Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kejari Kabupaten Sukabumi Kecewa

Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kejari Kabupaten Sukabumi Kecewa

Indonews Sukabumi. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB HIMASI) gelar Aksi demo di Kejari Kabupaten Sukabumi,di Jalan Raya Karangtengah, Kecamatan Cibadak,Jum’at 18/01/2019.

Dalam aksi tersebut mahasiswa mempertanyakan tentang penyelesaian kasus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan menuntut keterbukaan informasi sejauh mana kasus ini berjalan.

“Keterbukaan informasi dari pihak kejaksaan sampai saat ini sangat minim sekali,” ujar Ketua PB HIMASI Eki Rukmansyah.

Mahasiswa juga meminta Kejari tegas menindak oknum Jaksa yang terindikasi menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik.

Kecurigaan itu muncul setelah adanya berita media online yang memuat keterangan dari salah satu Kepala Desa bahwa ada oknum kejaksaan yang mengarahkan kepala desa untuk memilih salah satu partai politik.

“Oknum jaksa itu baru isu saja dan kami sebetulnya ingin mempertanyakan hal itu,” ujar Eki.

Namun dalam aksi ini mahasiswa kecewa sebab yang menerima dan memberikan keterangan bukan dari pihak yang menangani kasus ini. Sehingga tidak mendapatkan jawaban yang semestinya dari pihak Kejari. Mahasiswa pun bakal melaksanakan aksi susulan.

“Kami akan melakukan aksi susulan minggu depan atau dua minggu setelah hari ini,” bebernya.

Sementara itu, Jaksa fungsional Kejari Kabupaten Sukabumi Aji Sukartaji mengatakan, proses tentang perkara BPNT masih tetap berjalan dengan memeriksa beberapa saksi dan sekarang masuk pendalaman untuk menganalisa keterangan saksi tersebut.

Bahkan pihak Kejari mendatangkan ahli untuk mengungkap kasus ini. “Kami akan meminta keterangan ahli untuk mendukung,” ujarnya.

Soal adanya oknum jaksa yang mengarahkan ke parpol, Aji membatah hal itu. Aji menegaskan Kejari murni untuk menjalankan penegakan hukum agar program pemerintah yang baik untuk masyarakat itu dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Jadi selain penegakan hukumnya, tetapi lebih mengedapankan terhadap pencegahaan terjadinya penyimpangan,”Ujarnya.

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada tersangka baru dalam perkara tersebut. Tapi yang jelas, penagakan hukum untuk kasus ini, telah mengalir apa adanya sesuai dengan keterangan saksi-saki dan didukung oleh kerterangan dari para tersangka sendiri.

“Ya mulai dari keterangan alat bukti yang ada, nanti akan ada kesimpulan. Siapa saja yang terlibat dalam penyimpangan penggunaan anggran program BPNT tersebut. Namun, saat ini baru ada dua orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, itu pun belum dilakukan penahanan. Karena, penahanan itu tergantung dari sikap tim penyidik sendiri,” pungkasnya. (R. Iyan Mufti)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook