Gaji Kecil, Kepala Daerah Rawan Melakukan Tindak Korupsi

Ilustrasi

BANDUNG BARAT, INDONEWS
Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Jawa Barat, Aa Umbara Sutisna mengungkapkan gaji pokok bupati sebesar Rp 6-8 juta per bulan sudah tidak sebanding dengan amanah, atau tanggung jawab dan konsekuensi pekerjaan yang harus diemban. Kecilnya gaji pokok juga menjadikan kepala daerah rawan melakukan tindak korupsi.
“Gaji pokok bupati memang belum ideal, meskipun penghasilan bupati juga ada dari operasional lainnya. Kenaikan gaji pokok bupati dipandang penting agar para kepala daerah bisa fokus dalam bekerja, menghindari adanya praktik korupsi, atau tersangkut dengan aparat penegak hukum (APH),” ucapnya disela acara field trip Apkasi Otonomi Expo 2019 ke Floating Market, Lembang, Jumat (5/7/2019).
Dia mengungkapkan, aspirasi kenaikan gaji bupati sudah sejak lama disampaikan oleh Ketua Umum Apkasi. Namun hingga sekarang belum terealisasi karena terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini presiden. Menurutnya, kenaikan gaji pokok kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati sudah sangat mendesak. Ini dikarenakan tekanan dan tuntutan dari masyarakat kepada kepala daerah sangat tinggi.
Apalagi jika dikaitkan dengan janji-janji pada saat kampanye. Dikhawatirkan jika tidak ada penyesuaian gaji, bukan tidak mungkin akan banyak kepala daerah yang yang terjerat korupsi. Apalagi dengan pola pilkada saat ini dimana seorang calon kepala daerah harus memiliki modal yang kuat.
Sebelumnya, Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Adkasi) mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar gaji kepala daerah bisa naik hingga Rp50 juta per bulan.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Adkasi, Samsul Ma’arif mengatakan, gaji pokok kepala daerah saat ini yang berkisar antara Rp6-8 juta per bulan dianggap sangat kecil padahal tugas, tanggungjawab, dan beban kepada masyarakat serta konstituennya sangat tinggi.
“Gaji pokok kepala daerah saat ini sangat kecil dan tidak sesuai dengan bebannya. Tak heran jika banyak kepala daerah yang korupsi dan akhirnya terkena OTT oleh KPK akibat tuntutan kebutuhan penghasilannya sangat tinggi,”ujarnya.
Dewan Pimpinan Nasional Adkasi masih memperjuangkan dan mengusulkan ke Mendagri dan Presiden agar gaji kepala daerah dinaikan. Yakni bagi daerah yang cluster satu (tertinggi) APBD-nya diusulkan kenaikan gajinya di angka Rp50 juta di luar tunjangan lainnya. Sebab gaji saat ini sangat tidak layak karena masih mengacu pada standar peraturan yang memang belum pernah diubah.
“Masa gaji kepala daerah sama dengan karyawan di perusahaan? Tidak manusiawi sekali. Itulah yang pada akhirnya menggoda kepala daerah untuk berbuat yang tidak terpuji,” kata Samsul yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat ini. [Indra Kurniawan]

Facebook Comments

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Facebook