APA MEMANG KITA TIDAK BUTUH DANA KELURAHAN ?” .

OPINI
.
“APA MEMANG KITA TIDAK BUTUH DANA KELURAHAN ?”
.
PARA PEMBACA INDONEWS YTH,
Jika berpuluh-puluh tahun ini ada anekdot jika “ORANG MISKIN TIDAK BOLEH KAYA, ORANG MISKIN TIDAK BOLEH SAKIT”. Maka sejak Jokowi menjadi Presiden ke-7 , kita semua telah termanjakan oleh berbagai program nyata melalui NAWACITA. Kami selalu obyektif dan positip juga tidak meninggalkan kritis kami kepada pemerintah.
.
Sejak tahun 2015 lalu kita sebagai ‘orang desa, orang pinggiran, wong cilik telah termanjakan dengan program DANA DESA yang tercatat lebih dari Rp.110 trilyun diberikan kepada lebih dari 245 juta penduduk melalui lebih dari 74.000 desa diseluruh Indonesia.
.
Kami juga ikut mendorong kinerja SATGAS DANA DESA , GMPK – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, dsb. Bahkan kami pun telah menjadi bagian dari ke-2 lembaga anti korupsi itu, karena kami adalah DPD GMPK kabupaten Bogor.
.
Kita boleh tidak suka kepada Jokowi karena perbedaan politik, namun Jokowi terus memanjakan banyak hal bagi rakyatnya, termasuk akan digulirkannya DANA KELURAHAN sebesar Rp. 3 trilyun untuk lebih dari 8300 kelurahan di seluruh Indonesia, yang berarti akan ada Rp.370 juta/kelurahan untuk itu.
.
PARA PEMBACA INDONEWS YTH,
DANA KELURAHAN bukanlah keinginan Jokowi mendapat popularitas, namun itu adalah harapan dan keinginan para lurah /camat melalui walikota-nya masing-masing sejak thn.2015 lalu. Ini bukan tentang kecemburuan antara Lurah dengan para kepala desa yang telah menerima Dana Desa. Namun keinginan bersama terciptanya keadilan sosial dan pembangunan secara kolektif.
.
PARA PEMBACA INDONEWS YTH,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
.
Sementara itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kelurahan adalah adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Adapun kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Sedangkan camat sendiri merupakan seseorang yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota.
.
Masih merujuk kedua peraturan tersebut, masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh dua orang yang berbeda. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung, sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang merupakan pegawai negeri sipil atau PNS yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota.
.
PARA PEMBACA INDONEWS YTH,
Saat bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Bandara Adi Sumarmo-Solo waktu lalu, saya mempertanyakan ini dan beliau mengatakan bahwa salah satu yang membedakan dana desa dengan dana kelurahan adalah cakupan wilayahnya. Menurut dia, cakupan wilayah kelurahan lebih kecil dibandingkan desa. Dan ada beberapa kelurahan yang memiliki anggaran kecil. Karena itu, alokasi dana kelurahan dinilai penting guna menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota. Saat ini ternyata sejumlah kelurahan yang memang minim anggarannya dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di suatu kota, baik menyangkut sarana dan prasarananya maupun fasilitas umumnya.
.
Beliau juga mengatakan, pemerintah kelurahan sama dengan pemerintah desa, yakni garda terdepan pemerintahan dalam negeri yang memberikan pelayanan langsung dan hadir di tengah-tengah masyarakat sepanjang waktu. Namun, di sisi lain, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan terdepan (Lurah dan Kepala Desa) sering menjadi barometer bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan. Hal ini lah salah satu alasan mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai dana kelurahan.

PARA PEMBACA INDONEWS YTH,
Beliau juga mengatakan , bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kemendagri telah menetapkan formulasi penentuan jumlah dana kelurahan yang akan diberikan bakal berbeda dengan dana desa “Jadi tidak melakukan formulasi seperti alokasi dana desa yang ada formulanya berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan, dan dari sisi bagaimana ketertinggalan mereka, maka kita sedang matangkan formula yang tepat, agar tepat sasaran dan tepat penggunaan dan pertanggung-jawabannya”.
.
“Apakah jika Jokowi tidak terpilih kembali sebagai Presiden thn.2019-2024 maka Dana Kelurahan tidak akan ada?”, tanya saya. Beliau tersenyum dan berkata,”Silahkan tanya masyarakat saja, apa memang kita tidak butuh lagi dana desa & dana kelurahan?”.
.
Wassalamualaikum wrwb, Mohon maaf lahir bathin……. #Waspada Kebangkitan Orde Baru#, — Arief P.Suwendi – Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews bd.Media – Event Organizer + Sekjend DPD GMPK kab.Bogor)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook