Warung Kopi BOGOR KAPAYUN !, “HARUSKAH JOKOWI YANG URUS DANAU TOBA ?”

Warung Kopi BOGOR KAPAYUN !,
“HARUSKAH JOKOWI YANG URUS DANAU TOBA ?”

Bismillahirahmanirahiim,
Assalamualaikum wrwb,
Salam Damai & Sejahtera Untuk Kita Semua.
SAMPURASUN.
.
Malam di kota Bandung menjelang dini hari, kopi digelas-gelas kami pun mulai ‘surut. Lantas seputar Markas Besar RUMAH RELAWAN NGAHIJI, jalan Saad, Naripan, Bandung mulai lenggang. Usai buka puasa lalu, kami; saya, Mas Ary Dicky Buntoro -Kord.Konsorsium Relawan Jokowi (KRJ) dan Lae Jonny Sirait – Ketum Bogor Kapayun & Ketum Sahabat Jokowi Kerja (Joker) masih dalam posisinya, menekuk kaki karena dingin. Ahahahah…
.
Dalam deretan diskusi ala warkop ini, kami juga membahas tentang informasi dari Panglima Komando Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA – JP) – Ir. Viktor S. Sirait akan perkembangan terakhir tentang Danau Toba.
.
Kata Viktor, hari Senin, (18/2) lalu sekumpulan aktifis LH bernama Aliansi Peduli Danau Toba mengadakan pertemuan dengan sejumlah komisi DPRD Sumatra Utara, terkait tuntutan agar DPRD Sumut secepatnya membentuk panitia khusus guna melakukan investigasi pencemaran air Danau Toba.
.
Tidak cukup itu saja mereka pun hari Selasa (5/3) menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi D DPRD Sumut, untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus Pencermaran Danau Toba tersebut. Dalam RDP ini dihadiri Bupati Karo, Terkelin Brahmana; Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga; Sekda Dairi dan perwakilan Pemkab Simalungun, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba Samosir.
.
Salah satu notulen RDP itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara ‘mengakui’ jika air Danau Toba mmang sudah tercemar . Kondisi tingkat pencemaran tersebut ditemukan berdasarkan penelitian yang dilakukan hingga 2012. Kesimpulan penelitian itu yang kemudian dijadikan dasar pembuatan surat keputusan Gubernur Sumut tahun 2017 tentang daya tampung dan daya dukung Danau Toba terhadap usaha budi daya ikan sebesar 10.000 ton/tahun.
.
Namun SK Gubsu ini ‘jalan ditempat, dan ini diakui oleh Kepala Bidang Tata Guna Lingkungan dan Amdal DLH Sumut, Sugiatno bahwa keputusan Gubsu tersebut belum dilaksanakan. Sayangnya tidak dijelaskan apa alasannya sehingga hal ini belum di-eksekusi instansi terkait.
.
Masih kata Viktor, pencemaran air Danau Toba pastinya telah mengancam kehidupan masyarakat di kawasan danau terbesar di Asia Tenggara itu. Jadi mengapa harus menunda-nunda pencegahannya?. Selain kurang baik bagi kesehatan warga maupun wisatawan yang datang, jika orang semakin enggan datang kesana tentunya target peningkatan PAD dari wisata Danau Toba pun akan berkurang. Selain itu perlu langkah kongkrit lagi dalam hal pemberian sanksi bagi perusahaan di kawasan Danau Toba yang menjadi biang pencemaran itu. Jadi percuma dibuat banyak program dan kegiatan nasional atau internasional untuk menarik wisatawan datang ke danau toba jika masaalah sepele seperti ini tidak dapat diselesaikan oleh pemda dan instansi terkait.
.
“Masa urusan sepele seperti ini harus juga diselesaikan oleh Presiden Jokowi, bukankah ini hal sepele bagi para kepala daerah sekitar Danau Toba?, Saya sebagai putra Batak di perantauan rasanya menjadi heran jika ini selalu berlarut-larut. Kalau perlu dibuat saja Pansus Pencemaran Lingkungan Danau Toba oleh DPRD Sumatera Utara , satu-dua bulan beres ini barang, juga kerjasama dengan Polri dan instansi terkait untuk menghukum perusahaan-perusahaan pencemar LH Danau Toba. Sebentar lagi ada libur panjang Natal hingga tahun baru, akan banyak orang datang ke Danau Toba. Jadi bagaimana mau mengejar target kunjungan 300-500.000 orang wisatawan di tahun 2019 ini”, kata Lae Jonny kelahiran Porsea ini.
.
Mas Ary Dicky ikut bicara, “Benar saya bilang, kedepan jika Kabupaten Toba telah terbentuk, baiknya Bupatinya itu berasal dari Relawan Jokowi saja. Yang sudah terukur kerja dan semangat membangunnya, sehingga pembangunan Danau Toba tidak jalan ditempat seperti sekarang”
.
Para Pembaca INDONEWS Yth,
Para RELAWAN JOKOWI SE-DUNIA Yth,
Saat Pilgub Sumatera Utara 2018 lalu, Djarot-Sihar (Djoss) memang kalah di Sumatera Utara karena hanya mencapai 42% (+/- 2,424 juta suara) apakah karena hal ini kemudian penataan Danau Toba kemudian ‘melempem?, bukankah saat ini suara Jokowi di Tobasa lebih dari 97% (+/- 72.289 orang), juga di Sumut suara Jokowi pun telah mencapai 57% (+/- 1,042 juta suara). Tidak cukup itu, saat thn.2014 lalu Jokowi pun menang diatas 55,71% ?, Pertanyaannya mengapa sulit menata Danau Toba !?,
.
Bukankah tahun 2017 lalu Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) ‘meminta anggaran Rp. 21 trilyun untuk penataan danau Toba thn.2017-2019, Rp. 10 trilyun dari pemerintah dan Rp.11 trilyun dari swasta hingga kemudian akan mencapai target wisatawan 500.000-1 juta orang. Sudahkah ini terealisasi?
.
Jadi saya sependapat dengan statemen Lae Viktor, Mas Ary Dicky & Lae Jonny, bahwa urusan Danau Toba menjadi sepele dikala semua Kepala Daerah dan instansi terkait disana mau lebih cepat bekerja & hati yang ikhlas. Apalagi Jokowi sangat ‘concern terhadap Danau Toba , atau memang harus Jokowi yang turun langsung?.
.
Holong Mangalap Holong, Kasih Berbagi Kasih; Wassalamualaikum wrwb, Mohon maaf lahir bathin; .JOKOWI HARUS MENANG DIATAS 53%; …… #Waspada Kebangkitan Orde Baru#, — Arief P.Suwendi – Ketum PERI – Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews bd.Media – Event Organizer + Sekjend DPD GMPK kab.Bogor)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook