Sikap Wagub Jabar Disesalkan, Bupati Bogor Sambut Baik Rencana Pembangunan Jalan Khusus Tambang oleh Pemerintah Pusat

Bupati Bogor Ade Yasin. (foto: Istimewa)

KAB. BOGOR, INDONEWS,– Kabar pembangunan jalan khusus tambang yang diambil pemerintah pusat disambut baik Bupati Bogor Hj. Ade Yasin. Dia menilai, hal ini akan mempercepat pembangunan di Kabupaten Bogor, khususnya.
“Sebenarnya saya belum mendapat informasi langsung, tapi, kalau itu benar, ya Alhamdulillah, berarti nanti ada percepatan. Namun, kami sampaikan bahwa jam operasional ditangani Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” kata Ade Yasin, Selasa (25/6/2019).
Dikataka, terkait jalur alternatif, saat ini pihaknya masih memetakan akses jalan melalui lahan Perum Perhutani seluah 5 hektare. “Sedangkan untuk pembangunannya, masih tahap lobi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menegaskan bahwa pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah Parungpanjang, Rumpin dan Gunungsindur, Kabupaten Bogor hingga Kabupaten Tangerang, merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera).
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tak lagi berwenang dalam membangun jalan khusus angkutan tambang. Sebab, realisasi pembangunan ada di Kemen PUPera dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” ungkap Uu saat berkunjung ke Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.
Uu menambahkan, untuk pembiayaan pembangunan dan pembebasan lahan, serta waktu pengerjaannya, diserahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat, baik dalam hal ini Kemen PUPera atau BPTJ.
“Dinas Bina Marga dan Pengairan Provinsin Jawa Barat, pernah membuat feasibilitu study (fs) jalan angkutan tambang, dengan panjang 19 kilometer. Saat itu, biaya yang dibutuhkan lebih dari Rp400 milyar,” tambahnya.
Sementara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Asep Wahyu Wijaya, menyesalkan sikap Pemprov Jabar yang seolah ‘cuci tangan’ dalam pembangunan jalan khusus angkutan tambang di Kabupaten Bogor.
Politisi Demokrat itu menanggapi ucapan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang mengatakan jika pembiayaan pembangunan jalan tambang di Rumpin, Parungpanjang dan Gunungsindur kini kewenangan pemerintah pusat.
“Berarti wagub tidak konsisten dengan janji kampanye waktu itu. Apa dasarnya kalau menjanjikan sesuati hal yang tidak bisa dipenuhi,” ujar Asep.
Menurutnya, pernyataan Uu merupakan preseden buruk bagi Pemprov Jabar di bawah komando Gubernur Ridwan Kamil.
Seharusnya, kata Asep, pemprov tidak semestinya melempar masalah pembangunan jalan tambang ke pemerintah pusat.
“Urusan tambang ini kewenangan pemprov. Kenapa saat ada masalah dilempar ke pemerintah pusat? Saya ikuti proses perbincangan dengan masyarakat di sana. Masalah di sana bukan cuma jalan tambang, tapi juga soal tambangnya sendiri harus diselesaikan,” ujarnya. [R. Iyan M]

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook