Warung Kopi Bogor Kapayun: “Jika Ada PNS Anti Pancasila”

Bismillahirahmanirahiim,
Assalamualaikum wrwb,
Salam Damai & Sejahtera Untuk Kita Semua.
SAMPURASUN.
Diperkirakan jumlah PNS saat ini mencapai 4,2 juta di seluruh Indonesia, di Pusat sekitar 22,44% dan di daerah lebih dari 77%. Tertinggi ada di pulau Jawa 20,54% dan yang tersedikit di Papua dan Maluku karena hanya 5,1% atau sekitar 248.000 orang.
Untuk usia yang tertinggi diantara usia 41-50 tahun mencapai 2,89 juta, sedangkan yang usia 18-40 thn sekitar 1,28 juta orang.
Demikian awal diskusi kami; Saya, Mas Ary Dicky sebagai Koordinator Konsorsium Relawan Jokowi (KRJ) & Bumi Relawan Ngahiji (BRN) serta Lae Jonny Sirait, Amd sebagai Ketum Bogor Kapayun & Sahabat Jokowi Kerja (Joker) ketika di Foodcourt Kota Bandung waktu lalu.
Diskusi dengan kopi panas berlanjut, terutama menyikapi adanya Presiden Joko Widodo ‘meneken’ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk memperbaiki manajemen pengelolaan kinerja PNS.
Dalam PP Nomor 30 tahun 2019 itu, di poin utamanya jelas mengatur mekanisme pemberhentian PNS yang tidak memiliki kinerja optimal. PP Nomor 30 tersebut merupakan perbaikan dari PP yang telah ada sebelumnya, yakni PP Nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS.
Berarti PP ini adalah perbaikan dari PP nomor 46 tahun 2011, sekaligus amanah dari UU nomor 5 tahun 2014 tentang PNS. PP tersebut membuat sistem penghargaan dan hukuman semakin jelas. Misalnya, terkait dengan pemberhentian PNS yang dinilai tidak memiliki kinerja yang optimal.
Jika sebelumnya kinerja PNS kurang dapat dijadikan tujuan untuk pemberhentian PNS, saat ini sistem rewards and punishment semakin mendapat bentuk dan jelas. Intinya, silakan PNS berkinerja yang baik, jika tidak maka akan ada risiko diberhentikan dari pekerjaanya.
Selamat datang PP Nomor 30 tahun 2019 , kami akan ikut serta mengawasi pelaksanaannya, itu janji kami baik selaku pekerja media maupun selaku Relawan Jokowi se-Dunia.
Pertanyaannya, kemudian bagaimana cara melapor PNS yang selama ini Anti-Pancasila (HTI, dan sebagainya) dan waktu Pilpres 2019 kemarin ikut aktif dan terbuka melawan UU No.5/2014 agar PNS dilarang aktif berpolitik praktis? Kemana kami harus mengadu? Entahlah.
#Jokowi telah menang, #Relawan jangan tidur. Holong Mangalap Holong, Kasih Berbagi Kasih; Wassalamualaikum wrwb, Mohon maaf lahir bathin.
#Jokowi Telah Menang Diatas 53%; #Waspada Kebangkitan Orde Baru.
Arief P.Suwendi – Ketum PERI (Persatuan Relawan Indonesia, Penasehat Media Ummat & Indonews bidang Media- Event Organizer dan Sekjend DPD GMPK Kab. Bogor

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook