Dilelang, Kursi Dispora Jadi Primadona

KABUPATEN BOGOR, INDONEWS,– Kursi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjadi primadona dalam bursa lelang jabatan terbuka (open bidding), Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dari 24 Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkab Bogor yang mendaftar open bidding, 10 orang berminat pada jabatan Kepala Dispora disusul 9 orang mendaftar jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Kemudian 7 ASN mendaftar ikut seleksi jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan 5 orang berminat untuk kursi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Rusliandy menjelaskan, dari 24 pendaftar, dua di antaranya tidak memenuhi syarat Seleksi Administrasi dan Penelusuran Rekan Jejak.
“Ada satu orang yang mendaftar dua jabatan. Ada dua orang tidak lolos seleksi administrasi yang mendaftar untuk Dishub dan dispora/DP3AP2KB. Prosesnya sudah berjalan dan tinggal pengumuman saja,” kata Rusliandy, Senin (1/7/2019).
Menurutnya, proses penilaian (assessment) kompetensi dan pembuatan makalah, berlangsung pada Sabtu (29/6/2019) lalu dilanjutkan pada Minggu (30/6/2019) dengan uji gagasan dan wawancara. “Pengumuman Insha Allah besok, Selasa 2 Juli,” jelasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan di Pojokbogor.com, tidak ada jaminan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor, yang merupakan lulusan IPDN bakal mulus dalam lelang jabatan terbuka (open bidding) yang sedang dijalankan dan lolos.
Pemkab Bogor saat ini membuka open bidding untuk empat jabatan kepala dinas, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungaan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Wakil Bupati Iwan Setiawan mengatakan, hingga kini sekitar 22 orang telah mendaftarkan diri untuk ikut open bidding dan mayoritas mendaftar usai diperintah Bupati Ade Yasin. Mereka terdiri dari camat, sekdis hingga para kabag.
Untuk camat, yang notabene merupakan lulusan IPDN pun tidak dijamin bakal mulus dalam tes yang bisa dikatakan sebagai ajang kenaikan pangkat. Karena itu bukanlah parameter dalam penilaian nantinya.
“Sebagian besar memang diperintah bupati. Ada juga yang diharapkan punya nilai bagus saat tes. Tapi, ada juga yang inisiatif daftar sendiri. Nah, kita kan mau objektif. Nggak apa-apa. Kalau yang diharapkan nilainya jelek, ya tidak kita ambil dan IPDN bukan parameter penilaian,” tegas Iwan. [Wawan Kurniawan]
Sumber: Pojok Jabar

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook