 
.
Lemahnya penyerapan khusus Dana Desa, salah-satunya karena tidak tercapainya SOP , misalnya dalam surat permohonan dari desa belum masuk  di kecamatan, termasuk tidak adanya rekomendasi bahan prasyarat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) . Jadi bukan semata karena kelalaian  Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor, karena dengan minimnya penyerapan Dana Desa maka otomatis merugikan masyarakat kabupaten Bogor sendiri.
.
Dengan adanya penangkapan beberapa kepala desa di kabupaten Bogor atas dugaan korupsi  Dana Desa merupakan bukti bahwa  sosialisasi cegah dan tangkal  korupsi Dana Desa belumlah maksimal…”, saya dan Lae Jonny terdiam, 
.
TRANSPARANSI DANA DESA
Sambil mengunyah Sawo,  Putra Sang Fajar ini melanjutkan, “Sebagaimana disampaikan diatas, jumlah Dana Desa secara nasional semakin tinggi/tahunnya maka semakin tinggi pula tanggung-jawab serta resiko para pengguna dana desa tersebut. 
.
Sayangnya, Akuntabilitas & transparansi pengelolaan Dana Desa masih dianggap sebagai ancaman bagi sebagian Kepala Desa & aparaturnya. Tertutupnya informasi dan kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam semangat ‘Akuntabilitas & Transparan.
.
Alokasi dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif.
.
Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Akuntabilitas & Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat.
.
Dana Desa merupakan berkah yang berpotensi menjadi bencana. Pasalnya, jika tidak dikelola dengan baik, dana berjumlah milyaran tersebut akan berubah menjadi bencana.
.
Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa wajib digunakan untuk empat urusan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang yang terdiri dari 16 bab dan 122 pasal ini memberlakukan implikasi hukum bagi aktor-aktor pengelolanya. Semakin menguatnya posisi desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntutan publik, yaitu tata kelola pemerintahan desa harus berlangsung secara akuntabel & transparan…”, kata Bung Karno, saya & lae Jonny terdiam
.
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
Lae Jonny  menambahkan, “…Sejak thn.2015-2017 tercatat 112 orang kepala desa yang terjerat korupsi  dan di semester 1/2018 ditambahkan 29 orang kepala desa yang yang terjerat korupsi sehingga total menjadi 141 orang kepala desa  dengan nilai kerugian lebih dari Rp. 40,2 milyar.
.
Umumnya para kepala desa ini bermasalah sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Termasuk tertutupnya informasi atas penggunaan dana desa tersebut.
.
Tahun 2017 lalu, dari 416 desa di kabupaten Bogor ada keterlambatan laporan penggunaan ADD dan Dana Desa antara 20-29 desa hingga tanggal 28 Desember 2017. Semoga hal ini tidak terjadi kembali di Desember 2018 ini.
.
Dalam kepedulian DPD GMPK – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Kabupaten Bogor  –  mewujudkan Kabupaten Termaju thn.2018-2023 mendatang. Khususnya terhindar dari penyalah-gunaan Dana Desa, maka kami akan melaksanakan kegiatan Sarasehan Nasional  “SAFARI DANA DESA”, dengan tema : “Akuntabilitas & Transparansi Dana Desa, Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju Thn.2019”…’
.
Saya pun menambahkan, “Inshaa Allah para nara-subernya, al; 1.Kantor Staf Presiden (KSP)  RI, 2.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, 3.Satgas Dana Desa RI, 4.Kemendes RI, 5.Gubernur Jawa barat, 6.Bupati Bogor, Jawa Barat, 7.Indonesia Coruption Watch(ICW) RI, 8.Mantan Ketua DPRD kab. Bogor, Jawa Barat 9.Dan sebagainya jika dianggap perlu
.
“Untuk hal detil lain akan kami sampaikan kemudian, Paduka. Namun, ada beberapa catatan yaitu, (1).Bentuk Sarasehan  merupakan penhormatan panitia atas kulture bangsa Indonesia khususnya urang sunda Bogor yang selalu guyub dalam memecahkan dan mencari solusi thd satu masalah, (2)..Panitia sengaja menyertakan Karang-taruna setiap desa agar terciptanya harmonisasi pemerintah desa dan generasi muda setempat. Khususnya kaderisasi dalam  pola wawasan dan pemikiran lebih detil thd Dana Desa, BUMDes dsb…”,kata Lae Jonny.
.
Bung Karno  menepuk bahu kami, “Terus berkarya demi mewujudkan Kabupaten Termaju thn.2019,”, kemudian beliau pamit meneruskan aktifitasnya.  Mohon maaf lahir bathin  —–  (Arief P.Suwendi, Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews Bd.Media & Event Organizer)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook