Kejari Bekasi Terlibat Menarik PBB, Menuai Kontroversi

KOTA BEKASI, INDONEWS,– Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi yang terlibat dalam menarik uang dari penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menuai kontroversi di kalangan masyarakat Kota Bekasi. Kebijakan Pemkot Bekasi ini dianggap aneh, di tengah sorotan mandulnya kinerjanya dalam menangani kasus-kasus hukum di Bekasi.
Ramai diinformasikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi dan PT BNI untuk menarik uang dari penunggak PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) di tahun 2019 ini.
“Saya belum membaca isi MoU-nya. Saya duga ada ‘pembiasan informasi’ atau framing, sehingga dibentuk persepsi seakan kejaksaan ikut membackup penagihan PBB. Padahal, mungkin hanya terkait pembebasan lahan untuk pembangunan, dan pengacara hukum untuk TUN (Tata Usaha Negara) bagi Pemkot, tapi tidak terkait dengan penagihan PBB, karena ini hal yang tidak lazim,”ucap Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Cahiruman J.Putro, belum lama ini.
Aktifis LSM Sapulidi, Imam Tengku Yahya lantas mempertanyakan, PBB kecil, mal, hotel, apartemen yang nuggak siapa yang nagih?. Menurut dia, Kajari Bekasi itu belum bekerja maksimal dan kurang terbuka soal informasi publik.
“Pengawasan di kajari masih dipertanyakan, boleh sih melakukan pencegahan, itu baik, tapi harus transparan dan terbuka. Coba diekspos dulu pengemplang pajak di bekasi siapa saja, berani gak?,”ujar Imam, Senin (1/7/2019).
Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Bekasi, Sayekti Rubiah dalam rilisnya menjelaskan, kerja sama antara instansi ini melalui nota kesepakatan telah ditandatangani Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dengan Kepala Kajari Bekasi Hermon Dekristo dan Pemimpin Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT BNI, Feri Andajaya, pada Kamis (27/6/2019) lalu, di Green Peak Hotel and Convention, Bogor.
“Nota Kesepakatan (MoU) tentang penagihan tunggakan PBB berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan pembayaran pengadaan tanah tahun 2019. Ini merupakan pertama kali dilakukan di Indonesia sebagai terobosan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bekasi, sekaligus penyelesaian masalah hukum perdata dan TUN,” katanya.
Kedepan, sambung dia, wajib pajak bisa membayar secara angsuran berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemkot Bekasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk percepatan penerimaan PAD dan efesiensi dalam permasalahan penagihan PBB.
“Bapenda memberi surat kuasa khusus kepada Kejaksaan dan berdasarkan itu untuk menarik tunggakan wajib pajak,” sambung Sajekti Rubiyah.
Nota kesepatakan ini juga dalam rangka pemberian pelayanan penerimaan pembayaran pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, serta meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi pihak pemerintah Kota Bekasi dan Pihak BNI baik dalam pengadilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (nonlitogasi). [R. M. Dorojatun Suryo P]

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook