Perlunya Penguatan Undang-Undang Perlindungan Kebebasan Pers

Perlunya Penguatan Undang-Undang Perlindungan Kebebasan Pers

Salam Redaksi – Setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional, Pada tahun 2019, Kota Surabaya akan menjadi tuan rumah untuk peringatan hari pers nasional, dengan tema ‘Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis digital’,  Tema ini tentunya relevan dengan perkembangan zaman yang menjadikan platform media sedikit demi sedikit berubah dari cetak ke online.

Hari Pers Nasional atau HPN diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 pada tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari ini menyatakan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Selain itu dewan pers kemudian menetapkan hari pers nasional dilaksanakan setiap tahunnya secara bergantian di ibu kota provinsi se-indonesia.

Pada masa Orde Baru, pers atau wartawan banyak yang menghilang bahkan terbunuh yang menyebarkan informasi mengenai fakta pemerintah ataupun menyebarkan informasi yang salah dan bersifat memfitnah. Pers memiliki keterbatasan dalam menyuarakan pendapat ataupun informasi. Terutama melibatkan pemerintah. 

Setelah perjalanan panjang akhirnya kebebasan pers dimulai pada periode setelah Orde Baru mulai runtuh. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh Presiden BJ Habibie, pers mulai mengembangkan profesi dan ranah sebagai penggiat informasi dan aturan tentang pers tersebut diberlakukan hingga saat ini. Secara norma tertulis, pers mendapatkan perlindungan hukum dan kebebasan di bawah naungan UU tersebut.

Sayangnya dengan adanya UU tersebut, belum menjamin sepenuhnya keamanan Pers, dikarenakan masih banyak kejadian mengalami kekerasan fisik tanpa adanya kejelasan terkait penyelesaian kasusnya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut meliputi ancaman atau teror, pengusiran dan larangan peliputan, serangan fisik, sensor, tuntutan atau gugatan hukum, pemberedelan atau larangan terbit, regulasi, demonstrasi dan pengerahan masa, perusakan kantor, serta perusakan alat.

Perlindungan profesi dibutuhkan sebagai upaya memberikan keamanan dan kenyaman kerja kepada Para Pers, agar Pers  lebih berani mengungkapkan fakta yang ada di lapangan.

Pemerintah juga harus terbuka dengan pihak pers. Karena pers bertugas menyampaikan berita dan fakta yang terjadi. Pers juga mesti benar-benar menjaga netralitas dan objektifitasnya.

Dengan adanya hari ulang tahun ini diharapkan masih perlunya penguatan undang-undang perlindungan kebebasan pers, hal itu untuk menjaga kebebasan pers dalam memberikan informasi kepada publik, dan menjaga kebebasan pers adalah sebagai salah satu pilar terpenting dari landasan demokrasi.

Pimpinan dan Kru Indonews mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2019, semoga Pers terus berjaya dan meneruskan kiprah serta perannya sebagai media yang mendukung informasi yang benar dan menegakkan keadilan seperti sejarah berdirinya pers Indonesia. ***

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook