Jonny Sirait: Dana Desa Naik Dua Kali Lipat, Awasi!

Indonews, Jakarta,– Seperti diketahui, tahun depan pemerintah rencananya akan meningkatkan nomilan dana desa dari Rp 236,65 triliun (tahun 2015-2019) menjadi Rp400 triliun (tahun 2019-2024). Kenaikan ini lantaran kucuran dana desa yang merupakan salah satu program Nawa Cita Presiden Jokowi dianggap berhasil.
Berkaitan dengan itu, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bogor meminta semua pihak, termasuk media dan masyarakat turut membantu pengawasan realisasi dana desa.
“Kenaikan (dana desa, red) hampir dua kali lipat. Saya minta partisipasi dari semua pihak termasuk media untuk membantu menyosialisasikan jika ada penyelewengan dan juga jika ada keberhasilan dari dana desa. Sehingga keberhasilan ini bisa ditiru,” kata Jonny, didampingi Ketua Umum Persatuan Relawan Indonesia (PERI) sekaligus Sekjen DPD GMPK Kab. Bogor Arief P. Swendi, Selasa (4/6/2019).
Ketua Umum Bogor Kapayun dan Sahabat Jokowi Kerja (Joker) itu menyebutkan, sesuai dengan pernyataan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo beberapa waktu lalu, bahwa dana desa untuk lima tahun kedepan akan difokuskan pada pembangunan SDM dan pemberdayaan ekonomi.
“Pak menteri waktu itu mengatakan, bahwa pihaknya akan arahkan dana desa untuk membangun desa wisata, BUMDes dan lainnya. Kalo yang kemarin kan untuk pembangunan infrastruktur ya,” ujar Jonny.
Jonny pun memahami betul berapa dana yang akan dibagikan setiap desa, yakni tetap memakai rumus 70% dibagi rata, kemudian 25% ditambahkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dan kemudian sisanya untuk desa terpencil. “Jadi tetap antara Rp800 juta sampai Rp6 miliar perdesa. Hal ini juga sudah dinyatakan Menteri Eko,” katanya.
Jonny menyampaikan bahwa Kemendes PDTT telah berhasil melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan desa berkembang menjadi desa mandiri. Target tersebut terlampaui berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa tertinggal pada 2014 menjadi 13.232 desa tertinggal pada 2018. Sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari 51.026 desa pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018.

Butuh Sinergi
Sementara itu, Ariep P. Swendi mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa. Apalagi dana yang digelontorkan pemerintah pusat bagi setiap desa tidak sedikit, sehingga diperlukan pengawasan yang cukup baik.
“Dalam hal pengawasan dana desa, kita tentunya butuh sinergi, belanja pusat dan daerah sinergi. Ini menjadi fokus kebijakan fiskal pemerintah di 2020,” kata Papa Riep, sapaan karibnya.
Dirinya menambahkan dengan dana yang setiap tahunnya meningkat, seharusnya pemerintah desa bisa membantu meningkatkan perbaikan hingga mengurangi kemiskinan.
“Sekarang (dana desa) sudah cukup besar, tapi tidak sebanding dengan perbaikan daerah. Mestinya dengan peningkatan ini angka kemiskinan makin berkurang tapi tampaknya masih butuh tenaga khusus dari kami,” jelas dia.
Oleh karena itu, dirinya berharap dana desa bisa digunakan sesuai dengan mandat pemerintah. Dana desa harus digunakan untuk pelayanan publik di antaranya infrastruktur sebesar 25 persen, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan anggaran desa 10 persen dari total anggaran yang didapat.
Sayangnya, sebanyak 146 daerah belum memenuhi kewajiban anggaran untuk pendidikan, 64 daerah belum menggunakan kewajiban belanja kesehatan, 289 daerah belum melaksanakan kewajiban belanja untuk infrastruktur, dan 83 daerah belum memenuhi ketentuan anggaran desa.
“Fokus kebijakan kita di 2020 adalah meningkatkan akses pelayanan dasar publik, minimal kesehatan dan pendidikan. Mendukung penguatan infrastruktur dan akses ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” pungkasnya. (B. Hermawan/Wawan Kurniawan)

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook