Program Kawasan Tanpa Rokok, Harus Ada Ketegasan Pemangku Jabatan

INDONEWS DEPOK – Implementasi program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sejumlah tempat keramaian atau umum, pelayanan kesehatan, mal, ruang terbuka hijau, tempat bermain anak dan kawasan perkantoran, diperlukan adanya sikap tegas pemangku kepentingan, pemimpin atau pejabat daerah.
Demikian disampaikan Wali Kota Depok Muhammad Idris saat menjadi narasumber pelatihan peningkatan kapasitas daerah dalam penyusunan kebijakan dan regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Bogor, Minggu (12/5/2019). Ia mengatakan,
“Harus ada ketegasan para pemangku jabatan, baik pemimpin maupun pejabat daerah atau politic will terkait masalah KTR tersebut,” tegasnya.
Dikatakan , implementasi KTR juga harus diikuti dengan ketegasan adanya larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.
“Setelah ada pelaksanaan di lapangan kaitan dengan KTR, diharapkan diikuti kesadaran masyarakat Kota Depok untuk melaksanakan aturan tersebut. Sejauh ini, ternyata ada peningkatan kesadaran masyarakat Kota Depok, yaitu mencapai 73,4 persen,” ucapnya.
Idris menambahkan, masyarakat mendukung pelarangan display rokok di sejumlah ritel, mini market, mal dan warung, dan sekarang mencapai 99,75 persen.
“Malah dengan adanya peraturan daerah (Perda) KTR di Kota Depok, ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok nggak terpengaruh, malah sebaliknya terus meningkat hasilnya,” tuturnya.
Kegiatan pelatihan ini digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Aliansi Bupati dan Walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok dan NO TC Bogor diikuti 66 peserta berasal dari 20 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten. (Ade Nopiansyah)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook