Praperdilan Sebagai Dasar Untuk Menguji Keabsahan Atas Tindakan Penetapan Tersangka Penangkapan Dan Penahanan

Praperdilan Sebagai Dasar Untuk Menguji Keabsahan Atas Tindakan Penetapan Tersangka Penangkapan Dan Penahanan

Indonews Bogor. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 Terjadi penangkapan terhadap klien kami berdasar pada Sprinkap Nomor:SP.Kap/331/XI/2018/Reskrim.

Tanpa proses Penyelidikan yg seharusnya dilakukan lebih dulu sebelum dilakukan Penyidikan hal tersebut jelas yang terjadi pada klien kami adalah terhitung tanggal laporann Nomor : LP/B/1325/XII/2017/JBR/RES BGR, Tanggal 01 Desember 2017, yang di sampaikan pelapor berjalan 1 (satu) Tahun lamanya, klien kami tidak pernah menerima surat panggilan dari penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai terlapor, di undang atau diperiksa sebagai saksi atau pun sebagai calon tersangka, tiba-tiba klien kami di tangkap dan di (Tersangkakan) saat bersamaan setelah dilakukan penangkapan dan langsung di Tahan di Polres Bogor Unit Krimum PPA.

Untuk itu hari ini tanggal, 03 Januari 2019, Kami atas nama Imam Rusmana, SH dan Indra Kurniawan Kartasasmita, SH sebagai Tim Kuasa Hukum yang mewakili pemohon resmi mengajukan Permohonan Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dengan Nomor Register Perkara:01/PID/PRA/2019/PN CBI.

Bahwa apa yang terjadi dengan proses hukum terhadap klien kami adalah kami sebagai kuasa hukum menilai ada bentuk kesewenang wenangan yang dilakukan oleh oknum penyidik, dengan melakukan tindakan tindakan yang tidak mengindahkan hak-hak kepentingan hukum klien kami yang pada prinsip nya adalah harus di perlakukan sama di hadapan hukum tanpa perbedaan atau diskriminasi dalam bentuk apapun (Equality Before The Law),”Ujarnya.

Imam, juga menjelaskan, “Bahwa dengan tidak mengindahkan ketentuan yang di atur dalam hukum acara Pidana sebagai landasan hukum positif Pasal 112 KUHAP”.

(1). Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang di anggap perlu untuk di periksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu di haruskan memenuhi panggilan tersebut.

(2). Orang yang di panggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas unguk Membawa kepadanya.

Pasal 113 KUHAP, “Jika seorang tersangka atau saksi yang di panggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya”.

Demikian pula ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Repubik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan Norma hukum dan mengindahkan Norma Agama, Kesopanan, Kesusilaan serta menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia,”Jelasnya.

Ia juga menambahkan, “Untuk itu pula kami menilai banyak kejanggalan dalam proses hukum yang di alami terhadap klien kami, serta berdasarkan pertimbangan dari pihak keluarga dan analisa hukum yang kami lakukan demi mencari dan mendapatkan keadilan dalam perlakuan yang sama di muka hukum maka kami akan menguji dasar dan kewenangan yang dilakukan penyidik dengan mentersangkakan, menangkap, dan melakukan penahanan klien kami saat ini.

Kami berharap semoga dalam proses nanti Hakim yang menangani perkara yang kami ajukan adalah hakim yang benar benar mewakil tuhan yg menggunakan hati nurani dan kebenaran berdasarkan aturan hukum yang obyektif,”Tegasnya.(Bobby)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook