Kemnaker Jalin Kerja Sama dengan Pemkot Bekasi, Tingkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Foto: Dokumentasi Kemnaker
Indonews Bekasi – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di hadapan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperkenalkan program pengukuran produktivitas makro dan mikro.

Program tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana produktivitas tenaga kerja di Kota Bekasi.

Hal itu dilakukan sebagai upaya Kemenaker untuk menjalin kerja sama dengan Pemkot Bekasi dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut.

Berdasarkan rilis yang diterima Indonews Jumat (10/5/2019), Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Ditjen Binalattas Kemnaker, Chairul menyebutkan, pengukuran produktivitas ini sebagai potret bagi kepala daerah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang dibuat nantinya.

“Pertumbuhan ekonomi berkesinambungan menjadi sasaran utama kebijakan pemerintah. Salah satu caranya adalah melalui peningkatan produktivitas sebagai tujuan pembangunan. Produktivitas menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini tercermin dengan masuknya program peningkatan produktivitas dalam Nawacita yang digaungkan pemerintah periode 2014-2019,” ujar Chairul dalam rilisnya.

Dikatakan, sebagai salah satu agenda utama pemerintah, maka pengukuran produktivitas menjadi hal penting dilakukan untuk melihat efisiensi proses produksi yang telah dilakukan.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Output di sini berupa barang dan jasa sedangkan faktor input dalam proses produksi dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin, metoda, serta modal.

“Dengan mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja, maka akan diperoleh gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) negara. Hal ini menjadi penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan,” jelasnya.

Dia juga menulis, bahwa pengukuran produktivitas kerja juga dapat memantau sejauh mana kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Instruksikan Jajarannya.
Diktuip dari Kompas.com, dalam menanggapi program yang dibawa Kemnaker, Wali kota Bekasi, Rahmat Effendi langsung menginstruksikan kepada jajarannya untuk membuat draft Nota Kesepahaman (MOU) antara Wali Kota Bekasi dengan Kepala BBPP.

Lalu memerintahkan seluruh jajarannya masing-masing agar segera membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BBPP.

“Kami segera kordinasi dengan Kepala BBPP untuk melakukan pengukuran produktivitas guna menjadi referensi bagi pimpinan daerah khususnya Wali Kota Bekasi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih produktif, ” ujar Rahmat Effendi. (M. Al Fariz)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook