KPU: Tidak Ada Jadwal Perbaikan Gugatan untuk PHPU Pilpres

Petugas kepolisian saat berjaga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. (Foto; sinarharapan.co)

JAKARTA, INDONEWS,- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengungkapkan, dalam proses penanganan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak terdapat jadwal perbaikan gugatan. Menurutnya, PHPU Pilpres ini berbeda dengan PHPU Pemilihan Legislatif yang disediakan jadwal untuk perbaikan permohonan.
Hal ini disampaikan Hasyim menangggapi perbaikan gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Senin (10/6/2019).
“Jadi untuk persidangan PHPU pilpres tidak ada jadwal perbaikan gugatan. Tidak ada,” ujar Hasyim ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/6/2019).
KPU, katanya, menyiapkan dan menyusun jawaban atas sengketa PHPU Pilpres berdasarkan gugatan pertama yang disampaikan oleh Prabowo-Sandi sebagai pemohon. Gugatan pertama yang disampaikan Prabowo-Sandi itulah yang menjadi dasar bagi KPU untuk menyampaikan jawaban.
“Kalau tidak ada jadwalnya maka dapat diasumsikan bahwa ya apa adanya yang sudah disampaikan atau diajukan ke MK itulah yang akan jadi dasar KPU menjawab gugatan,” jelas Hasyim.
Lebih lanjut, Hasyim mengatakan KPU saat ini terus melakukan konsolidasi dengan KPU Provinsi untuk menyiapkan alat bukti-alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan Prabowo-Sandi. KPU, kata dia, yakin bisa mematahkan semua dalil dari Prabowo-Sandi.
Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi telah menyerahkan hasil perbaikan gugatan Prabowo-Sandi ke MK pada Senin (10/6/2019) sore. Dalam perbaikan tersebut, Tim Kuasa Hukum menyampaikan sejumlah argumen baru yang bisa menyebabkan Pasangan Calon Jokowi-Ma’ruf Amin bisa didiskualifikasi.
Argumen baru ini terkait dengan status Cawapres Ma’ruf Amin yang masih terdaftar sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada dua bank milik pemerintah, yakni PT BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, status Ma’ruf Amin masih ada sejak dari awal pendaftaran Capres dan Cawapres hingga saat ini.
“Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, seorang calon atau bakal calon dia harus menandatangani satu informasi atau keterangan, di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan. Nah, menurut informasi yg kami miliki, pak calon wakil presiden (Ma’ruf Amin), dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu berarti melanggar Pasal 227 huruf p,” ungkap Bambang seusai menyerahkan permohonan hasil perbaikan ke MK, Senin (10/6/2019) sore.
“Karena seseorang yang menjadi calon presiden atau wakil presiden harus berhenti sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN. kami cek itu berulang kali dan kami memastikan dan meyakini kalau itu yang terjadi ada pelanggaran yang sangat serius,” tuturnya menambahkan.

Bambang mengatakan, perbaikan permohonan mengandung sejumlah argumentasi utama serta bukti-bukti pendukung diantaranya video, dokumen surat termasuk diantaranya form C1, dan bukti pendukung lainnya.
Lebih jauh Bambang menambahkan argumentasi hukum yang diajukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dalam argumen kualitatif, tim kuasa hukum mendalilkan paslon 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin melakukan kecurangan pemilu (electoral fraud)bersifat TSM yaitu penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power) dan penyalah gunaan sumber daya dan sumber dana negara (misuse of state resources).
“Dengan menggunakan posisinya sebagai presiden petahana, Paslon 01 menggunakan semua resourses. Sepintas tampak biasa dilakukan berdasarkan hukum sehingga terkesan absah, akan tetapi bila dikaji lebih dalam terlihat tujuannya adalah mempengaruhi pemilih memenangkan Pilpres 2019,” kata Bambang.
Bambang merinci terdapat lima bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01, yakni Penyalahgunaaan APBN dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN, Ketidaknetralan Aparatur Negara seperti Polisi dan intelijen, Pembatasan Kebebasan Media dan Pers, serta Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum.
“Kecurangan TSM adalah pelanggaran yang sangat prinsipil dan mendasar atas amanah pemilu jurdil sebagaimana diamanahkan berdasarkan Pasal 22E ayat1 UUD 1945,” tuturnya.
Terkait argumen kuantitatif, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi melihat penggelembungan suara dan pencurian suara hampir merata di 34 propinsi Indonesia, akan tetapi jumlah yang cukup masif terjadi di pulau Jawa.
“Pencurian dan penggelembungan suara dijalankan melalui DPT siluman, manipulasi dokumen C1, dan manipulasi entry data Situng. Dengan dokumen dan saksi yang kuat itu kami yakin akan memenangkan gugatan sengketa hasil Pilpres,” pungkas Bambang. []
Sumber: BeritaSatu.com

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook