Tak Transparan Soal Dana Desa, Sanksi Menati Kades

Indonews Bogor – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi melalui program Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggir.

Hal ini demi meningkatkan pembangunan desa-desa di Indonesia yang hingga saat ini masih berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Demikian disampaikan Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bogor, Jonny Sirait, Sabtu 12 Mei 2019.

Menurut Jonny, sejauh ini program Nawacita, khususnya yang tertuang dalam bantuan Dana Desa (DD) terbukti ampuh dalam membangun pedesaan.

“Kita sudah menjadi negara kekuatan ekonomi peringkat 16 di dunia, tidak ada artinya jika melihat masih banyak masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Oleh karenanya, Presiden Jokowi melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” paparnya.

Sebagai wujud komitmen tersebut, lanjutnya, Dana Desa yang dialokasikan Presiden Jokowi di tahun 2016 mencapai Rp 46,9 triliun, dan meningkat di tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun. Program Dana Desa ini, menurutnya, bukan hanya pertama di Indonesia, namun juga pertama sekaligus yang terbesar di dunia.

“Namun Presiden Jokowi juga menegaskan agar alokasi Dana Desa tersebut harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Presiden minta Dana Desa bukan hanya meningkatkan kualitas hidup manusia, tapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” jelas Jonny.

Kendati demikian, kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa oleh oknum tak bertanggung jawab juga masih sering terjadi. Sehingga dalam hal ini pengawasan ketat patut dilakukan.

“Peluang itu (korupsi dana desa, red) ada karena minimnya kontrol masyarakat. Belum lagi semua masyarakat mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,” jelas dia.

Untuk pengawasan di lapangan, imbuhnya, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa. Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

“Namun, tidak semua kepala desa mengindahkan hal ini. Karena itu mulai tahun 2018, Kemdes PDTT memberlakukan sanksi kepada kepala desa yang tidak transparan, atau tak memasang papan pengumuman,” ujarnya.

Jonny lantas setuju dengan aturan yang mengharuskan adanya sanksi kepada kepala desa yang tidak memasang papan pengumuman tentang penggunaan dana desa.

“Sanksi itu macam-macam, misalnya membatalkan pencairan dana desa tahap berikutnya,” ungkapnya.

Dari pemerintah pusat sendiri, sudah ada sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan. Kemdes PDTT juga telah membentuk Satgas Dana Desa, yang membantu kementerian untuk pemantauan, pengawalan dan pengawasan dana desa.

Setiap kasus yang dilaporkan ke Kemdes PDTT diserahkan ke aparat hukum bila masuk ranah hukum, sedangkan yang masih bisa ditolerir dilakukan pembinaan. Kemdes PDTT juga rutin melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung dengan kepala desa dan kepala daerah.

“Juga ada 30.000 pendamping desa yang selalu memberikan pendampingan kepada aparatur desa. Peran mereka lebih kepada pencegahan, seperti mendampingi kepala desa membuat laporan atau RAPBDesa. Selain itu melaporkan kepada pemerintah pusat bila ditemukan indikasi penyelewengan,” paparnya.

GMPK Berperan

Untuk memerangi kasus korupsi dan tata pengelolaan dana desa, Jonny melalui GMPK akan turut berperan dalam pengawasan dana desa ini.

“Kami sebagai organisasi yang berkomitmen memerangi korupsi akan berupaya melakukan pengawasan terhadap dana desa. Bukan hanya kami di organisasi, namun masyarakat pun punya hak dalam pengawasan ini. Masyarakat bisa melaporkan apabila kepala desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa,” pungkasnya. (Wawan Kurniawan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook